PURWOKERTO, SATELITPOST-Komisi D DPRD Kabupaten Banyumas meminta Dinas Kesehatan untuk memperhatikan regulasi pengurusan Surat izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Surat Izin Apotek (SIA). Sebab, belakangan sebuah laporan yang diterima Komisi D menunjukkan adanya indikasi persoalan di dalam proses pengurusan surat izin tersebut.

 

Anggota Komisi D DPRD Banyumas, Yoga Sugama membenarkan hal ini. Menurutnya, beberapa waktu lalu, Komisi D mendapatkan laporan dari seorang pengusaha apotek yang hendak memperpanjang izin operasionalnya. Pengurusan ini sudah memakan waktu hampir satu tahun. Namun, sampai saat ini izin tersebut belum kunjung terbit.

 

Dalam aduan tertulisnya kepada Komisi D, pengusaha tersebut menyebutkan bahwa penyebab utama proses pengurusan lama tersebut adalah belum turunnya rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) PC Banyumas. “Laporannya sudah kami verifikasi, saya juga sudah investigasi langsung. Ternyata memang ada masalah. Dan yang laporan itu hanya terkendala persoalan rekomendasi dari IAI yang merupakan organisasi profesi,” ujar dia.

 

Aduan ini, lanjut Yoga sudah ditindaklanjuti oleh jajaran Komisi D. “Hari ini (kemarin, red) kami ada acara ke Jakarta. Dan beberapa teman dari Komisi menyempatkan diri untuk berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan,” ujar dia.

 

Hasil konsultasi tersebut, lanjut Yoga terbilang mengejutkan. Sebab, perkara rekomendasi IAI yang tak kunjung turun sudah menjadi perkara lama di Banyumas. Kementerian, lanjut Yoga, ternyata sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengatasi masalah seperti ini.

 

“Jadi sudah ada suratnya. Isinya kalau rekomendasi IAI tak turun setelah semua syarat dipenuhi, maka rekomendasi tersebut bisa dihapus dari persyaratan pengajuan izin operasi tersebut,” ujar Politisi dari Partai Gerindra ini.

 

Menurutnya, persoalan ini harus dihadapi serius oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Sebab, pengurusan izin yang lama, apalagi di level organisasi profesi hanya akan menimbulkan masalah. Satu di antaranya adalah menghambat investasi para pengusaha apotek di Banyumas. “Masalah lainnya dengan lamanya penerbitan izin, maka  ada hak publik yang akan terpangkas. Yakni, meminimalisir akses mendapatkan obat,” ujar dia.(pan)

 

Komentar

komentar