PENGEMUDI angkutan umum di Cilacap melakukan aksi di Dishub Cilacap menolak adanya angkutan berbasis daring, Rabu (10/1).SATELITPOST/RENNY TANIA

CILACAP, SATELITPOST-Pengemudi angkutan umum, mulai dari angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan pariwisata dan taksi yang ada di Cilacap melakukan aksi protes adanya angkutan berbasis dalam jaringan (daring), Rabu (10/1). Aksi protes ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Jalan MT Haryono. Yang sedianya akan dilakukan di Alun-alun Cilacap dan Gedung Dewan.

Kepala Dinas Perhubungan Cilacap Tulus Wibowo menjelaskan, jika Bupati Tatto urung menemui para pengemudi ini, karena sedang melaksanakan tugas di Jakarta. Sedangkan Wabup Syamsul mewakili bupati menghadiri sertijab camat, serta sekda berada di Semarang. Sementara anggota DPRD sedang reses.

Meski demikian, pada pengemudi angkutan umum tetap melakukan audiensi dengan Dishub, Polres Cilacap, Satpol PP Cilacap, Kodim 0703 Cilacap, Kominfo, Organda, dan juga pengurus angkutan berbasis daring, Go-jek dan Grab.

Audiensi yang cukup alot akhirnya menyepakati beberapa poin yang ditandatangani oleh semua pihak. Baik itu dari perwakilan angkutan umum, Organda. Perwakilan Go-jek dan Grab.

Poin kesepakatan tersebut di antaranya, dalam masa transisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomo 108 Tahun 2017 untuk angkutan umum berbasis aplikasi yang belum memiliki izin dilarang operasional sampai dengan batas waktu tanggal 24 Januari. Sementara kuota untuk angkutan berbasis aplikasi roda empat hanya dibatasi 45 unit kendaraan saja.

“Untuk angkutan online sudah sepakat untuk membatasi, karena memang tenggat waktu sampai tanggal 24 Januari harus berizin. Kuota di Cilacap sendiri ada 45 unit, sudah terisi dari taksi yang konvensional 32 unit, jadi kurang 13 unit ini nanti disii kuota non taksi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan, Tulus Wibowo, kemarin.

Jumlah 32 taksi ini, nantinya akan bergabung dengan pihak Grab. Menurutnya, saat ini sedang masa pendataan di Semarang. Diharapkan pada Januari ini sudah ada penandatanganan kerjasama antara pengusaha taksi dengan angkutan online ini.

“Nantinya dari taksi (konvensional) yang mengikuti ini, bisa berjalan di dua kaki. Secara online dan non online. Yang non online menjaga barangkali ada orang-orang yang tidak menggunakan aplikasi,” ujarnya.

Sementara itu yang ojek motor, kata dia, saat ini masih menunggu aturan dari kementerian untuk regulasinya. Namun, sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan Raya.

“Untuk yang ojek online ini tidak diperbolehkan membawa penumpang sementara waktu sampai ada aturan dari kementerian. Mereka masih diperbolehkan memberikan pelayanan selain angkut penumpang. Ini juga berlaku bagi ojek konvensional juga tidak boleh mengangkut penumpang,” katanya.

KBO Satlantas Polres Cilacap, Iptu Siswanto mengatakan, apabila nantinya ada yang melanggar kesepakatan tersebut, maka pihaknya akan melakukan tindakan, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gilang Penalosa, perwakilan dari Grab atau PT Solusi Transportasi Indonesia mengatakan dengan hasil yang disepakati ini, pihaknya masih mengalami kebingungan. Khususnya untuk yang roda dua. Karena itu pihaknya juga meminta hal yang sama diberlakukan kepada ojek konvensional.

“Kalau roda empat kan sudah ada regulasi, otomatis ada perizinan. Kalau ada regulasi jadi tahu perizinannya ke siapa. Dengan hasil ini, saya bingung, karena memang saya bukan pengambil keputusan, saya hanya pelaksana. Saya tidak punya power dengan kesepakatan ini,” ujar Trainer dari Grab ini.

