PURWOKERTO, SATELITPOST-Polemik surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan zonasi yang menyelimuti proses penerimaan peserta didik baru di dunia pendidikan jenjang SMA dinilai harus jadi bahan pembelajaran bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Hal ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas, Yoga Sugama.

 

Sekadar diketahui, bagi pendaftar yang menyertakan SKTM akan mendapat tambahan poin. Misalnya jika ada calon siswa memiliki nilai ujian akhir nasional 260 (rata-rata 80 atau sama dengan nilai 8), karena SKTM, maka nilainya bisa melonjak. Hal inilah yang dinilai bisa menggusur anak dengan nilai ujian akhir nasional bagus tapi tidak mendapatkan tambahan poin karena tidak termasuk siswa dari keluarga tak mampu.

 

Di sisi lain, ada juga aturan zonasi. Pendaftar dari dalam daerah akan mendapat poin tambahan lebih tinggi daripada pendaftar dari luar daerah. Penambahan poin ini juga bisa mendongkrak nilai calon peserta didik di SMA.

 

Yoga mengatakan, karut-marut proses PPDB serta sejumlah protes yang menyertai proses tersebut harus mendapatkan perhatian. Sebab, guliran pengumuman pendaftaran siswa baru dilakukan pada hari ini, Senin (19/6) diprediksi juga akan memicu karut-marut protes.

 

Yoga menyebutkan, karut-marut akan kembali terjadi lantaran adanya aturan zonasi. Menurutnya, aturan tersebut melemahkan posisi publik dalam hal ini siswa yang hendak mencari sekolah. “Zonasi itu merupakan sesuatu yang sangat merugikan. Karena diakui atau tidak, aturan tersebut memberikan batasan kepada calon siswa untuk menempuh pendidikan di tempat favorit mereka,” ujar dia.

 

Sebab, dalam aturan baru ini, siswa dari daerah tertentu secara tidak langsung diminta untuk mendaftar di sekolah yang sesuai dengan zonasi. Jika mereka mendaftar di luar zonasi yang sudah ditentukan, maka siswa tersebut akan dihadapkan pada sebuah kondisi yang merugikan.

 

“Merugikan begini, jadi kalau ada siswa yang mendaftar di zona berbeda, maka dia akan mendapatkan poin zonasi yang besarannya tidak sama dengan siswa dari zona tempatnya mendaftar,” ujar Yoga.

 

Dia menjelaskan, dalam aturan zonasi tersebut, calon siswa dari satu tertentu (memiliki kesamaan desa/kelurahan dengan lokasi sekolah, red) akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 300 poin. Sementara untuk calon siswa dari satu kecamatan akan mendapatkan poin sebesar 270. Selanjutnya, calon siswa yang berasal dari satu rayon yang sama (eks kawedanan, red) akan mendapatkan poin sebesar 250. Terakhir, siswa dari luar rayon hanya akan mendapatkan poin sebesar 230.

 

“Ini yang perubahan terbaru. Cukup signifikan, tadinya zona 4 itu hanya dapat poin 60, tapi yang saya lihat, aturan ini tetap tidak adil,” ujar Yoga.

 

Dia mencontohkan, saat seorang siswa yang memiliki jumlah nilai UN sebesar 275 (rata-rata 90 atau sama dengan nilai 9) dari zona 4 mendaftar di zona 1, maka siswa tersebut dipastikan akan kalah dengan siswa yang nilai totalnya hanya 210 (rata-rata 70 atau sama dengan nilai 7). “Itu kan kasihan sekali, siswa yang nilai rata-ratanya 9 akan kalah dari siswa yang nilai rata-ratanya 7,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

 

Yoga mengatakan, perkara PPDB yang karut marut ini harus segera disikapi oleh pemkab melalui Dinas Pendidikan. Sebab, ketidakadilan macam ini dinilainya hanya akan merugikan masyarakat Banyumas. Sementara pihak Dinas Pendidikan Banyumas belum bisa dikonfirmasi soal hal ini.

 

Aturan pendaftaran siswa baru SMA ini juga sudah menjadi masalah di Kabupaten Purbalingga.

Orangtua siswa di Purbalingga yang enggan disebut namanya, mencurahkan isi hatinya. Anaknya  memiliki nilai rata-rarta 8,6 namun tak diterima karena tersisih oleh siswa lain yang mendapat tambahan poin. Hal ini karena Ujian Nasional bukan satu-satunya instrumen yang membuat calon siswa diterima di sekolah yang diharapakan. “Ketika mendaftar, akan diranking secara sistematis, hari pertama mungkin masuk peringkat pertama, tapi hari kedua bisa saja peringkat kedua. Perankingan mulai membuat polemik, selain nilai NEM, nilai di luar nilai ujian nasional juga dimasukkan,” katanya.

 

Poin tambahan didapat dari beberapa faktor, antara lain dari sistem rayonisasi. Selain itu, bagi pendaftar yang menyertakan SKTM juga akan mendapat tambahan poin.

 

”Nilau UAN 28-29 pun langsung dimasukkan ranking di atas, yang nilai ujian 34 rata-rata 8,6 tergeser. SKTM jadi alat untuk menggeser anak-anak pintar. Sebagai orang tua saya merasa ini sebuah regulasi yang tidak adil,” katanya, Kamis (15/6). (pan/min)

 

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY