JAKARTA, SATELITPOST – Pada peringatan Mayday 2017, salah satu tuntutan buruh/pekerja Indonesia adalah revisi aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesejatan. Pada Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan, membahas mengenai iuran.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai ketentuan batas atas upah yang digunakan sebagai penghitungan dasar besaran iuran sebaiknya diubah jadi lebih besar. Tujuannya agar lebih besar lagi iuran yang dikumpulkan. “Iuran yang dihimpun lebih optimal,” ujar Rieke, Senin (1/5) seperti diberitakan Tribunnews.com.

Rieke juga meminta adanya aturan peserta yang terlambat bayar iuran dalam satu bulan. Selain itu layanan kesehatan langsung dihentikan juga perlu ditinjau kembali. “Karena tidak manusiawi, penghentian pelayanan harus melalui proses teguran dan pemeriksaan yang patut,” ungkap politisi PDI-P tersebut.

Rieke juga ingin adanya kemudahan dan ketentuan pendaftaran bagi peserta pekerja/buruh yang belum didaftarkan. Dalam hal ini para korban PHK harus bisa mendapatkan akses BPJS. “Sehingga akses jaminan kesehatan terpenuhi dan perluasan kepesertaan cakupan semesta kelompok pekerja/buruh lebih cepat terealisasi,” ungkap Rieke.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS)2016 jumlah angkatan kerja sebanyak 120.647.697 orang. Hanya sekitar 48,5 juta yang dapat bekerja di sektor formal. Sementara itu hanya 10.127.263 orang pekerja yang terdaftar di BPJS Kesehatan (data 28 Februari 2017) dan peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya mencapai 22.600.00 (data 31 Desember 2016). (dil)

Komentar

komentar

BAGIKAN