LKS

Sejarah mencatat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Sejak menyatakan sebagai bangsa yang bebas dan merdeka pada 17 Agustus 1945, ternyata masih banyak pihak yang kepincut untuk menduduki Indonesia.

Belanda, yang telah menguasai Indonesia 3,5 abad, satu di antaranya. Belanda memang tak bisa lepas dari kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini. Hingga dengan berbagai siasat mereka mencoba kembali menduduki Indonesia. Apapun caranya, yang terpenting misinya untuk menguasai Indonesia beserta hasil buminya, terwujud.

Belanda memanfaatkan kedatangan tentara Sekutu yang kala itu b bertugas untuk melucuti persenjataan Jepang di Tanah Air. Pasca pengeboman di Hirosima dan Nagasaki, Jepang mengaku kalah. Dan semua daerah pendudukan Jepang diambilalih. Satu di antaranya Indonesia. Masuklah Belanda kembali ke Tanah Air dengan membonceng tentara Sekutu.

Dengan metode dan pola yang sama para penerbit buku berjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah. Mereka pintar, tak akan masuk melalui pintu sekolah (kepala sekolah dan tenaga pendidik), karena itu hal yang mustahil. Tentu saja, pihak sekolah akan dengan tegas menolak. Mengacu pada aturan terbaru, yakni surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah menghapuskan penggunaan LKS di sekolah. Pertimbangannya, penggunaan LKS (bukan buatan guru) dinilai tidak efektif dan tidak akan meningkatkan kreativitas serta profesionalisme guru. Sederhananya, itu tak sejalan dengan ruh kurikulum pendidikan terbaru, yakni Kurikulum 2013 (Kurtilas).

Lalu lewat mana penerbit masuk ke sekolah dan sukses jualan LKS ke siswa? Kasuistis di lapangan, para penerbit LKS masuk memasarkan produknya melalui paguyuban sekolah. Yang notabene anggotanya adalah para walimurid.

Dengan berbagai pendekatan (mungkin termasuk fee), penerbit istilahnya ngojok-ngojoki walimurid untuk membeli LKS. Berdalih untuk latihan siswa. Karena memang pihak sekolah tak mengadakan LKS.

Sebenarnya tak jadi soal jika itu menjadi keputusan masing-masing person (walimurid) untuk menggunakan LKS sebagai variasi pengayaan anak-anak mereka. Yang menjadi soal, akhirnya membuat satu kelas menggunakan dan pihak sekolah mengakomodir (baca: membiarkan). Inilah yang menjadi problematikanya.

Membuat aturan penghapusan LKS di sekolah hanyalah di atas kertas. Kenyataannya praktik jualan LKS masih tetap saja terjadi di sekolahan. Dimana peran dinas pendidikan, khususnya bidang pendidikan dasar (dikdas)?

Jangan sampai perubahan kurikulum yang dilakukan (dari KTSP menjadi Kurtilas) juga hanya formalitas saja. Sebagai bentuk eksistensi dari menteri pendidikan dan kebudayaan yang baru.

Kalau seperti ini siswa-lah yang jadi korban. Mereka dipaksa untuk mengikuti berbagai perubahan yang dilakukan, tapi di sisi lain mesin pendidikan yang lain masih berjalan di tempat. Sangat tidak adil. Siswa secara tak langsung dipaksa untuk berganti-ganti buku. Dengan dalih buku lawas belum disesuaikan dengan standar kurikulum terbaru.

Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Tapi perubahan itu juga harus diimbangi dengan perilaku kita untuk mengikuti perubahan itu sendiri.(yuspita_palupi@yahoo.com)

Komentar

komentar

BAGIKAN