PURBALINGGA, SATELITPOST – Puluhan warga Sumingkir, Kecamatan Kutasari Purbalingga menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kepala Desa setempat, Selasa (14/11). Mereka menuntut pemerintah desa menjelaskan dugaan korupsi oknum perangkat desa. Selain itu, warga juga menuntut perangkat desa terkait untuk dicopot dari jabatannya.

Perwakilan warga, Mahidin, mengatakan aksi warga mendatangi kantor desa untuk mengklarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan seorang perangkat desa. “Kami ingin Desa Sumingkir bersih dari korupsi, maka agar dicopot saja jabatannya,” katanya, Selasa (14/11).

Dari pantauan SatelitPost di lapangan, warga sudah mulai berkumpul di halaman kantor desa sejak pukul 09.30 WIB. Beberapa saat kemudian, perwakilan warga masuk di ruang Kepala Desa (Kades) Sumingkir. Bersama dengan Kades Sumingkir, Camat, Kapolsek, dan Koramil Kutasari, perwakilan warga berdialog secara tertutup selama lebih dari satu jam. Sementara warga lain duduk menunggu di halaman kantor desa.

Setelah perbincangan di ruang Kades, Camat Kutasari langsung pamit meninggalkan lokasi. Sedangkan unsur lainnya menemui warga yang melakukan aksi. Setelah itu massa diajak masuk untuk duduk bersama membicarakan masalah tersebut. Meskipun saat itu ada di lokasi, namun bukan kades yang menemuinya langsung.

Ditemui di ruangannya, Kades Sumingkir Tuting Haryati mengatakan pihaknya berterimakasih karena warga sudah mau mengawasi pemerintahan. Terkait tuduhan adannya korupsi, kades menyampaikan masalah sudah selesai. Menurutnya, kecurigaan warga ada pada pendanaan pembangunan fisik yang dilakukan desa. “Sebelumnya sudah ada pertemuan, dan minta ketemu lagi, kami minta pada warga hanya perwakilan saja. Jadi ini sudah selesai,” ujarnya.

Dia menjelaskan, masyarakat menduga ada korupsi yang dilakukan perangkat desa pada pendanaan pembangunan fisik. Namun Kades membantah. Ia mengklaim kalau semua sudah sesuai peraturan dan programnya sudah disampaikan secara terbuka. “Pembangunan sudah dilakukan, kami juga publikasi melalui banner,” ujarnya.

Terkait permintaan warga agar Kades memberhentikan Kasi Kesejahteraan Desa Sumingkir, Wito, ia tidak memberikan banyak komentar. Ia mengaku sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. “Tidak serta merta diberhentikan, kami sudah melakukan penggeseran jabatan, yang awalnya sebagai kasi kesejahteraan sekarang menjadi kaur ketatauasahaan,” kata Tuting.

Tuting Haryati mengatakan, pendanaan yang dipermasalahkan warga diprediksi adalah dana Silpa. Saat ini dana Silpa sekitar Rp 100 juta masih ada di desa. Dana tersebut tetap akan masuk untuk program di tahun depan. “Yang mungkin salah maksud kan dana Silpa, ini masih ada di desa, cuma yang dikhawatirkan ini akan berdampak pada pendanaan bantuan di tahun berikutnya karena tahun ini masih ada sisa,” ujarnya.

Senada dengan Kades, Camat Kutasari menyampaikan persoalan disebabkan karena salah paham. Namun, kata dia, semua sudah selesai. “Semua sudah selesai, kalau memang iya ada kesalahan, pasti akan ada sanksi kedinasan,” ujarnya. (min)

Komentar

komentar