APARATUR pemerintahan tingkat kabupaten sampai kecamatan mengikuti rapat koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga dengan stakeholder se-Kabupaten Purbalingga, Senin (13/11).SATELITPOST/AMIN WAHYUDI

PURBALINGGA, SATELITPOST-Aparatur pemerintahan, baik di tingkat kabupaten sampai kecamatan diminta untuk netral. Selain itu, aparatur pemerintahan juga diharapkan bisa mengambil sikap tegas dalam menegakan hukum yang ada. Sehingga konflik yang terjadi semasa pemilu bisa diminimalisir.

Demikian disampaikan Asisten 1 Sekda Purbalingga, Imam Wahyudi, saat Rapat Koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dengan stakeholder Purbalingga, Senin (13/11).

Menjelang pelaksanaan Pilgub Jateng 2019 dan Pemilu Pileg-Pilpres, aparatur pemerintah yang berada di tingkat kecamatan harus menjaga netralitas untuk meminimalisir konflik kepentingan di dalam.

Agenda yang digelar Panwaslu itu, dihadiri seluruh camat, Kapolsek, dan Danramil di Purbalingga.

“Kalau penegakan hukum bisa diterapkan dengan baik, pesta demokrasi bisa berjalan aman dan tertib. Partisipasi masyarakat juga tetap tinggi, karena itu termasuk tolok ukur sesuksesan pemilu,” ujarnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan, rapat koordinasi diadakan untuk menyamakan persepsi. Sehingga, dalam pelaksanaannya bisa seiring sejalan.

Saat ini kata dia, Panwaslu sedang menghadapi dua tahapan penting dalam pemilu, yaitu Pilkada Jawa Tengah 2018 dan Pileg-Pilpres 2019.

Dalam kesempatan itu pula, Komisioner Panwaslu Purbalingga, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga, Dewi Palupi Cahyaning Wiyati, sempat menjelaskan tahapan Pilgub Jateng 2018.

Tahapan terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan. Masa penyelenggaraan meliputi kampanye, masa tenang, pengadaan dan pendistribusian logistik, hingga pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan paslon terpilih. (min)

Komentar

komentar

BAGIKAN