KETUA DPRD Cilacap Taswan memimpin rapat paripurna dalam agenda penyampaian pandangan fraksi, Selasa (14/11).SATELITPOST/RENY TANIA

CILACAP, SATELITPOST-Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap mendorong Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji untuk menambah kesejahteraan kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT PTT). Hal ini diungkapkan pada Rapat Paripurna DPRD Cilacap dengan agenda Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi Atas Raperda RAPBD Cilacap Tahun 2018, yang disampaikan pada Selasa (14/11).

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam penyampaian RAPBD Tahun 2018, menganggarkan bantuan transportasi bagi guru wiyata bakti sebesar Rp 26,52 miliar dan BOS daerah. Anggaran tersebut bagi ribuan GTT PTT yang ada di Cilacap selama satu tahun. Berbanding terbalik dengan anggaran untuk gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Cilacap sebesar Rp 25,08 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili Toni Osmon mengatakan dari jumlah belanja daerah sebesar Rp 2,6 triliun, belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Khususnya guru wiyata bakti.

“Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar bupati segera mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara proporsional,” ujarnya.

Karena itu, dalam pembahasannya Yayan Rusyawan dari Fraksi Golongan Karya mengatakan, akan mendorong anggaran untuk GTT PTT ini lebih dari yang disodorkan oleh Bupati. Tetapi, kata dia tetap dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

“(Anggaran, red) masih kurang untuk para GTT PTT, mungkin nanti dalam pembahasan  dewan akan ada progres yang lebih positif, sesuai  dengan yang diusulkan GTT PTT. Namun juga tetap diakselerasikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tetapi semua setuju, agar ada peningkatan GTT PTT karena belum layak,” ujarnya usai Rapat Paripurna.

Bantuan kesejahteraan ini, kata dia, nantinya tidak hanya diberikan kepada GTT PTT yang linier saja. Tetapi seluruh jumlah yang saat ini riil mengajar di lapangan. Karena tambahan penghasilan ini sangat berarti bagi mereka untuk meningkatkan motivasi. Serta memberikan penghargaan atas pengabdian mereka terhadap proses pendidikan pada generasi penerus.

“Kalau kami inginnya, yang sekarang riil ngajar diberi honor, jangan didiskriditkan oleh linier atau tidak. Kalau nanti mau ada pengangkatan CPNS, itu baru ngomong linier atau tidak , untuk seluruhnya. Tetapi tetap kembali disesuaikan kemampuan daerah. Paling tidak ada peningkatan secara proporsional,” ujarnya.

Sama halnya pandangan Fraksi Gerindra, agar tambahan penghasilan ini diberikan kepada seluruh GTT PTT yang ada saat ini. Bukan hanya yang sudah linier atau terverifikasi.

Selain itu, Purwati, Ketua Fraksi Gerindra juga mendorong Bupati Cilacap untuk segera mengeluarkan surat perintah tugas (SPT) kepada GTT PTT. Sehingga mereka akan mendapatkan penghasilan yang layak dan diakui oleh pemerintah daerah atas pengabdian mereka.

“Kami mendorong kepada bupati untuk segera mengeluarkan SPT kepada GTT PTT supaya mereka mendapatkan hak  kesejahteraan, yang berasal dari dana bos. Dan SPT tersebut juga sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan bangsa,” katanya.

Ketua DPRD Cilacap, Taswan yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran mengatakan seluruh fraksi menyoroti terkait dengan peningkatan terhadap GTT PTT. Sehingga nantinya dalam pembahasannya, diharapkan akan lebih diperhatikan serius dari Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Sepanjang anggarannya ada, kenapa tidak. Karena kami berorietntasi menyejahterakan rakyat. Sepanjang anggarannya ada, buat apalagi kalau bukan buat rakyat, utamanya GTT,” katanya.

Dalam Rapat paripurna yang digelar di lantai II Gedung DPRD Cilacap ini, dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap Akhmad Edi Susanto, perwakilan Forkompida, SKPD dan jajarannya, serta anggota DPRD Cilacap. ([email protected])

Komentar

komentar