KPU Purbalingga Langgar Prosedur

Perekrutan Panitia Pemungutan Suara

PURBALINGGA, SATELITPOST-Berdasarkan data-data hasil kajian dan klarifikasi yang dilakukan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga menyatakan perekrutan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten ada yang tidak sesuai prosedur. Atas hal itu, Panwas mengirimkan surat rekomendasi kepada KPU Purbalingga.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalingga Imam Nurhakim, menyampaikan setelah ada laporan dari Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu, Panwas langsung menindaklanjuti. Setidaknya ada dua saksi yang dimintai keterangan. Selain itu, Panwas juga meminta klarifikasi dari pelapor yakni Teguh Purnomo dan Ketua KPU Sri Wahyuni.

“Kami mintai klarifikasi pada dua saksi, Ketua KPU dan pihak pelapor. Kami juga koordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Hari ini (14/11)  sudah ada, yakni surat nomor 083/bawasluprof.jt-20/ot.oo/XI/2017, tinggal ditandatangani dan dikirim ke KPU,” ujarnya.

Lebih lanjut, Imam menyampaikan, dalam proses perekrutan anggota PPS ada enam kecamatan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Berdasarkan Peraturan KPU No 13 tahun 2017, tahap tes wawancara dilakukan setelah ada pengumuman hasil tes tertulis. Tetapi di beberapa kecamatan ada yang dilakukan langsung dalam satu hari itu.

“Ada di enam kecamatan yakni Bobotsari, Bukateja, Kertanegara, Kejobong, Rembang dan Mrebet. Jadi kami rekomendasikan kepada KPU agar pelaksanaan pembentukan PPS sesuai dengan prosedur yang ada yakni PKPU No 13 tahun 2017,” kata Imam.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jateng melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga ke Panwaslu. Hal itu dilakukan karena ada dugaan pelanggaran dari KPU saat melakukan perekrutan PPS.

“Kami mendapatkan informasi bahwa perekrutan PPS Pilgub di Kabupaten Purbalingga tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13/2017,” kata anggota Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jateng, Teguh Purnomo, di Kantor Panwaslu, Kamis (9/11).

Teguh menyampaikan, perekrutan PPS sangat rawan penyimpangan. Terlebih di Purbalingga dilakukan secara terburu-buru. Hal itu ditunjukkan pada saat pelaksanaan tes tertulis dan wawancara dilakukan dalam satu hari tanpa jeda. Selain itu, pada saat pengumuman seharusnya dilakukan secara terbuka.

“Kami mendapatkan laporan, proses seleksi dilakukan sangat mendadak. Bahkan tes tertulis dan tes wawancara dilaksanakan dalam satu hari tanpa jeda. Selain itu saat pengumuman dilakukan secara terbuka, kalau seperti ini memunculkan pemikiran ada orang titipan,” kata dia. ([email protected])

Komentar

komentar