KADES memberikan penjelasan kepada warga yang melakukan unjuk rasa terkait Prona di Balai Desa Kebocoran, Kedungbanteng, Banyumas, Senin (4/9).

KEDUNGBANTENG, SATELITPOST-Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto akan mempelajari pungutan Program Nasional Agraria (Prona) sertifikat yang sempat memicu konflik antara Pemerintah Desa (Pemdes) Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng dengan warga. Warga diharuskan membayar Rp 250 ribu untuk membiayai proses sertifikasi tanah warga.

“Terima kasih atas informasinya, nanti kami telusuri,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto, Suryadi Sembiring kepada SatelitaPost.

Pidana atau buka ini harus dikaji kembali, karena setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa wajib ada payung hukumnya, dan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya

Suryadi Sembiring
Kepala Seksi Intelijen Kejari Purwokerto,

Menurut Suryadi, untuk persoalan pungutan dalam Prona tersebut seharusnya ada payung hukumnya, sehingga tidak akan ada pemasalahan pada kemudian hari. “Pidana atau buka ini harus dikaji kembali, karena setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa wajib ada payung hukumnya, dan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata dia.

Padahal sesuai aturan, pemerintah pusat sendiri mengungkapkan jika untuk Prona harus digratiskan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Walaupun pihak Pemdes Kebocoran mengaku sudah ada kesepakatan dengan warga. Namun, perlu adanya dukungan yang kuat dengan surat-surat. “Kesepakatan yang dimaksud bisa disebut perjanjian dua belah pihak yang wajib dipenuhi keduanya, dengan didukung bukti-bukti yang di sepakati seperti surat perjanjian atau bukti pembayaran,” ujarnya.

Dari penelusuran SatelitPost, Pemdes Kebocoran tidak memberikan kuitansi kepada masyarakat sebagai bukti pembayaran pungutan sebesar Rp 250 ribu. Mereka juga berdalih jika pembayaran Prona dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut dikuatkan oleh seorang warga, Agung Setiawan, yang mengaku tidak mendapatkan kuitansi pembayaran Rp 250 ribu dari pihak Pemdes Kebocoran. “Secara pribadi saya keberatan dengan pungutan Rp 250 ribu itu. Padahal setahu saya kan gratis. Selain itu perangkat desa juga tidak memberikan kami kuitansi,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Desa Kebocoran, Eri Pujiono, mengatakan, uang Rp 250 itu digunakan untuk membuat patok beton tanah, kemudian pengukuran hingga administrasi lainnya seperti material. Ia mengatakan biaya itu telah disepakati warga. “Di awal sudah disepakati antara warga dengan tim (Prona, red) pada tanggal 11 Juli 2017, biayanya itu ditanggung oleh pemohon. Itu hampir di semua desa. Tahun 2012 juga sama, dan nominalnya juga sama yakni Rp 250 ribu. Itu juga sesuai kesepakatan dengan BPN,” ujar Eri Pujiono.(shandiyanuar016@gmail.com)

Komentar

komentar

BAGIKAN