Banyumas Cabut Full Day School

Mulai Senin Depan, 6 Hari Sekolah Perbup Dikeluarkan Paling Lambat 2 Bulan

PURWOKERTO, SATELITPOST-Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menarik kembali kebijakan full day school (FDS) dan akan segera mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) paling lambat dua bulan terhitung sejak Kamis siang (7/9). Mulai Senin mendatang (11/9), sekolah kembali ke 6 hari kerja.

Hari Rabu kemarin keluar Perpres, maka kami respon cepat sehingga di hari itu langsung kami keluarkan surat edaran untuk mengembalikan ke 6 hari kerja.

Ir Achmad Husein
Bupati Banyumas

Surat Edaran (SE) juga sudah diterbitkan oleh Pemkab Banyumas melalui Dinas Pendidikan sejak Rabu (6/9). SE dengan nomor 423.5/2694/2017 tersebut menyatakan, sambil menunggu adanya Perbup terkait FDS, maka semua sekolah yang menjalankan FDS dikembalikan ke 6 hari kerja. Dalam 6 hari kerja tetap memasukkan pendidikan karakter dan ekstrakurikuler serta mencabut SE FDS sebelumnya.

“Aspirasi dari warga NU juga kami serap dan kami komunikasikan dengan kepala sekolah, saya minta waktu satu bulan. Tidak lama, hari Rabu kemarin keluar Perpres, maka kami respon cepat sehingga di hari itu langsung kami keluarkan surat edaran untuk mengembalikan ke 6 hari kerja,” kata Ir Achmad Husein kemarin sore di rumah dinasnya, (7/9).

Ia mengatakan Perpres No 87 Tahun 2017 tentang kebijakan full day school, memiliki kecenderungan untuk mengedepankan sekolah masuk 6 hari kerja, seirama dengan aspirasi warga Banyumas yang keberatan dengan adanya FDS. “Dalam perpres ini, FDS tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Sekarang beda, lebih ketat, sekolah kalau mau menjalankan FDS harus memenuhi syarat,” kata dia

Jika ingin menetapkan lima hari sekolah, kata dia, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria-kriteria itu berupa cukup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sekolah memadai, memperhatikan kearifan lokal, dan meminta atau mendengar pendapa dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di luar komite sekolah.

“Kenapa saya bilang dua bulan Perbup FDS  baru bisa selesai. Karena terkait ini harus sempurna, lambat tidak masalah yang penting benar dan sesuai dengan aturan serta aspirasi masyarakat. Jangan sampai salah,” kata dia.

Dalam pembuatan Perbup, Bupati mengatakan akan menyertakan banyak pihak, baik tokoh pendidikan maupun kebudayaan. Termasuk pula memprioritaskan pandangan dari organisasi keagamaan di Banyumas. Ia berharap, Perbup yang dihasilkan tidak lagi menjadi polemik baru di masyarakat. (auliaelhakim01@gmail.com)

 

1. PCNU Banyumas Kawal Pencabutan FDS

PC NU Banyumas menyatakan tetap akan mengawal berlangsungnya kebijakan pencabutan FDS. Hal itu diungkapkan Ketua PCNU Banyumas Ahmad Maulana Hasan.

“Secara subtansi sudah selesai, Perpres juga sudah keluar dan Bupati membuat Surat Edaran. Namun kami di PC NU Banyumas bertugas mengikuti PBNU untuk tetap mengawal kebijakan tersebut, dan memperjuangkan aspirasi kami,” katanya pada SatelitPost, Kamis (7/9)

Ia mengatakan, Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter merupakan hasik perjuangan yang tidak mudah. Sehingga ketika sudaj diputuskan, maka warga NU di Banyumas tetap akan mengawal realisasi dari kebijakan tersebut.

“Ada yang menolak dengan demonstrasi, tertulis, dialog dan sebagainya dalam satu garis koridor ketentuan dari PBNU. Dengan adanya Perpres ini, maka Permen sebelumnya gugur dan di daerah kami mengawal hasil perjuangan ini,” kata dia.

Di Jawa Timur, kata dia, sebelum Perpres No 87 Tahun 2017 diputuskan Pemerintah Daerah tegas memutuskan menolak. Sedangkan di Banyumas tidak, maka PC NU Banyumas perlu mengawal lebih ketat realisasi kebijakan Perpres No 87 Tahun 2017 agar Pemkab Banyumas tegas dalam membuat turunan kebijakannya.

“Tentu kami berterimakasih kepada Bupati Banyumas telah mengeluarlan Surat Edaran, namun kami tetap mengawal agar Bupati berani mengambil sikap dalam menentukan kebijakan selanjutnya,” kata dia.

Adapun terkait Perbub yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Banyumas, PC NU akan memberikan sejumlah masukan sesuai dengan subtansi munculnya Perpres No 87 Tahun 2017 dan garis besar kebijakan PBNU. (kim)

 

2. Pihak SMPN 2 Purwokerto Mengaku Bingung

Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein mengadakan pertemuan dengan kepala SMP, Rabu (6/9) sore. Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Banyumas, M Djohar, dari pertemuan kepala sekolah tersebut, Husein memberikan imbauan kepada kepala SMP di Kabupaten Banyumas untuk ‎kembali ke enam hari sekolah. Perubahan kembali ke enam hari sekolah menurut dia, dimulai Senin (11/8) mendatang.

“Pada intinya, kami mengikuti instruksi Bupati. Kemarin itu sifatnya imbauan dari Bapak Bupati. Kita masih menunggu kabar selanjutnya, siapa tahu ada perubahan. Sembari menunggu juknis Perpres Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang baru disahkan Rabu (6/9) kemarin,” kata Djohar, Kamis (7/9).

