PEMBICARA memberikan materi dalam workshop pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang digelar oleh Bapelidbangda Purbalingga, Sabtu (11/11).

PURBALINGGA, SATELITPOST-Penanggulangan kemiskinan di Purbalingga, dinilai belum optimal. Pemberian bantuan, diharapkan tepat guna dan sasaran supaya tidak merawat kemiskinan.

Demikian pandangan Sri Wahyuni, Ketua Yayasan Pijar Purbalingga, usai workshop pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang diselenggarakan Bapelidbangda, Sabtu (11/11) lalu.

Menurut Sri, perhatian pemerintah sudah cukup melalui program-programnya. Hanya saja, program-program bantuan harus betul-betul melihat kebutuhan.

“Jadi penanggulangan harus dilakukan secara komperhensif, integral, dan berkelanjutan. Bantuan harus tepat melihat kebutuhan apa yang diperlukan, dan harus dilakukan dengan sistem berkelanjutan,” katanya.

Menurut dia, selama ini bantuan yang diberikan masih cenderung charity. Tujuannya baik, tetapi juga berpotensi menjadi pemelihara kemiskinan. Seharusnya, bantuan yang diberikan berimbas pada kemandirian penerima bantuan.

“Dekati, dengarkan apa yang mereka butuhkan. Jika memang ingin atau suka menjahit, kasih mesin jahit. Jika ingin berternak, kasih bibit hewan ternak. Kami yang lebih fokus pada kaum difabel, selama ini melihat kebanyakan bantuan hanya berbentuk kursi roda,” ujarnya.

Rida Kusumawati, Kasubid litbang bidang perencanaan pembangunan di Bapelidbangda Purbalingga mengatakan, kegiatan tersebut diadakan untuk memetakan persebaran kemasyarakatan kurang mampu.

Selain itu, dengan pemetaan bisa dilanjutkan penyusunan program penanganan secara bersama-sama sesuai kebutuhan.

“Masalah kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Untuk mengetahui kebutuhan dan penanganan, perlu sinergitas seluruh pihak terkait. Orang-orang yang ada di sekitarnya lebih paham, sehingga mereka perlu memetakan dan nanti difasilitasi,” ujarnya.

Kepala Bapelitbangda Purbalingga yang diwakili Kabid Pemerintah dan Kesejahteraan sosial, Sri Haryanto mengakui, Purbalingga termasuk kantong kemiskinan di Jawa Tengah.  Pada tahun 2006, pernah mencapai 32,38 persen.

“Tahun 2016 turun menjadi 18,98 persen atau sebanyak 171.780 jiwa. Tapi penurunan yang signifikan itu, masih menempati peringkat empat kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Tengah,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, terdapat 88.415 KK penerima beras sejahtera (rastra), ada 82.415 jiwa warga miskin dan rentan miskin yang belum masuk Peserta Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dari data itu bisa digambarkan perlu biaya hingga Rp 22,824 miliar per tahun upaya penanggulangan kemiskinan di Purbalingga. Selain itu, penanggulangan juga membutuhkan pemikiran dan kerja keras yang panjang dan berkesinambungan. Keterlibatan multisektor menjadi kunci utama,” katanya.

Diakuinya, penanggulangan yang belum tepat sasaran menjadi kendala lain. Program-program yang ada, belum sepenuhnya memahami kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan warga miskin.

“Dengan adanya workshop ini, diharapkan mampu dirumuskan formulasi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, komperhensif, dan lebih partisipatif,” katanya. ([email protected])

Komentar

komentar