PURWOKERTO, SATELITPOSTAksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di kompleks Kantor PemerintahKabupaten Banyumas berakhir ricuh. Senin (9/10) sekitar pukul 22.00 WIB, aparat membubarkan massa yang beraksi. Bukan hanya massa yang aksi, tapi wartawan juga digebuki aparat.
Pantauan SatelitPost, Darbe Tyas, wartawan Metro TV wilayah Banyumas digebuki aparat saat pembubaran massa demo.

“Kacamata dan kartu pers saya hilang,” katanya. Saat digebuki pun Darbe sebenarnya sudah berteriak bahwa dia adalah wartawan. Namun, teriakan itu tak ditanggapi,
tetap saja kekerasan dilakukan pada Darbe. Karena jadi korban aksi brutal itu, Darbe pun merapat ke Rumah Sakit WijayakusumaPurwokerto untuk divisum. Ada juga wartawan lain yang diminta menghapusfoto terkait aksi yang ada di telepon genggam. Bahkan, jika tidak dihapus, aparatmengancam akan membanting telepon genggam si wartawan. Satu kamera wartawan juga disita. Namun, belakangan dikembalikan. Aksi brutal ini juga dialami para pendemo. Dari pantauan SatelitPost, ketika pembubaran di malam itu, massa kalang kabut. Bahkan, ada yang dikeroyok, dipukuli, dan diamankan. Aksi demo kemarin dilakukan oleh ratusan perwakilan warga terdampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet. Mereka mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas. Mereka menuntut agar pembangunan PLTPB tidak perlu dilanjutkan, sebab telah merusak lingkungan hingga berdampak air keruh yang menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial warga. Warga sudah tidak lagi berharap pembangunan PLTPB Gunung Slamet sekadar dihentikan sementara. Sebab sebelumnya pernah dihentikan sementara hingga air PAM dan Sungai Prukut jernih. Namun PT SAE dinilai tidak punya iktikad baik meminimalisir dampak sehingga air keruh kembali, terjadi berulang kali, dan hanya ditanggapi dengan pasokan air bersih.

MASSA yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet melakukan unjuk rasa menolak pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet di Alun-alun Purwokerto, Senin(9/10).

“Sudah, hentikan saja untuk selamanya, kami saat ini menolak pembangunan PLTPB. Dari awal kami minta ke PT SAE melakukan apa saja di atas desa kami, tapi hingga
sekarang mereka masih menutup-nutupi,” kata Budi Tartanto, perwakilan komunitas Cilongok Bersatu saat berorasi, Senin (9/10). Ia mengatakan, Bupati Banyumas harus berpihak kepada warganya sendiri. Sebab pembangunan PLTPB Gunung Slamet selama ini semakin merugikan warga desa di bagian utara Kecamatan Cilongok. Dampak dari dibabatnya hutan lindung, kata dia, tidak sekadar air keruh melainkan juga turunnya binatang liar seperti babi hutan ke wilayah pertanian penduduk.Suara lain disampaikan oleh Sumiarti, perempuan dari Desa Panembangan. Sebagai seorang yang sudah berumah tangga, memiliki keluarga dengan kehidupan ekonomi yang terganggu. Ia tidak bisa berdagang, sebab air PAM di rumahnya keruh.

“Air PAM keruh, air sungai berlumpur. Terus-terusanseperti ini sampai kapan. Memangnya di atas desa kami lagi sedang ngapain, butek lagi butek lagi, berlumpur,”
kata dia. Selain Sumiarti yang berorasi, ada pula seorang ibu yang perwakilan dari Desa Panembangan. Ia kerepotan mencari air bersih, sebab sumber air bersih selama ini adalah PAM dan air Sungai Prukut.

“Tiba-tiba butek, berlumpur, butek lagi butek lagi. Mau ambil air bersih dari mana? Katanya ada pembangunan pembangkit listrik, kami tidak tahu. Tahu-tahu butek, ada pembangunan tidak bilang-bilang. Mau mandi air butek, mau bikin tahu air butek,” kata dia. Sedangkan menurut koordinator aksi, Catur Sasongko, ratusan warga berbondong- bondong mendatangi Pemkab Banyumas ingin bertemu bupati. Harapannya, agar Bupati Banyumas mendengar langsung yang dirasakan warga terdampak.