Sedangkan untuk tenggat waktu perizinan yang sampai tanggal 24 Januari 2018 mendatang, dia mengaku saat ini sedang melakukan proses. Pihaknya juga sudah koordinasi dengan Kopata, dan akan segera mengurus kerjasamanya.

“Untuk tangga 24 Januari kan roda empat, kita sudah berbicara dengan Kopata. Tinggal kita mengurusi MoU-nya saja. Kita pun siap merangkul  taksi yang sudah ada,” ujarnya.

Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Kota (Papeta) Cilacap, Rahmat Ponandi meminta kepada seluruh pihak, terutama dari angkutan online ini mau mentaati apa yang sudah menjadi kesepakatan.

“Kami minta agar semua menyepakati, dan meminta kepada petugas untuk bertindak tegas jika ada yang melanggar,” ujarnya.  (ale_rafter@yahoo.co.id)

Enam Jam Angkutan Umum Mogok Narik

SEKITAR 115 pengemudi angkutan umum menggelar aksi penolakan angkutan berbasis aplikasi online. Dalam aksinya berkeliling Kota Cilacap dan berakhir di Kantor Dishub Cilacap para pengemudi angkutan umum ini meminta agar aplikasi angkutan berbasis online dihapuskan. Tuntutan mereka tertuang dalam spandul bertukiskan ‘Kami Tolak Gojek-Grab. Hapis Aplikasi’.

Selama lebih dari enam jam, para pengemudi angkutan ini rela tidak menarik penumpang, demi menyalurkan aspirasinya akan adanya ojek berbasis aplikasi yang saat ini marak di Cilacap.

“Ojek online kan belum ada izinnya, sementara aturan pemerintah sepeda motor tidak diperuntukan  bagi angkutan umum. Angkutan harus berpelat motor kuning, ada Jasa Raharja seandainya terjadi kecelakaan. Kalau Go-Jek kecelakanaan siapa yang bakal menanggung,” ujar Rusli, pengemudi angkutan Kota Cilacap.

Tidak hanya itu, jika menjadi angkutan penumpang, maka harus ada uji KIR untuk mengecek kelayakan kendaraan, sama halnya dengan angkutan kota. Para pengemudi menolak adanya ojek online ini, karena di Cilacap pun penumpangnya tidak banyak.

“Adanya kredit motor saja, membuat kami susah cari makan. Ini melanggar norma Pancasila sila kedua dan sila keempat. Petinggi kita bagaimana, rakyat tidak dilindungi,” katanya.

Joko Purwoto, dari perwakilan taksi juga mengungkapkan tidak memungkiri adanya kemajuan teknologi sat ini. Namun harus ada batasan adanya jumlah taksi yang beroperasi.

“Taksi umum dibatasi jumlahnya, tetapi yang online ini tidak dibatasi, bahkan terus ada rekruitmen. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari, tapi jika tidak mengikuti aturan jadi tanda tanya,” ujarnya.

Sama halnya dengan Pengurus Koperasi Pengusaha Angkutan Kota (Kopata) Cilacap, Saliman yang mengatakan dengan adanya angkutan berbasis online ini, penghasilan pengemudi semakin sedikit, sehingga yang disetorkan kepada pengusaha pun menurun.

“Penghasilan angkutan sudah menurun, adanya angkutan online ini jadi semakin menurun, padahal kami butuh operasional lainnya sebagai angkutan kota,” katanya.

Sekretaris DPC Organda Suyatno juga mengatakan adanya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, memang harus menyesuaikan. Namun, dengan adanya angkutan berbasis aplikasi ini, harus saling bekerjasama dengan baik.

“Kita tidak mungkin mengalihkan teknologi, tetapi mereka bisa bekerjasama saling mengisi, ditempat lain juga bisa,” ujarnya. (renny tania)

Komentar

komentar

BAGIKAN