Hj Sri Ruwiyati SE MM Anggota DPRD Provinsi Jateng/Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

DUNIA politik dunia banyak intrik, kata itu memang sangat melekat di tengah masyarakat saat ini, bahkan dunia politik cenderung dipandang miring oleh sebagian kalangan. Namun tidak bagi Sri Ruwiyati, dia justru berpendapat bahwa politik adalah panggilan jiwa.

Maka tak heran dia sudah memulai karier di dunia politik sejak tahun 80-an. Bahkan pada tahun 1992, dirinya sudah menjadi wakil rakyat yang kala itu hanya ada dua partai politik dan satu golongan.

“Pertama kali menjadi anggota DPRD itu tahun 1992. Saat itu ada dua partai dan satu golongan. Saya juga hanya pada satu partai, yaitu PDI yang kini dikenal dengan PDI Perjuangan,” kata Sri Ruwiyati.

Dituturkan, karier politinya dimulai sejak masih muda. Berawal dari kader, pengurus anak ranting, pengurus ranting, hingga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banjarnegara pernah dialaminya, dan saat ini dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

Terbilang mulus, bahkan dirinya pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Banjarnegara selama dua periode, sebelum akhirnya dicalonkan sebagai anggota DPRD Provinsi pada Pemilu 2009.

Menurutnya, politik itu adalah medan perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmurran rakyat. Tidak hanya itu, politik juga sebagai medan pengabdian di dalam menegakkan nilai-nilai yang sangat diyakini.

“Nilai-nilai yang saya yakini artinya pemahaman saya tentang kebenaran dan kebaikan, politik itu adalah sarana ibadah, karena bentuk perjuangan yang sangat luar biasa agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya.

Politisi wanita ini juga mengaku bahwa dirinya masuk ke dunia politik itu adalah panggilan jiwa bukan mencari pekerjaan. Menurut keterlibatannya sebagai anggota legislatif menjadi pintu gerbang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menyampaikan amanah rakyat agar masuk dalam kebijakan pembangunan, baik daerah, hingga pusat.

“Kalau politisi menjadi anggota legislatif itu bonusnya. Saya menjadi anggota legislatif yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berjuang secara struktural di politik,” katanya.

Diakuinya, perjuangan di dunia politik bukan perkara mudah. Banyak yang harus dilakukan, mulai dari pendidikan politik dan pentingnya politik bagi masyarakat, hingga menyuarakan dan menyampaikan program pemerintah. Artinya usulan datang dari bawah, setelah menjadi kebijakan, maka harus disosialisasikan ke bawah. Sehingga masyarakat memahami betul apa yang harus dilakukan.

“Muaranya tentu kepada kesejahteraan rakyat, jadi jangan sampai rakyat mengusulkan melalui anggota dewan, justru setelah menjadi kebijakan masyarakat sendiri tidak tahu,” ujarnya.

Sri Suwiyati tidak mau terlalu banyak beretorika tentang visi dan misi, menurutnya yang terpenting dia dapat berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. “Jadi anggota dewan itu harus sering turun ke lapangan, berkomunikasi langsung dengan masyarakat, sehingga bisa memberi manfaat bagi bangsa dan negara,” katanya. (oelsatriapos@yahoo.com)

1. Anggota Dewan Harus Tahu Fungsinya

ANGGOTA DPRD merupakan jabatan politik yang juga wakil dari rakyat melalui proses pemilihan. Ssehingga seorang politisi yang duduk di kursi DPRD harus memahami peranan dan fungsi dewan perwakilan rakyat di daerah.

Menurutnya, ada tiga fungsi legislatif, yakni membuat peraturan daerah bersama pemerintah, penganggaran yang meliputi usulan, membahas, dan menyetujui anggaran, serta fungsi pengawasan politik atas kerja dan kinerja pemerintah.

