JAKARTA, SATELITPOST-Sanksi keras diberikan kepada Kalapas Cipinang jika terbukti bersalah dalam kasus, temuan fasilitasi mewah di lapas Cipinang, kelas 1A, Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pres, Kementerian Hukum dan HAM di lobi Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/6) pukul 14.00 WIB.

Endang selaku Kakanwil DKI Jakarta menyampaikan, yang bersangkutan mulai dari Kalapas Cipinang, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), petugas keamanan maupun sipir, akan diperiksa lebih dalam.

“Pak Menteri memerintahkan kepada jajaran Inspektorat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI, mengusut tuntas kasus ini,” kata Endang seperti diberitakan Tribunnews.

Hal ini juga diperkuat oleh Sri Puguh Budi Utami, Sekretaris Direktorat Pemasyarakat. “Sudah di-nonaktifkan status Kalapas, akan proses, jika terbukti bermasalah segera diberhentikan,” ujar Sri Puguh Budi Utami.

Sri dan tim mendalami kasus ini, apakah termasuk pelanggaran berat atau tidak. “Pemberian izin fasilitas itu apakah murni kelalaian Kalapas, tidak mengetahui atau memang Kalapas mengizinkan,” kata Sri.

Diketahui pada (31/5), BNN melakukan penggeledahan di lapas Cipinang klas 1 A tipe 3.

Dari hasil tersebut ditemukan fasilitas mewah pada ruangan terpidana kasus narkoba, Haryanto Chandra diantaranya: 5 unit HP, 1 unit token BCA, 1 unit laptop Macbook, 1 unit AC, 1 unit modem wifi. (lil)

 

SIDEBAR

DPR Minta Dirjen PAS Dicopot

 

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengusulkan agar Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Kusmiantha Dusak dicopot. Sebab, permasalahan lembaga pemasyarakatan ( lapas) dan rumah tahanan (rutan) yang tak kunjung terselesaikan.

“Menurut saya ini harus dicopot Dirjen Lapasnya,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6) seperti diberitakan Tribunnews.

Hal itu diungkapkan Desmond menyusul adanya informasi sebuah sel mewah yang ditempati narapidana di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Permainan-permainan semacam itu, kata Desmond, telah terjadi sejak dulu dan masih terjadi hingga sekarang.

 

Kasus Terpidana Kasus Suap Artalyta Suryani alias Ayin beberapa tahun lalu seharusnya dapat menimbulkan efek jera bagi terpidana lainnya. “Kan enggak aneh dari dulu perdagangan fasilitas ini bukan satu hal yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Di samping permasalahan lapas mewah, adanya permasalahan bisnis narkoba dalam lapas juga telah terjadi sejak lama dan tak kunjung terselesaikan. “Berarti kan luar biasa sekali, ini saja tidak membuat Dirjen PAS dan Menkumham melakukan tindakan-tindakan,” katanya. (lil)

 

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY