Eka Dilla Kurniawan, Asisten Redaktur SatelitPost

Presiden Joko Widodo telah melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi di Istana Negara, Rabu (3/1). Lembaga tersebut akan turut berperan untuk membasmi hoax yang banyak bertebaran di media sosial.

Pemerintah zaman now memang sangat disibukkan dengan beriota hoax, karena lama-lama akan mengganggu kestabilan negara dan pemerintah, menimbulkan keresahan masyarakat. Menteri Kominfo pun telah menerapkan strategi memberangus hoax di media sosial. Namun rupanya tak jua mempan. Masih ada ada warganet yang menebarkan ujaran kebencian, SARA dan sebagainya. Presiden Jokowi apalagi, sudah kerap mengimbau masyarakat jangan percaya berita hoax maupun menyebarkan berita hoax di media sosial.

Kini telah hadir Badan Siber dan Sandi Negara yang juga berbepran serta membasmi hoax. Uniknya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi melontarkan pernyataan kontroversial setelah dilantik, bahwa hoax yang sifatnya positif, membangun bagi pemerintah silakan saja alias dibolehkan.

Padahal kita tahu makna hoax yakni kata yang berarti ketidak benaran suatu informasi. Tentu pernyataan  Djoko Setiadi menimbulkan kebingungan publik. Hoax membangun ia contohkan, “di Jakarta kan lagi banyak pembangunan jalan untuk infrastruktur. Jalan ditutup warga bingung mau lewat mana. Dari pihak pemerintah yang berwenang tidak ada solusi, jadi menimbulkan kemacetan kan. Kalau mau belok, berputar jauh sekali. Nah ini kalau dikritik berarti sifatnya membangun supaya kita mencari solusi sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana.”

Mungkin yang benar adalah kritik membangun. Ini menandakan pemerintah tetap membutuhkan kritik yang sifatnya membangun, tidak hanya melihat dari segi negatif saja. Dengan memberi kritik, ide yang membangun ke pemerintah maka roda pembangunan pemerintahan menjadi lancar. Apalagi tahun politik 2018 dan 2019 dengan adanya BSSN diharapkan pesta demokrasi bisa betul-betul berjalan dengan sehat, baik, dan menghasilkan pemimpin terbaik.

Djoko memastikan akan ada tindakan kepada orang-orang yang terus menyebar hoax di dunia maya. BSSN akan bekerja sama dengan lembaga terkait mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Polri. Alangkah baiknya pemerintah juga tak henti-hentinya menyosialisasikan UU ITE yang memuat pasal penyebaran berita hoax  kepada masyarakat. Sebab banyak yang tak tahu perihal bab-bab yang mengandung kriteria hoax seperti apa. Hanya karena iseng unggah foto atau meme bernada penghinaan dan lain-lain ke media sosial, tahu-tahu ditangkap polisi dan berurusan dengan hukum pidana.

Pengamat media dan komunikasi, Agus Sudibyo menilai, kalau munculnya di media sosial, kita belajar dari Jerman, Uni Eropa, Amerika. Treatment-nya itu bukan kepada para pengguna media sosial tetapi justru ke perusahaan media sosial, seperti Facebook, Twitter. Setiap perusahaan penyedia layanan media sosial harus menghapus semua yang diindikasikan berita bohong dalam waktu 1×24 jam, kalau tidak didenda Rp 7 miliar.

Marilah kita yang cinta pada pemerintah,  memberi kritik yang membangun, bukan hoax yang membangun maupun yang tidak membangun ke pemerintah. Baik ke pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Sebaliknya pemerintah seyogyanya welcome terhadap kritikan dari oposisi atau orang awam. Dampak media sosial memang dahsyat. Telah banyak contoh suatu masalah sosial mendapat perhatian pemerintah berkat informasi warganet ke medsos hingga jadi viral. (messidonna45@yahoo.com)

Komentar

komentar