BUPATI Cilacap, H tato S Pamuji (kanan) foto bersama penerima LHP LKPD di Gedung BPKL RI Perwakilan Jateng, Jalan Perintisan Kemerdekaan , Semarang, Rabu (7/6) ISTIMEWA

CILACAP – Aset yang menjadi satu penyebab terganjalnya Cilacap meraih opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sudah bisa teratasi. Sehingga Cilacap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya terhadap LKPD tahun 2016.

 

“Ahamdulillah Cilacap bisa WTP, yang selama ini satu yang menjadi ganjaran, aset. Alhamdulillah kami sudah bisa mengatasi, walau masih ada kekurangan tetapi sedikit. Tetapi kategorinya oleh BPK bisa dikategorikan WTP,” kata Sekretaris Daerah Setda Cilacap, Sutarjo, Kamis (8/6) kemarin.

 

Menurutnya ini merupakan perjuangan dari Pemkab Cilacap, karena memang untuk mengadministrasikan aset bukan pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak, karena harus menginventarisir dan menuangkan dalam bentuk neraca tentang nilai aset secara keseluruhan. Mulai dari jalan, jembatan, tanggul, sungai, sekolah, dan sebagainya se-Cilacap.

 

“Selama ini kan kendalanya personil, yang menguasai akuntansi dan manajemen aset yang minim. Sehingga dibawah bimbingan BPKP dan BPK, akhirnya bisa menyelesaikan manajemen aset dengan baik pada akhir 2016,” katanya.

 

Terkait dengan permasalahan kas bolong sekitar Rp 10,8 miliar lebih yang selama ini menjadi ganjalan Cilacap meraih WTP ini, Sekda mengaku sudah diatasi dengan administrasi keuangan. Menurut BPK, kata dia dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan.

 

“Beberapa kabupaten kota mengalami seperti itu, ternyata ada teknik, bisa meletakkan bolongan kas itu dimana. Dengan catatan atas laporan keuangan, bahwa ini masih dalam proses, penyidikan atau penyelidikan aparat penegak hukum,” ujarnya.

 

Kas yang sebelumnya bolong yang menjadi temuan BPK sejak tahun 2009 tersebut, sekarang diakui dalam catatan neraca. Nantinya, menunggu dari aparat penegak hukum sampai adanya kekuatan hukum tetap, untuk mengetahui siapa yang bertangungjawab.

 

Imam Yudianto, Kepala Inspektorat  Kabupaten Cilacap mengatakan, raihan opini WTp ini karena memang ada progres pada neraca keuangan pemkab Cilacap yang semakin baik. Karena sebelumnya ada catatan dari BPK, yakni adanya selisih selisih aset di neraca akhir tahun 2014 dengan neraca awal 2015, kapitalisasi aset, serta  administrasi dana bos. “Ketiga hal itu (yang jadi catatan, red) dan Alhamdulillah sudah selesai,” katanya.

 

Sama halnya dengan sekda, Imam juga mengatakan, untuk kas bolong, selama sudah ada yang bertangungjawab, maka sudah bisa diatasi. “Bolong, selama sudah ada yang bertangungjawab, meskipun belum berkiuatan hukum tetap,” katanya.

 

Sebelumnya, Kabupaten Cilacap mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (lkpd) Cilacap tahun 2016, untuk pertama kali.

 

 

Opini WTP tersebut berdasarkan Keputusan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 186/5/XVIII.SMG/05/2017 tanggal 31 Mei 2017. Opini WTP diterima langsung oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, di Semarang, Rabu (7/6) kemarin bersama dengan 23 Bupati/wakilota di Jawa Tengah.

 

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengaku bersyukur dengan perolehan opini WTP dari BPK RI. Serta menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Petugas Pengelola Keuangan, para Pengelola Aset, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pemkab Cilacap yang telah bekerja keras sehingga Kita bisa memperoleh opini WTP serta semua Pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam mewujudkan prestasi ini. Ini adalah buah dari kerja keras kita bersama, setelah beberapa tahun sebelumnya kita selalu gagal dalam memperoleh opini WTP dari BPK RI. (adv/ale)

Komentar

komentar