Sebab, menurutnya, di dalam pasal 16, dijelaskan sekolah yang sudah melaksanakan lima hari sekolah‎ bisa diteruskan. Sementara bagi yang belum dan mau melaksanakan harus musyawarah dengan komite dan stakeholder terkait yang lain. Tentunya dengan persiapan sarana prasarana SDM dan lainnya.

“Kalau dari SMPN 2 Purwokerto sendiri mengikuti perpres tidak ada masalah. Kita juga masih bingung karena di satu sisi SMPN 2 Purwokerto juga sebagai pilot project PPK sesuai SK dengan Nomor 2986.1/D3/KP/2016,” kata Djohar yang juga Kepala SMPN 2 Purwokerto ini.

Sehingga, menurut dia, pihaknya akan meminta kebijaksanaan‎ Bupati. Sebab, posisi SMPN 2 Purwokerto sebagai pilot project PPK dan sekolah rujukan di Kabupaten Banyumas

Selain itu, menurut dia, siswa dan guru pun sudah merasa nyaman dengan diterapkannya lima hari sekolah. Siswa dan orangtua sudah sangat mendukung dengan pola pendidikan lima hari sekolah dengan program PPK.

Bukan hanya di tempatnya mengajar, sebab, beberapa sekolah swasta yang telah menerapkan lima hari sekolah menurut dia juga mengaku bingung dengan imbauan Bupati. Padahal, sudah ada sekitar 35 SMP yang menerapkan lima hari sekolah.

“Banyak kepala sekolah yang bingung‎. Saya bilang terserah kebijakan yayasan saja. Intinya kita mengikuti aturan yang ada. Bupati berlaku bijaksana, dengan mengakomodir suara dan pendapat dari ormas dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banyumas,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, perubahan lima hari sekolah menjadi enam hari sekolah juga mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Sebab, menurut dia, siswa sudah nyaman dengan lima hari sekolah.

“Pasti berpengaruh. Seperti di sini ada pembelajaran‎ tahfidz yang bekerjasama dengan IAIN Purwokerto, ada pendidikan bahasa asing yang bekerjasama dengan Unsoed dan UMP,” kata dia. (alfiatin)

3. 35 Sekolah Susun Ulang Program

Setelah Pemkab Banyumas mengeluarkan Surat Edaran terkait sekolah 6 hari, Dinas Pendidikan Banyumas harus berhadapan langsung dengan sejumlah sekolah yang sudah menerapkan FDS di Banyumas.

Dinas Pendidikan menyatakan ada 125 sekolah sudah menerapkan FDS. Namun yang baru menyatakan secara resmi dan memiliki izinnya ada 35 sekolah. Maka setidaknya 35 sekolah tersebut harus menyusun ulang program sekolah mereka sesuai dengan 6 hari kerja.

“Kalau yang belum masuk ke Dapodik (Data Pokok Pendidikan) tidak masalah. Yang mengajukan izin 35, ditambah yang kemarin bertemu pak Bupati jadi 45. Tapi 45 ini belum tentu masuk Dapodik,” kata Purwadi, Kepala Dindik Banyumas.

Jika sudah masuk Dapodik, tentu itu sudah masuk data ke pusat sehingga program-progam FSD yang sudah dimasukkan memang harus berjalan, sampai ada kebijakan baru yang mendetailkan jika sudah masuk Dapodik dibatalkan atau disesuaikan.

Sedangkan sekolah menengah pertama (SMP) yang hanya mengajukan izin saja, masih bisa dikomunikasikan dan disusun ulang program sekolahnya agar kembali ke 6 hari kerja. Boleh dilanjutkan, setelah ada Perbup, tentunya harus memenuhi syarat dari Perbup yang dikeluarkan.

“Hambatan sebenarnya hanya karena ada sistem yang terpusat terkait Dapodik. Selain itu tidak masalah. Kalau saya berharap Perbup selesai dalam waktu satu bulan,” kata dia.

Terkait polemik kebijakan FDS, ia mengatakan perbedaan pendapat dari pro dan kontra sebenarnya sama-sama menekankan pendidikan karakter. Saat kembali ke 6 hari kerja maka Dindik Banyumas menegaskan prioritas pendidikan karakter menjadi fokus utama sekolah.

“Dari dulu ini pilihan, siapa yang iya dan tidak. Cuma masing-masing yang 6 hari kerja diaturnya seperti apa, dan yang 5 hari seperti apa. Istilahnya yang 5 hari kemarin ini kan sekolah lebih full karakter. Sekarang 6 hari kerja, ya harus menekankan karakter building,” kata dia. (aulia el hakim)

4. Guru Ikuti Kebijakan

Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Takdir Widagdo mengatakan‎, guru sebagai pelaksana kebijakan akan mengikuti apa yang dikehendaki pembuat kebijakan.

Perpres tentang PPK sudah ditandatangani Rabu (6/9) kemarin. Namun, menurut dia, dalam perpres tersebut tidak disebutkan tentang FDS-nya. “Tidak disebutkan harus lima atau enam hari sekolah. Artinya ada kebebasan memilih lima atau enam hari sekolah. Dengan mempertimbangkan saran dari tokoh masyarakat, komite sekolah dan lainnya,” kata Takdir.

‎Sementara SD dan SMP ada di bawah naungan Bupati. Sehingga, menurut dia, guru sebagai pelaksana akan mengikuti peraturan yang dikehendaki pimpinan. Bupati Banyumas, menurut dia, sebagai pemimpin ingin menampung dan mengakomodir semua suara rakyat. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

“Supaya tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan. Semuanya sama. Demi memajukan pendidikan di Indonesia dan Banyumas khususnya. Karena sistem dan kebijakan yang diatur semuanya demi kemajuan pendidikan Indonesia,” katanya. (alfiatin)

Komentar

komentar