“Kami tetap akan menungguBupati bertemu dengan kami. Sudah jauh-jauh dari rumah, meninggalkan banyak pekerjaan agar suara kami didengar. Jadi kami tetap menunggu Bupati datang,” kata dia. Demonstrasi berlangsung sejak jam 09:00 pagi, hingga sore hari hujan datang, perwakilan warga terdampak PLTPB masih menetap di depan pintu gerbang Pemkab Banyumas. Mereka mendirikan tenda, memanfaatkan baliho dan banner dijadikan atap.

Hingga berita ini dituliskan, warga masih tetap bertahan menanti kedatangan Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein. Meskipun proyek PLTPB wewenangnya ada di provinsi dan pemerintah pusat, mereka percaya Bupati bisa ikut menolak pembangunan PLTPB Gunung Slamet. “Hari ini Bupati sedang di provinsi, kami sebagai warganya setia menunggu Bupati. Bagaimana hasil pertemuan di provinsi terkait PLTPB,” kata Catur. (kim)

AJI dan PWI Kecam Tindakan Represif Polisi

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Purwokerto mengecam tindakan represif aparat terhadap pengunjuk rasa dan sejumlah awak media. Ketua AJI Kota Purwokerto, Rudal Afgani Dirgantara mengatakan, kerja jurnalis dilindungi Undang-undang Pers. Pasal 18 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyatakan setiap orang yang menghalangi kerja-kera jurnalis bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Ia mengatakan, tak semestinya polisi maupun Satpol PP menggunakan kekerasan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugasnya. “Kami mengecam keras kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan yang dilakukan kepada jurnalis sama dengan pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata dia.

Ia mengtakan, tindakan kekerasan terhadap jurnalis harus dilawan. Untuk selanjutnya, ia mengaku akan menggalang dukungan untuk mengadvokasi jurnalis yang menjadi korban kekerasan. “Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas,” ujar dia.

Sementara Ketua PWI Banyumas Sigit Oediarto ketika dikonfirmasi mengaku menyesalkan kekerasan aparat pada wartawan di tengah aksi penolakan PLTPB. Apalagi, katanya, kerja wartawan dilindungi undang-undang. “Kami menuntut para pelaku kekerasan diusut,” katanya.(lil)

Pihak Polres Banyumas Meminta Maaf

KABAG Ops Polres Banyumas Kompol Suranto SH meminta maaf jika sampai terjadi chaos saat aksi penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTPB). Diketahui, pemukulan dilakukan aparat pada wartawan.

“Kita mohon maaf kalau sampai seperti ini, anggota juga sudah langsung kita beri tindakan. Coba nanti kita selesaikan yang terbaik. Kalau ada ke-salahan kita mohon maaf, pimpinan pun tidak menghendaki seperti itu,” ujar Kabag Ops Polres Banyumas, Kompol Suranto SH kepada SatelitPost, Senin (9/10). Suranto menambahkan saat sebelum melakukan pengamanan pihaknya juga sudah memberikan pengarahan kepada anggota agar tidak bertindak anarkis. “Kita tadi sudah peringatkan anggota agar tidak anarkis dan tindakan lainnya, bisa dicek terkait hal tersebut,” kata dia. Menurutnya selama ini hubungan pihak kepolisian dengan wartawan sudah baik, sehingga persolaan seperti ini bisa diselesaikan secara baik. “Kita berharap hubungan ini bisa lebih baik lagi. Nanti kita ada penyelidikan soalkasus ini,” ujarnya. (san)


1. Bupati Minta Pemprov Evaluasi PLTPB

Mewakili Bupati Banyuams, Ir Achmad Husein, Asekbang dan Kesra Ir Didi Rudwianto mengatakan, Bupati Banyumas sudah mengirim surat rekomendasi ke Pemprov Jawa Tengah untuk menghentikan sementara pembangunan PLTPB Gunung Slamet

Tertulis dalam surat rekomendasi tersebut, Pemkab Banyumas meminta Pemprov Jawa Tengah untuk mengevaluasi dan menghentikan sementara pembanguan PLTPB. Surat dibuat pada tanggal 5 Oktober 2017, dan kemarin (9/10) Bupati Banyumas ke Pemprov untuk menagih kelanjutan dari surat yang ia kirimkan.

