BUPATI Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyerahkan berkas Raperda RAPBD 2018 kepada Pimpinan DPRD Cilacap, Mujiono, pada Rapat Paripurna, Senin (13/11).SATELITPOST/RENNY TANIA

CILACAP, SATELITPOST-Suheri, anggota Fraksi Partai Gerindra menanyakan adanya selisih defisit antara angka yang disampaikan oleh Bupati Cilacap Tatto Suwarto, pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018, di ruang rapat lantai II Gedung DPRD Cilacap, Senin (13/11).

Bupati menyampaikan untuk RAPBD Cilacap Tahun 2018, untuk pendapatan daerah dialokasikan sebesar Rp 2,48 triliun dan pengeluaran daerah sebesar 2,61 triliun. Sehingga defisit anggaran sebesar Rp 126,31 miliar. Bupati juga menjabarkan rincian pendapatan dan pengeluaran daerah meski tidak secara detail

“Dari hasil yang disampaikan, defisit terjadi jika adanya pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan, sehingga asumsi saya, kemudian menghitung antara pendapatan dengan pengeluaran yang disampaikan oleh bupati, ternyata defisitnya hanya Rp 117.813.583.400 sehingga menurut perhitungan saya, yang tadi disampaikan oleh Bupati ada selisih defisit sekitar Rp 8.398.994.000. Atas terjadi selisih ini mohon penjelasan bupati. Ini salah hitung atau karena kekurangtahuan kami,” ujarnya.

Pimpinan Sidang Paripurna, Mujiono meminta kepada Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji  untuk menjawab pertanyaan dari anggota dewan, sebelum dilaksanakan penyerahan berkas RAPBD kepada pimpinan dewan.

Bupati menyampaikan jika pada sambutan, hanya ditulis angka depan dan dua angka dibelakang koma saja, dan tidak disampaikan secara rinci. Penjelasan lebih lanjut dilakukan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, Farid Ma’ruf.

“Pada sambutan, bupati menyampaikan angka yang disampaikan hanya koma dua angka, tidak sampai sen. Untuk mempersingkat agar (sambutan) tidak terlalu panjang. Tetapi jika dilihat dibuku Insyaallah tidak ada perbedaan,” ujarnya.

Farid menyampaikan, pada berkas RAPBD yang disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, tidak ada selisih, seperti perhitungan yang dilakukan oleh anggota dewan.

Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan kepada DPRD Cilacap untuk segera membahas raperda tersebut. Sehingga bisa disetujui, selambat-lambatnya dilakukan pada akhir bulan November 2017 ini. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi akibat dari keterlambatan atas rancangan Perda tentang APBD seperti diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (ale)

Komentar

komentar