BUPATI Purbalingga, Tasdi memotivasi penerima KPP supaya bersemangat dalam menyelesaikan pendidikanya di Alun-alun Purbalingga, Selasa (2/5). SATELITPOST/ALFIATIN

PURBALINGGA, SATELITPOST- Ada sebanyak 374 anak usia sekolah di Purbalingga yang tak mengenyam bangku sekolah.  Mereka pun mendapatkan Kartu Purbalingga Pintar (KPP) dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional di Alun-alun Purbalingga, Selasa (2/5).

 

“Memang belum banyak, tapi kami sedang mengusahakan semua anak usia sekolah tidak sekolah di Kabupaten Purbalingga supaya sekolah, semuanya harus sekolah. Semoga semuanya bisa menjadi orang sukses,” kata Bupati Purbalingga, Tasdi.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Heriyanto SPd MSi, mengatakan jumlah penerima KPP tersebut masih sangat sedikit dibandingkan jumlah anak usia sekolah tidak sekolah yang belum menerima. “Masih jauh sekali, karena jumlahnya ribuan. Kami belum mendapatkan data pasti dari tahun kemarin, by name ada, akan kami lakukan pelacakan,” kata Heri.

 

Ia mengungkapkan sudah mulai mendata anak usia sekolah tidak sekolah lainnya. Supaya mereka bisa kembali sekolah. Dari jumlah yang mendapatkan KPP, menurut dia, kebanyakan anak usia SD dan SMP. Kemungkinan, menurutnya ada yang sudah melampaui usianya, dan akan direkomendasikan mengikuti pendidikan kesetaraan.

 

KPP tersebut menurut dia merupakan dana pengantar anak masuk sekolah. Untuk SD senilai Rp 1 juta, dan SMP senilai Rp 1,5 juta. Sementara untuk biaya operasional sudah ditanggung Bantuan operasional sekolah (BOS).

 

“Operasional sudah pakai BOS, jadi tidak ada pungutan lagi. Untuk biaya pribadi, nanti ada banyak, kaya KIP, BSM, BKM. Sebenarnya semua warga tidak mampu juga mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Karena ada banyak beasiswa sampai perguruan tinggi seperti bidikmisi dan lainnya,” kata dia.

 

Ia mengklaim seluruh bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran dan tepat penggunaan. Pasalnya, dana disalurkan melalui rekening pribadi siswa dengan sumber data dari Dapodik.

 

Dengan adanya KPP, menurut dia, anak putus sekolah usia SD dan SMP bisa kembali sekolah. Dengan sekolah, mengenyam pendidikan, menurut dia bukan sekedar mencari ijazah untuk mendapatkan pekerjaan.

 

Karena pendidikan tidak untuk kerja saja. Pendidikan adalah bagaimana supaya mereka berpikir dewasa. Sehingga bisa menghadapi tantangan kehidupan. Dengan pendidikan tinggi, kualitas SDM pun akan meningkat. “Mereka jadi lebih bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah kehidupan di masa yang akan datang,” katanya.

 

Selain KPP, komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dalam mengurangi angka putus sekolah juga akan adanya office schooling. Jika kebanyakan ada home schooling, Heri mengatakan rencana akan ada office schooling atau sekolah di perusahaan.

 

“Supaya mereka bisa tetap bekerja dan juga mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang sama dengan lainnya,” kata dia.

 

Office schooling sendiri, menurut dia, serupa pendidikan kesetaraan. Namun, bedanya pendidikan tersebut tidak dilaksanakan di PKBM, tapi di perusahaan tempat mereka bekerja.

 

Setiap Sabtu dan Minggu rencana menjadi waktu pelaksanaannya. Ia mengaku sudah mulai menjajakan rencana tersebut dengan beberapa perusahaan. Ia mengaku optimistis, program tersebut akan berjalan dengan baik. Pasalnya, menurut dia, perusahaan juga butuh, untuk meningkatkan kualitas dan kemamupuan tenaga kerja. “Pemerintah dan perusahaan, kita bermitra,” katanya.

 

Sementara itu, Slamet (15), seorang penerima KPP, mengaku sudah lama ingin kembali sekolah. Warga Tlahab tersebut mengaku terpaksa putus sekolah 3 tahun lalu setelah lulus SD, karena persoalan ekonomi.

 

Pingin sekolah lagi, dulu berhenti sekolah karena kurang biaya. Kartunya si belum dapat, tapi katanya tahun pelajaran baru bisa ikut sekolah. Seneng banget,” kata Slamet. (alfisatelitpost@gmail.com)

 

 

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY