PURWOKERTO, SATELITPOST-Paham Pancasila belum bisa dimaksimalkan dalam kehidupan baik perekonomian, sosial, hingga berbagai kegiatan lainnya. Akibatnya pemerintah sulit menindak pihak-pihak yang tidak sepaham dengan Pancasila.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Bambang Sadono saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) kerja sama antara MPR dengan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Seminar tersebut diselenggarakan untuk meminta masukan kepada kalangan perguruan tinggi dan elemen masyarakat lainnya bagaimana cara menempatkan Pancasila dalam UUD.

“Dengan belum menempatkan Pancasila dalam UUD, kita akan kesulitan untuk menindak ormas yang anti Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan dalam UU, dan agar UU tersebut kuat maka dalam UUD juga harus ditegaskan tentang Pancasila,” ujarnya, Kamis (4/5).

Selain itu, paham-paham tentang Pancasila saat ini juga belum diartikan secara benar. Akibatnya arah pembangunan perekonomian Indonesia belum sesuai yang diharapkan dan terjadi kesenjangan luar biasa.

“Jadi 1 persen orang Indonesia menguasai 50 persen aset nasional, kalau itu yang terjadi berarti kita yang telah salah menerjemahkan Pancasila, baik dalam regulasi maupun implementasi di lapangan,” ujarnya.

Ketua Fraksi DPD di MPR, John Peiris, mengatakan Pancasila harus direvitalisasi karena telah terjadi degradasi ideologis. Dalam hal ini perlu berbagai upaya untuk tetap mempertahankan ideologi negara.

“Selain distorsi idelogis, saat sekarang ini juga ada upaya-upaya untuk menggeser Pancasila sebagai dasar negara. Jika Pancasila diganti maka negara akan hancur,” ujar Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu. (san)

 

Komentar

komentar

LEAVE A REPLY