KLATEN, SATELITPOST-Jaringan calo CPNS yang beroperasi di Kabupaten Klaten mulai terkuak. Dalam aksinya, jaringan tersebut melibatkan sejumlah oknum PNS di Klaten untuk menarik sejumlah uang kepada korban.

Aksi jaringan calo tersebut diketahui setelah adanya laporan satu korban, HT kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten. HT merupakan seorang tenaga pendidik honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus dalam seleksi CPNS pada 2014 silam.

Setelah mendapatkan hasil seleksi tersebut, HT mendapatkan penawaran dari SDY untuk mengikuti program dengan membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Namun setelah disepakati dan membayarkan uang yang diminta, NIP yang dijanjikan tidak segera didapatkan.

“SDY merupakan oknum kepala SMP, dalam modusnya ia menawarkan kepada korban seolah-olah ada kuota tambahan CPNS melalui program khusus dengan membayarkan sejumlah uang,” ujar Kabid Umum dan Kepegawaian BKPPD Klaten, Doddhy Hermanu Chaniago, Rabu (7/6), seperti diberitakan Tribunnews.com. Doddhy enggan menyebutkan detail identitas SDY dengan alasan masih dilakukan pendalaman.

Menurutnya setelah dilakukan pengembangan, ternyata HT bukan merupakan satu-satunya korban. Terdapat sedikitnya 11 orang tenaga honorer K2 yang juga menjadi korban aksi calo CPNS tersebut.

“Sedikitnya uang yang dibayarkan mencapai Rp 400 juta, setiap honorer diminta membayarkan Rp 50 sampai 80 juta. Kemungkinan besar ada korban lainnya, kami masih akan menelusurinya,” kata dia.

Ia mengatakan setelah mendapatkan laporan dari korban, BKPPD kemudian memanggil SDY untuk diklarifikasi. Dalam keterangannya SDY mengakui telah mengajak beberapa honorer K2 untuk menyetorkan dana demi lolos seleksi dan mendapatkan NIP. Namun di sisi lain, SDY juga mengaku sebagai korban jaringan tersebut.

“Jadi dia mengaku mendapatkan penawaran dari seorang oknum PNS untuk memasukkan sejumlah nama honorer K2 yang tidak lolos seleksi, SDY mengaku bergerak karena merasa kasihan kepada honorer K2 kenalannya yang tidak lolos seleksi dan tidak berharap imbalan apapun,” ujarnya.

Dari keterangan tersebut juga diketahui bahwa SDY tidak bergerak sendiri, terdapat indikasi sejumlah oknum PNS dan non-PNS yang menggerakkan jaringan tersebut.

Doddhy mengatakan bahkan dari keterangan korban juga diketahui ada seorang oknum PNS yang mengaku sebagai pegawai Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Korban sempat beberapa kali dikumpulkan di Boyolali dan seolah diberikan penyuluhan. Karena ada oknum yang mengaku sebagai PNS BKN, korban menjadi percaya dan bersedia membayar,” ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya masih akan mendalami kasus tersebut untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan tersebut. Pihaknya juga berencana akan meminta keterangan honorer K2 yang lolos seleksi untuk memastikan ada tidaknya indikasi percaloan dalam seleksi 2014 lalu.

“Hanya sebagai penguat ada tidaknya indikasi percaloan dalam seleksi CPNS 2014 lalu. Jika tidak ada, maka kemungkinan ini merupakan penipuan,” kata dia.

Ditanya apakah kasus tersebut akan dibawa ke ranah hukum, Doddhy mengatakan pihaknya masih akan mendalami ada tidaknya unsur pidana. Kendati demikian, SDY terancam akan mendapatkan sanksi berat.

“Ini sudah masuk pelanggaran disiplin kategori berat. Namun kami masih mendalaminya, karena saat ini statusnya masih dugaan,” ujarnya. (gus)

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY