CILACAP, SATELITPOST-Kerusakan di Nusakambangan sangat kentara terlihat. Dari pantauan SatelitPost dari Dermaga Wijayapura, gundulnya Nusakambangan sangat mencolok.

Bahkan, dari pantauan langsung, pohon-pohon tinggi pun bertumbangan. Dari kejauhan ratusan meter, lahan gundul dan terlihat juga alat berat di sana. Gundulnya lahan di Nusakambangan itu karena calon quarry PT Holcim Indonesia-Cilacap Plant, yakni untuk menambang kapur sebagai bahan pembuatan semen.

Rahmat Hidayat Koordinator Polisi Hutan BKSDA Jawa Tengah Seksi Konservasi Wilayah II Cilacap Pemalang mengatakan, tidak semua wilayah di Nusakambangan menjadi kewenangan BKSDA. Hanya wilayah konservasi dan cagar alam yang menjadi kewenangan dari BKSDA.

Dia mengatakan, lokasi penambangan dari PT Holcim Indonesia, dan juga Lapas di Nusakambangan masuk dalam wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  “Kami tidak memiliki kewenangan terhadap daerah tersebut,” katanya, Senin (5/6).

“Kami tidak memiliki kewenangan terhadap daerah tersebut,”

 

Untuk melakukan penambangan di sana, setahunya, sudah memiliki perizinan pertambangan. Pihaknya juga mengimbau agar selain pertambangan juga dilakukan reboisasi, sehingga tetap terjaga konservasi di sana.

Dia mengatakan, yang menjadi tanggung jawab BKSDA adalah wilayah cagar alam. “Kewenangan kita di wilayah cagar alam, yang terbagi dari Nusakambangan Timur, Nusakambangan Barat, Wijakusuma, Karang Bolong, selebihnya merupakan kewenangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia,” katanya.

Untuk wilayah Nusakambangan Timur ada seluas 21,59 hektar mulai dari Karang Tengah ke timur, wilayah cagar alam Wijayakusuma seluas 278 m2, Karang Bolong seluas 78 m2, dan Nusakambangan Barat seluas 656,5 hektar.

Khusus untuk cagar alam, kata dia, selama ini masih relatif aman. Artinya kemungkinan masih ada yang rusak, tetapi, karena luasnya lahan yang dipantau sehingga tidak terdeteksi. Karena itu BKSDA bekerjasama dengan masyarakat untuk menjadi mitra. “Ada mitra Polhut yang fungsinya membantu tugas Polhut, untuk ikut melakukan pengamanan di kawasan konservasi dan cagar alam,” ujarnya.

Ada sebanyak 30 orang yang menjadi mitra, di Nusakambangan Timur sebanyak 10 orang, Nusakambangan barat sebanyak 10 orang dan Selok sebanyak 10 orang.

Sementara, Rizqi, warga Cilacap yang melihat adanya kerusakan tersebut mengaku sangat prihatin. Dia mengatakan, pemerintah harus melakukan tindakan atas kerusakan tersebut. “Perlu ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah,” katanya kepada SatelitPost, Senin (5/6).

Sebelumnya, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, juga ikut menanggapi hal tersebut. Bupati mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian tersebut. “Kalau itu gundul sekarang, saya sangat prihatin. Apa boleh digunduli seperti itu? Kalau itu wewenang bupati, saya melarang, tapi ini bukan kewenangan bupati jadi tidak bisa melarang,” ujarnya pekan lalu.
Sementara itu Deni Nuryandain, Corporate Communications PT Holcim Indonesia Tbk mengatakan tahun 2016-2017 ini membuka area baru penambangan seluas 40 hektar di area Izin Usaha Pertambangan (IUP). Lokasinya kurang lebih 3 km dari pantai selatan dan 600 M dari Sungai Kalidonan. Luasan ini setara dengan 0,4 persen (nol koma empat persen) luas Pulau Nusakambangan.

“Untuk ini kami telah memperoleh IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dari Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng dan MoU dengan Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya, Minggu (4/6).

Selain itu, sampai tahun 2017, di area penambangan juga sudah dihijaukan seluas 47 hektar. Tanaman yang ditanam pun merupakan pohon asli Nusakambangan.

Ditanya terkait dengan keamanan bagi masyarakat Cilacap akan bahaya tsunami, Deni mengatakan penambangan berada di sisi utara Pulau Nusakambangan atau berjarak 3-5 km dari pantai Selatan atau Samudera Indonesia.

“Di sana masih banyak gunung setinggi 143 m, seperti Gunung Sasak sebagai benteng. Perbukitan ini tidak mengandung batu kapur dan bukan IUP Holcim. Insyaallah Cilacap aman,” katanya. ([email protected])

Komentar

komentar