Korupsi

Yuspita Palupi Redaktur SatelitPost

Bicara tentang Arab Saudi, ada dua hal yang terlintas dipikirkan. Pertama, sebuah negara yang paling banyak dikunjungi wisatawan asing. Karena adanya dua kota suci, Mekkah dan Madinah yang menjadi jujugan pelaksanaan ibadah haji seluruh umat Islam di dunia.

Kedua, negara yang memiliki harta karun berupa minyak. Pemerintah Arab menemukan ladang minyak mentah terbesar di dunia pada 3 Maret 1938 silam. Temuan ladang minyak mentah tersebut, sontak mengubah sejarah Arab Saudi, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Seorang industrialis Amerika Serikat, J Paul Getty mengibaratkan minyak sebagai seekor hewan liar. Di mana siapa saja yang bisa menangkapnya, maka dia akan mendapatkan segalanya.

Benar saja, siapa yang meragukan betapa kayanya Arab Saudi. Segala sesuatunya serba wah dan spesial. Mulai dari gaji buruh (pekerja non formal) hingga harta para keluarga kerajaan. Tak ada yang menampik. Terbukti banyak warga negara kita “betah” menjadi pahlawan devisa dengan bekerja sebagai pembatu puluhan tahun di negara yang sangat tegas memberlakukan hukum Islam. Apalagi kalau bukan karena gaji besar yang ditawarkan?

Lalu saat kunjungan Raja Arab King Salman beberapa waktu lalu. Banyak persiapan luar biasa untuk menyambut orang nomor satu di Arab Saudi tersebut. Mulai dari kargo 459 ton termasuk 2 mobil mewah Mercedes Benz dan tangga otomatis, hingga toilet dan bangku khusus yang disediakan Pemerintah RI. Semua kian meneguhkan betapa kaya rayanya negara monarki tersebut.

Meski kaya raya, Arab Saudi tak lantas bisa disejajarkan dengan Amerika Serikat dan Jepang sebagai negara maju. Sebaliknya, Arab masih masuk dalam kategori negara berkembang. Sama dengan Indonesia. Kenapa?

Percaya nggak percaya, Arab dan Indonesia nggak jauh beda. Jika di tanah air, angka korupsinya memprihatinkan. Di Arab Saudi pun tak jauh beda. Bedanya, upaya bersih-bersih korupsi di Arab jauh lebih serius ketimbang di tanah air.

Tim antikorupsi yang dibentuk oleh kerajaan lewat sebuah dekrit telah berhasil menangkap sedikitnya 208 orang. Sepak terjang mereka yang tak kenal takut menangkap orang-orang dari berbagai kalangan yang dinilai bertanggung jawab akan kerugian negara hingga Rp 1.252 triliun. Tanpa ampun tim melibas pejabat negara, pejabat kemiliteran, pengusaha kelas kakap, hingga keluarga kerajaan (pangeran).

Tak hanya ditangkap, semua fasilitas kemewahan mereka dilucuti. Rekening bank mereka dibekukan. Mereka dibuat miskin saat itu juga. Hingga pada tempat mereka “menginap” di tahanan pun hanya beralaskan kasus alakadarnya. Hukum dan keadilan bagi kejahatan kemanusiaan ini dilakukan tanpa toleransi.

Di Indonesia? “memiskinkan” para koruptor kadang hanya menjadi retorika belaka. Beberapa kasus hukum di tanah air, buktinya menjadi ajang jual beli yang manis. Siapa mampu bayar lebih, ke sanalah hukum berpihak. Miris. Beberapa kasus korupsi, pengemplang pajak, semua berakhir dengan “santun”. Kalaupun ada koruptor yang “ngandang” hingga puluhan tahun, tak jarang mereka hanya pion yang sengaja dikorbankan untuk melindungi “sang raja”.

Lalu apakah mereka (koruptor, red) mendapatkan sanksi sosial? Dalam kejahatan kerah putih dengan nilai nominal miliaran bahkan triliunan, tak pernah mengenal sanksi sosial. Meski mengenakan rompi tahanan KPK, mereka masih sanggup untuk tersenyum lebar dan melambaikan tangan kepada media. Tak ada rasa malu, karena publik masih berikan toleransi dengan asas praduga tak bersalah. Bertolakbelakang dengan nasib para maling ayam, maling helm, maling amplifier dan maling-maling kelas teri lainnya.([email protected])

Komentar

komentar