KONVOI taksi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (Fortas) saat melakukan aksi damai menentang adanya transportasi berbasis aplikasi di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Selasa (17/10).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH
KONVOI taksi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (Fortas) saat melakukan aksi damai menentang adanya transportasi berbasis aplikasi di Jalan Jenderal Sudirman, Purwokerto, Selasa (17/10).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURWOKERTO, SATELITPOST- Kisruh antara taksi konvensional dan taksi online diprediksi akan segera berakhir. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, kedua taksi tersebut bisa jalan berdampingan.

Sebab, menurut dia taksi online sudah diatur dalam peraturan menteri Nomor 108 tahun 2017. Hal tersebut diungkapkan Budi kepada SatelitPost saat ditemui di rumah makan Tahu Sumedang Mang Eman, Sabtu (2/12).

Dalam peraturan tersebut, menurutnya semua pengemudi taksi online harus mempunyai SIM A umum. Sehingga ada jaminan keselamatan penumpang, karena pengendara sudah profesional. Selain itu menurut dia, armada taksi online juga harus melakukan Uji KIR.

“Dengan uji KIR dipastikan kendaraan taksi online baik dan layak jalan. Hal itu dibuktikan dengan surat uji kelayakan yang dikeluarkan lembaga yang berwenang,” kata Budi.

Dengan adanya PM nomor 108 tahun 2017 tersebut menurut dia, keberadaan taksi online bisa berdampingan bersama taksi konvensional. Taksi online menurutnya sudah bisa beroperasi asalkan mematuhi peraturan yang diberlakukan. “Sudah ada PM Nomor 108 tahun 2017. Tinggal pemerintah daerah menjalankan itu saja,” katanya. (alf)

Komentar

komentar

BAGIKAN