“Bupati Banyumas hari ini tidak bisa menemui warga, sebab sedang ke Semarang bersama dengan ESDM bertemu dengan Gubernur, membawa apa yang diresahkan warganya,” kata Didi Rudwianto.

Ia mengatakan, sebelum warga menggelar demonstrasi Bupati Banyumas sudah menyerap aspirasi dan keluhan warga terdampak. Sehingga Pemkab Banyumas langsung mengirim surat rekomendasi kepada Pemprov Jateng.

“Yang pasti, Pak Bupati hari ini sedang memperjuangkan aspirasi warga di provinsi. Kami beritahukan bahwa Pemkab juga memperjuangkan,” kata dia.

Terkait permintaan ratusan perwakilan warga terdampak untuk bisa masuk ke kompleks kantor Bupati Banyumas, ia tidak bisa memustukan. Menurutnya, demonstran diminta untuk percaya kepada Pemkab Banyumas yang sedang melakukan pertemuan di Pemprov terkait dampak pembangunan PLTPB.

“Sebenarnya sudah jelas, Pak Bupati sedang memperjuangkan. Kalau soal ingin masuk kompleks Pemkab, itu saya mengikuti saja izin dari Satpol PP,” kata dia. (kim)

2. Pola Kerja PT SAE Dikhawatirkan

Warga desa terdampak PLTPB semakin mengkhawatirkan pola kerja PT SAE dalam membangun PLTB Gunung Slamet. Rekam jejaknya selama ini dinilai tidak profesional. Jika ternyata potensi panas bumi di masa eksplorasi ini tidak besar, PT.SAE tidak melanjutkan, warga khawatir tidak ada reboisasi dan normalisasi hutan lindung.

“Pertama nama PT SAE tidak terkenal seperti Chevron, Pertamina, atau Antam. Kemudian selama ini kerjanya tidak profesional. Takutnya kalau hasil eksplorasi ternyata potensi panas bumi tidak seperti yang diinginkan, nanti pergi begitu saja dan kami kena dampaknya,” kata Munarso, warga Desa Karangtengah RT 04 RW 02, Kecamatan Cilongok.

Letak pembangunan PLTPB yang saat ini sudah di atas Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok dikhawatirkan. PT SAE sedang mengerjakan wellpad H, dan berencana melakukan pengeboran tidak lama lagi, ia juga mengkhawatirkan proses pengeboran.

“Dibor ribuan meter ke bawah, tidak apa-apa kalau kami percaya terhadap PT SAE. Tapi selama ini kerjanya tidak profesional, tidak mampu meminimalisir dampak sekadar keruhnya air. Apalagi nanti saat mengebor,” kata dia.

Begitupula menurut Bowo, warga Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok yang juga ketua Pemuda Pancasila PAC Cilongok. Ia mengatakan, setelah memantau ke lokasi proyek PLTPB dari arah Kaligua, Brebes hingga Desa Sambirata, Cilongok terpantau pengerjaan cenderung berantakan.

“Membawa pipa chasing saja sampai jatuh. Padahal itu beratnya 6 ton. Untung saja tidak jatuh ke rumah warga sekitar. Dua pipa jatuh, padahal ini cuma membawa pipa saja, kok kacau,” kata dia.

Menurutnya, PT SAE memang bekerja jauh dari standar profesional. Ia mengatakan, pengelolaan tanah di area eksplorasi juga tidak semua dibawa keluar lokasi proyek, sehingga mengakibatkan air keruh. Terlebih dari setiap area pengerjaan, kata dia, juga tidak diperlakukan ekstra sehingga berpotensi longsor.

“Di awal saja tidak profesional, apalagi nanti saat mereka melihat ternyata potensi panas bumi yang ada nilainya kecil. Bisa saja lari, dan membiarkan hutan berantakan. Warga kena dampaknya,” kata dia.

Sedangkan menurut Direktur PT SAE Bregas H Rochadi, saat dikonfirmasi mengatakan tidak bisa memberi banyak keterangan terkait penilaian masyarakat dan demonstrasi penolakan PLTPB Gunung Slamet.

“Kepada teman-teman media, saya minta maaf tidak bisa memberi banyak keterangan. Saya sedang berusaha menyelesaikan. Hari ini di Semarang, pertemuan dengan Pemprov Jateng,” kata dia. (kim)

 

Komentar

komentar