Kami ngotot ingin agar UMS ini diberlakukan pada bulan Januari, upaya kami sudah maksimal, akhirnya ketemu di angka itu sebenarnya ini sudah sangat elegan.

Taufik Urrochman

Ketua Komisi D DPRD Cilacap

CILACAP, SATELITPOST- Ratusan pekerja yang tergabung dalam  Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC) meminta agar Upah Minimum Sektoral (UMS) Migas dibayarkan mulai Januari 2017, Kamis (12/10). Mereka meminta kenaikan UMS dihitung sejak Januari tahun ini. Namun dari pihak Pertamina akan membayarkan rapelan kenaikan UMS mulai Juli tahun 2017.

Ratusan pekerja outsourcing Pertamina melakukan orasi dan membentangkan spanduk di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap. Mereka sebelumnya berjalan kaki dari lapangan eks Batalion untuk memperjuangkan tuntutannya. Mereka meminta agar UMS yang sudah disepakati angkanya, bisa dibayarkan sejak awal tahun.

Didin Mujahidin, Manager HR Pertamina RU IV Cilacap mengatakan setelah ada proses pembahasan, Pertamina sudah bersedia memenuhi tuntutan kenaikan upah dari Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) di angka Rp 2,5 juta. Angka ini lebih besar 48 persen dibandingkan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, dan lebih besar 20,9 persen jika dibandingkan dengan UMS kabupaten tahun 2016.

“Angka kenaikan ini sudah disetujui oleh direksi sebesar Rp 2,5 juta dan berlaku per 1 Juli 2017. Keputusan ini sudah final dan tidak ada pertimbangan lain,” ujarnya  pada saat audiensi dengan perwakilan pekerja FSBMC, Ketua Komisi A Toni Osmon, Ketua Komisi D Taufik Urrohman dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kosasih, di ruang tunggu Ketua DPRD Cilacap.

Angka ini merupakan upah bagi pekerja yang masa kerjanya 0 tahun. Sedangkan para pekerja ini masa kerjanya sudah lebih dari 4 tahun. Menurutnya, angka ini bisa berubah apabila Gubernur Jawa Tengah menetapkan UMSK sektor Migas. Maka Pertamina akan mengikuti ketetapan tersebut.

“Pertamina senantiasa menaati prinsip ketenagakerjaan yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan menjaga hubungan industrial yang kondusif,” katanya.

Pihaknya meminta agar para pekerja ini menerima kondisi terakhir, karena merupakan lahir dari proses panjang yang diperjuangkan para pekerja. Karena itu, pihaknya juga meminta agar keputusan dari pekerja tidak lebih dari tanggal 15 Oktober ini. Sehingga bisa langsung dituangkan dalam bentuk penandatanganan bersama.

Apabila nantinya disetujui, maka pada tahun berikutnya akan langsung diberlakukan pengupahan sesuai dengan aturan PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dengan menggunakan dasar UMSK tersebut.

Paryono, Ketua FSBMC mengatakan, dari hasil yang disampaikan oleh pihak Pertamina, pihaknya belum bisa langsung mengambil keputusan setuju atau tidak. Karena harus dikoordinasikan dengan pengurus lainnya.

“Kami belum bisa mengambil keputusan, dan ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk berkoordinasi dulu dengan para  pengurus di tingkat unit. Hasilnya akan disampaikan secepatnya,” ujarnya.

FSBMC juga mengaku berterimakasih kepada DPRD Cilacap, Disnakerin Cilacap yang sudah memperjuangkan dan berupaya maksimal untuk bisa memperjuangkan aspirasi dari para pekerja. Tidak hanya menyampaikan di Pertamina Cilacap tetapi sampai ke Pertamina pusat.

Ketua Komisi D DPRD Cilacap, Taufik Urrochman yang menjadi moderator dalam audiensi kemarin mengatakan upaya yang sudah dilakukan oleh anggota dewan dan juga sangat maksimal. Namun hasil yang ada seluruhnya diserahkan kepada para pekerja, akan menyetujui atau tidak.

“Kami ngotot ingin agar UMS ini diberlakukan pada bulan Januari, upaya kami sudah maksimal, akhirnya ketemu di angka itu sebenarnya ini sudah sangat elegan. Apabila belum bisa menerima, bisa ada upaya yang dilakukan sesuai dengan UU nomor 2 tahun 2004,” katanya.

Proses tercapainya angka tersebut, kata dia, berawal dari tuntutan para pekerja FSBMC untuk adanya kenaikan UMSK. Berawal dari Rp 2,1 juta, akhirnya Pertamina menyetujui sesuai dengan saran dari Disnakerin dengan upah sebesar Rp 2,230 juta. Tetapi karena dari pekerja belum puas dengan hasil tersebut, karena tidak sesuai dengan tuntutan. Akhirnya para pekerja melakukan aksi kembali di gedung dewan beberapa saat lalu.

Setelah dilakukan pertemuan antara Ketua DPRD Cilacap, GM Pertamina RU IV Cilacap dan juga Kepala Disnakerin, tercapai angka Rp 2,5 juta. Saat dilakukan pertemuan di Pertamina Pusat, angka tersebut disetujui, dan diberlakukan mulai Juli 2017.

Dengan adanya aksi ini, Ketua Komisi D DPRD Cilacap juga meminta agar tidak ada intimidasi dan juga aksi pemutusan hubungan kerja kepada para pekerja. Apabila hal itu terjadi, maka pihaknya akan melaporkannya kepada yang berwenang.

Setelah mendapatkan penjelasan dari Ketua Komisi D DPRD Cilacap, para pekerja yang melakukan aksi di depan gedung dewan atau Jalan jenderal Sudirman ini membubarkan diri. Para pekerja ini juga diminta untuk memungut sampah di sekitar lokasi demo kemarin, sehingga lokasi kembali bersih. (ale_rafter@yahoo.com)

Komentar

komentar