CILACAP, SATELITPOST-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, telah membentuk tim fasilitasi untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang melibatkan pemilikan tanah warga dengan negara maupun institusi pemerintah. Tim tersebut diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap, Dian Setyabudi, dan beranggotakan OPD terkait, Forkopimcam, dan stakeholder lainnya.

Kepala Bidang Pertanahan pada Disperkimta Cilacap, Hari Winarno menjelaskan, saat ini tim tersebut akan menangani status tanah pada Perumahan PPC Cilacap. Hal ini karea dinilai oleh BPN belum memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga perlu segera diselesaikan.

“Tahun lalu sudah ada tim yang diketuai Camat Cilacap Selatan. Tahun 2017 dengan berubahnya OPD ini menjadi momentum, kemudian kami membuat tim baru dan SK-nya telah di tangan Bupati Cilacap,” katanya.

Ia mengatakan, perumahan PPC semestinya dicatat oleh Pemkab Cilacap sebagai aset kekayaan, sesaat setelah selesai dibangun oleh Bappenas. Masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut, kemudian mencicil angsuran KPR, selama jangka waktu tertentu. Pada awalnya, ketika lunas mereka mengajukan sertifikat dan dapat langsung memperolehnya. Namun yang belakangan mengajukan belum bisa dipenuhi, karena menurut BPN status tanah tersebut masih harus diperjelas.

 

“Dulu awalnya ketika lunas, mereka bisa mendapatkan sertifikat. Tetapi belakangan belum bisa dipenuhi karena menurut BPN status tanahnya belum clear,” ujarnya.

Selain membentuk Tim Penyelesaian Sengketa, kata dia, pihaknya juga membentuk Tim Teknis. Tim Teknis ini bertugas untuk melakukaan inventarisasi tiap rumah, meliputi status kepemilikan dan setoran. Inventarisasi ini sangat diperlukan karena sebagian besar unit rumah tersebut telah beralih ke tangan kedua, sehingga saat SK Bupati turun, tim tersebut langsung akan memverivikasi data terakhir di lapangan.

 

“Ketika verivikasi data Tim Teknis sudah riil, kita akan masukkan sebagai aset Pemkab. Selanjutnya akan diklasifikasikan mana yang termasuk fasilitas umum dan sosial, dan mana yang milik masyarakat,” katanya. (ron)

Komentar

komentar

BAGIKAN