CILACAP, SATELITPOST-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cilacap, Taswan akan menempuh jalur yang lebih tinggi, untuk mencari jalan keluar permasalahan upah sektoral bagi pekerja migas yang ada di Cilacap. Hal ini dilakukan, setelah dilakukan perundingan antara perwakilan Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC), vendor, Pertamina RU IV Cilacap, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Cilacap, di ruang rapat lantai 1 gedung DPRD Cilacap, Kamis (7/9) kemarin.

 

Perundingan dilakukan karena sampai saat ini belum ada titik temu upah sektoral yang dituntut oleh pekerja yang tergabung dalam FSBMC dengan vendor Pertamina RU IV Cilacap. Padahal pertemuan secara bipartite baik  formal dan informal sudah berkali-kali dilakukan.

 

Ratusan pekerja yang tergabung dalam FSBMC ini juga berkumpul di depan gedung DPRD Cilacap. Meskipun sedang melakukan perundingan di dalam, mereka juga terus melakukan orasi di depan. Bahkan, mereka sempat melakukan salat Zuhur berjemaah di halaman kantor dewan, meski panas menyengat.

 

“Agar tidak memicu hal yang tidak dinginkan dan situasi kondusif, maka kita harus menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Konsultasi, bahkan mungkin studi banding jika kita tidak cukup mendapatkan jawaban dari pertamina RU IV sini,” ujarnya usai audiensi.

 

Konsultasi ini dilakukan ke tingkat Provinsi, bahkan juga ke Pertamina pusat, dan juga ke DPR RI. Hal ini dilakukan agar ada payung hukum penetapan upah sektoral terutama sektor migas. Selain itu juga karena adanya multitafsir Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

 

“Kalau Pertamina sepanjang ada dasarnya bisa membayar. Tetapi dasar dinas untuk melahirkan payung hukum yang tidak gampang. Harus ada rujukan aturan yang lebih tinggi,” katanya.

 

Konsultasi ini akan dilakukan pada pekan depan oleh Komisi D DPRD Cilacap. Bahkan jika memungkinkan akan didampingi Ketua DPRD Cilacap langsung. Pihaknya meminta kepada para pekerja untuk tetap fokus bekerja seperti biasa di tempat masing-masing.

 

Ketua FSBM Cilacap, Paryono mengatakan perundingan sudah diawali sejak Oktober 2016 lalu dengan difasilitasi oleh Disnakerin. Usulan angka dari pekerja untuk upah sektoral sebesar Rp 3 juta. Angka tersebut diajukan dengan pertimbangan, pekerjaan mereka memiliki risiko tinggi.

 

“Angka tiga juta itu angka wajar, tetapi kita juga tidak saklek dan bisa bekerjasama. Kami sudah menurunkan angka menjadi Rp 2,736 juta, tapi dari perusahaan masih minta di angka Rp 2,136 juta. Akhirnya Disnaker menyarankan upahnya menjadi Rp 2,236 juta,” katanya.

 

Namun, menurutnya usulan Disnaker ini belum sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015. Karena itu pihaknya meminta pertimbangan dan solusi kepada Bupati dan DPRD Cilacap.

 

Setelah adanya hasil keputusan pada perundingan tersebut, pihaknya akan terus mendorong dewan melakukan yang sudah disepakati. “Tentu dengan hasil ini kami akan terus mendorong dewan agar ke tingkat yang lebih tinggi, agar ada jalan keluar dan payung hukumnya,” katanya.

 

Menurutnya jika sudah ada fondasi untuk menetapkan UMSK sektor migas ini, maka nantinya akan diterapkan setiap tahunnya. Sehingga tidak selalu ada pembahasan lagi di tiap tahun.

 

Tidak adanya hasil pasti ini, membuat para pekerja yang sudah menunggu lama di halaman dewan kecewa. Akan tetapi para pekerja yang sejak pagi sudah berkumpul di depan halaman gedung dewan pun membubarkan diri, usai perundingan. Hasilnya perundingan langsung disampaikan oleh Ketua DPRD Cilacap kepada para pekerja.

 

Dalam aksi tersebut, puluhan anggota Polres Cilacap diturunkan untuk melakukan pengamanan di gedung dewan. (ale)

 

 

SIDEBAR

Pertamina: Upah Sesuai Aturan

 

Didin Mujahidin Manager HR Pertamina RU IV Cilacap mengatakan untuk pengupahan bagi Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) yang tergabung dalam FSBMC ini, pihaknya sudah menjalankan ketentuan perundangan yang berlaku dan diketahui oleh Pemkab Cilacap, dalam hal ini Disnakerin.

 

“Ketentuan kepada TKJP ini sudah mengacu kepada UMK atau upah sektoral minimum kabupaten melalui mekanisme sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015,” ujarnya.

 

Upah dari TKJP tahun 2017 ini juga sudah mengacu kepada saran dan pertimbangan Disnakerin sesuai surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Cilacap No 567/249/32 tanggal 5 April 2017, dengan besaran Rp 2.236.784. Nilai upah ini lebih besar 32 persen dari UMK Cilacap yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2017 ini.

 

“Selain upah pokok, Pertamina juga memberikan benefit lain seperti tunjangan kehadiran, pesangon yang dikelolakan oleh PT Tugu Mandiri, program BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, serta BPJS Kesehatan,” katanya.

 

Menurutnya, Pertamina RU IV Cilacap senantiasa menaati prinsip ketenagakerjaan yang telah diatur dalam perundangan yang berlaku. (ale)

 

 

Komentar

komentar

BAGIKAN