Presiden  Jokowi melantik Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Rabu (7/6) lalu. Unit kerja ini memiliki tugas pokok membumikan Pancasila agar benar-benar dipahami dan menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara segenap rakyat Indonesia. Pertanyaannya, kemana ideologi Pancasila selama tujuh dekade terakhir?

Pancasila mendadak menjadi perbincangan publik setelah Indonesia diguncang tsunami kebangsaan. Pertikaian yang berpangkal pada isu suku, ras dan agama meneror persatuan dan kesatuan negeri yang katanya bhineka tetapi satu ini. Kebencian bertebaran di ruang-ruang publik, rasa curiga mengisi celah-celah antarsesama dan semua itu akhirnya memicu keretakkan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan.

Di tengah keresahan itu, kita baru tersadar bahwa tak ada lagi kesepahaman yang selama ini merekatkan dan menyatukan perbedaan. Sebuah kesepakatan bersama yang diikrarkan para pendiri bangsa dan disepakati segenap anak bangsa. Kita baru tersadar bahwa kita tak lagi berpegang pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Bangsa ini mengaku ber-Tuhan, tetapi abai dengan keberagaman keyakinan yang tentu atas seizin Tuhan. Akibatnya, satu kelompok mudah menuduh kelompok lain sebagai oposisi biner. Bangsa ini mengaku berkemanusiaan, tetapi lalai berlaku manusiawi terhadap sesama. Bangsa ini mengaku cinta tanah air, tetapi enggan membenarkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Bangsa ini mengaku rakyatlah yang berdaulat, nyatanya rakyat tetap melarat. Bangsa ini mengaku berjalan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, namun faktanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara. Di mana Pancasila yang katanya sakti bersembunyi selama 70 tahun lebih ini?

Kita ternyata baru menyadari pentingnya obat bernama Pancasila setelah tahu bangsa ini didiagnosa “sakit”. Meski sedikit terlambat, namun ikhtiar pemerintah membumikan Pancasila patut diapresiasi. UKP-PIP memang dibebani tugas berat menyemai ideologi Pancasila. Namun kuncinya sesungguhnya ada pada diri kita masing-masing. Kita tidak bisa hanya menyerahkan tugas berat ini pada lembaga yang dibatasi waktu, kewenangan dan jumlah personalnya.

Pantaslah Kepala UKP-PIP, Yudi Latif mengatakan agar masyarakat tak over ekspektasi terhadap lembaga ini. Meski demikian, bukan lantas pesimistis terhadap UKP-PIP. Menurut Tudi, lembaga ini akan berfungsi sebagai kitchen atau dapur yang akan mengolah menu untuk didistribusikan ke berbagai kalangan.

Sebagai contoh materi pelajaran di sekolah. UKP-PIP akan merumuskan materi dan metode penyampaiannya, sementara sekolah yang tetap mendistribusikannya ke peserta didik. Hal ini tentu berbeda dengan praktik di masa lalu yang semua peran dipegang langsung oleh lembaga yang bernama BP7 melaui penataran P4.

Presiden Jokowi sempat mengatakan, penyampaian tak akan lagi bersifat indoktrinasi. Ia justru berharap proses transformasi dilakukan dengan cara yang kekinian sesuai dengan sasaran yang dituju. Ia mengatakan bentuknya beragam, misalnya berupa video di Facebook atau video blog di Youtube hingga berbentuk komik. Tujuannya, agar penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bisa diterima oleh seluruh elemen, khususnya kalangan muda. (afgan86@yahoo.com)

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY