CILACAP, SATELITPOST– Petugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Cilacap harus bekerja ekstra keras untuk melayani para peserta lelang. Pasalnya, pada tahun ini ada perubahan kebijakan dari beberapa dinas untuk melelang paket pekerjaan.

 

Jika pada tahun 2016 lalu, paket pekerjaan yang dilelang bernilai Rp 200 juta ke atas. Akan tetapi pada tahun ini, ada beberapa dinas yang menerapkan lelang pekerjaan di atas angka Rp 100 juta. Seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

 

“Pada APBD Definitif 2017 ini, sejumlah dinas teknis memberlakukan nilai lelang proyek pekerjaan lebih kecil dari sebelumnya. Contohnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang kini menerapkan sistem lelang untuk proyek pekerjaan fisik dan pengadaan barang di atas Rp 100 juta. Sebelumnya, hanya nilai di atas Rp 200 juta yang dilelangkan,” kata Kepala ULP Pemkab Cilacap, Bayu Prahara.

 

Menurutnya, dengan perubahan kebijakan tersebut, secara otomatis jumlah paket pekerjaan yang harus dilelangkan menjadi bertambah cukup banyak. Padahal, jumlah SDM yang ada di ULP masih sangat minim.

 

“Jumlah SDM di sini belum cukup ideal. Walaupun semua dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala berarti, tetapi ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pihak kami. Harusnya memang idealnya jumlah SDM dioptimalkan,” ujarnya.

 

Menurutnya, jumlah anggota Pokja yang tersebar disemua dinas Pemkab Cilacap saat ini sebanyak 40 orang. Mereka ini sudah bersertifikasi dan mendapatkan SK dari Bupati. Sedangkan di ULP, baru ada 11 orang dan hanya delapan yang bersertifikat.

“Ya harus kerja keras. Dalam APBD Definitif ini, dari dua instansi saja ada 673 paket pekerjaan yang dilelang. PSDA ada 278 paket dan PUPR ada 389 paket. Ini belum ditambah RSUD ada tiga paket, Bapelitbangda lima paket dan BPBD satu paket. Sehingga kami cukup kerepotan. Belum lagi Dinas Pertanian, Perkimta dan Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan,” katanya.

 

Bayu pun berharap ada penambahan jumlah SDM di ULP agar proses lelang pengadaan tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Semestinya semua pokja bisa bergabung menjadi satu di ULP, baik pembiayaan, honor dan lain-lain.

 

“Sebenarnya kalau didukung oleh 15 sampai 20 orang SDM yang telah bersertifikat bisa jauh lebih baik. Harapannya kedepannya bisa terealiasi,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, saat lelang hanya untuk nilai proyek diatas Rp 200 juta pada 2016 lalu, ULP hanya menangani 382 paket pekerjaan yang dilelangkan dengan nilai Rp 498,2 miliar.([email protected])

 

Komentar

komentar