Selain tiga fungsi itu, tentu saja ada fungsi lain, bagaimana menjaring dan mengartikulasikan suara rakyat. Pada dasarnya semua isu pembangunan dapat dikaitkan atau dikontekskan dengan semua tugas itu. Misalnya kalau dewan  menginginkan program pendidikan gratis bagi sekolah dasar, maka pertama-tama dia harus memperjuangkan membuat perda tentang pendidikan gratis buat SD. Di dalam Perda ini diatur di antaranya mengenai pendanaan (anggaran). Setiap tahun dia harus memperjuangkan dan memastikan bahwa ada alokasi anggaran  dari APBD untuk melaksanakan program itu.

Setelah itu dia harus mengawasi pelaksanaan program itu, apakah pemerintah dan dinas-dinas terkait melaksanakan dan mengelola program itu dengan baik. Banyak isu strategis dan program bisa dikembangkan. Dalam konteks anggaran misalnya:

  1. Pro poor budget . Disini kita berusaha mengalokasikan anggaran bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin apakah itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastuktur dll
  2. Transparansi pengelolaan anggaran. Di sini kita berusaha membangun mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran. Biasanya ini menuntut disediakan data dan informasi anggaran yang cukup bagi masyarakat sehingga masyarakat tahu persis kemana anggaran dibelanjakan dan berapa pendapatan pemerintah, dll. Jika ini berhasil dikembangkan, potensi korupsi biasanya akan berkurang.
  3. Melembagakan partisipasi publik dalam pengelolaan anggaran. Selama ini anggaran disusun dan dikelola oleh pemerintah saja (dan DPRD) partisipasi publik masih sangat rendah. Jika partisipasi publik dilibatkan maka potensi korupsi juga akan berkurang.
  4. Transparansi pengadaan barang dan jasa. Korupsi biasanya terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa, oleh karena itu mengembangkan transparansi pasa aspek ini akan mengurangi potensi terjadinya korupsi.
  5. Pengelolaan aset-aset daerah yang baik. Selama ini banyak asset daerah baik tanah, kendaraan atau gedung sering dipindahtangankan tanpa prosedur yang transparan. Ini merugikan publik dan negara. Dengan pengelolaan yang baik, asset daerah bisa bermanfaat secara optimal bagi publik. (maula al faruq)

2. Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Tahun 2018 merupakan tahun politik. Sebagian besar politisi menganggapnya sebagai PR besar. Termasuk Sri Ruwiyati.

Menurutnya, tahun 2018 ini partai politik melalui para politisinya harus berbenah, mengingat saat ini ada sesuatu kondisi yang sangat memprihatinkan, yakni politik transaksional. Diakuinya saat ini politik praktis atau transaksional masih sangat kental, padahal politik adalah komponen yang sangat penting dalam membangun negeri ini.

Untuk itu, ada tugas besar dari para politisi untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik pada masyarakat secara baik, sebab demokrasi ini sangat besar dalam menentukan pemimpin yang akan membawa kesejahteraan masyarakat.

“Ini menjadi sangat ekstrem jika yang terjadi adalah politik praktis atau transaksional, untuk itu butuh pemahaman masyarakat untuk mengembalikan nilai demokrasi secara utuh,” katanya.

Dikatakannya, jika politik transaksional ini dibiarkan, maka yang terjadi nantinya seorang pemimpin hadir bukan karena terpanggil untuk memimpin demi pengabdian, tetapi terpanggil karena punya uang. “Ini berbahaya, sebab nantinya akan muncul aku punya uang, aku bisa jadi pemimpin, baik bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Ini akan sangat berbahaya, sehingga sebagai politisi saya ikut bertanggungjawab untuk mengembalikan demokrasi yang baik, dan ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Pemahaman pendidikan politik dan penanaman nilai ideologi menjadi sangat penting, sebab bangsa ini memiliki azas Pancasila yang sangat pas bagi bangsa ini. Dalam azas ini juga mengajarkan akan demokrasi. “Semua politisi dari partai politik harus turun, karena ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap nilai demokrasi,” katanya.

Pendidikan politik yang baik dan benar sangat penting dan harus dilakukan secara terus menerus, jangan sampai masyarakat menerjemahkan politik atau pesta demokrasi sebagai pesta transaksional. (maula al faruq)

Komentar

komentar

BAGIKAN