KEPALA Dinakerin memberi potongan tumpeng kepada perwakilan serikat pekerja, pada tasyakuran hari Buruh Internasional di Cilacap, Selasa (2/5). SATELITPOST/RENNY TANIA

CILACAP, SATELITPOST-Ada sebanyak 1.249 perusahaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Perusahaan-perusahaan ini tersebar di seluruh wilayah Cilacap, mulai dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar.

 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Kosasih mengatakan dari banyaknya perusahaan yang ada di Cilacap tersebut, belum semuanya membayarkan upah pekerjanya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1,6 juta.

 

“Yang sudah membayar sesuai UMK hampir 75 persen, sisanya belum,” kata Kosasih, usai Tasyakuran dalam rangka memperingati hari Buruh Internasional 2017, Selasa (2/5) kemarin di Kantor Dinakerin.

 

Perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan pekerjanya sesai UMK ini karena banyaknya perusahaan padat karya. Kebanyakan pertokoan, dan  perusahaan kecil.

 

“Perusahaan kecil dan juga pertokoan yang masih belum UMK, karena memang hanya pekerjaannya kelihatannya menyerap banyak orang, tetapi hasilnya tidak sebanding,” katanya.

 

Namun, kata dia, untuk toko-toko besar atau ritel sudah menerapkan upah sesuai dengan UMK Cilacap. Saat ini UMK Cilacap sudah menjadi satu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang terbagi menjadi tiga wilayah, barat timur dan kota.

 

Pihaknya mengatakan, untuk padat karya, memang tidak bisa dipaksakan agar mereka membayakan upah sesuai dengan UMK. Karena itu, sebaiknya ada pertemuan bipartite antara pengusaha dan pekerjanya, agar ada kesepakatan upah.

 

Tasyakuran Hari Buruh 2017 digelar di Aula Disnakerin Cilacap, dihadiri oleh perwakilan serikat-serikat pekerja, Apindo, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan tamu undangan.

 

Ketua Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap (FSBMC) Paryono, mengatakan Hari Buruh tahun ini penuh dengan keprihatinan. Karena sampai saat ini belum ada upah sektoral yang disepakati.

 

Dalam hari buruh ini juga, pihaknya meminta kepada pemerintah agar segera menghapuskan outsourcing, serta PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

 

“Kami meminta agar PP ini dihapuskan, karena masih ada pelanggaran di lapangan. Upah yang diberikan masih merugikan buruh, seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan buruh,” katanya.

 

Selain itu, dalam momentum ini juga meminta kepada semua pihak, mulai dari pekerja, peruahaan, dan juga pemerintah untuk koreksi dan evaluasi diri. Sehingga hubungan antara pekerja, perusahaan dan pemerintah berjalan dengan baik.

 

Sementara itu, Ketua Apindo Cilacap, Bambang Sri Wahono mengatakan  dengan tiap tahun Hari Buruh yang saat ini menjadi hari libur, menjadi ajang untuk koreksi diri agar selanjutnya bisa baik dan sejahtera.

 

“Kami dari sisi pengusaha, para pekerja adalah Jempol semua,” katanya.

 

Jempol ini ada maknanya, J bahwa pekerja jujur, huruf E atau entengan dalam melaksanakan tugas, M dimaknai manut aturan, P ilmu Prigel, O dengan makna omber atine atau sabar, dan L yang dimaknai luwes kepada siapapun.([email protected])

Komentar

komentar