PURBALINGGA, SATELITPOST-Kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri di Purbalingga menunggak tagihan hingga Rp 13 miliar. Menunggaknya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat bahwa BPJS dibentuk atas dasar gotong royong antar warga negara. Hal tersebut disampaikan Kabid Kepesertaan BPJS Kesehatan Purwokerto, Anif Syaufika. Diketahui, BPJS Kesehatan Purwokerto juga menaungi wilayah Purbalingga.

“Kepesertaan BPJS Mandiri menunggak sampai Rp 13 miliar, kondisi ini dipengaruhi faktor kesadaran masyarakat tentang konsep BPJS yang rendah,” katanya, pada acara di Pendapa Dipokusumo, Senin (11/2).

Menurut Anif, tunggakan atas klaim BPJS Mandiri tidak hanya terjadi di Purbalingga. Rendahnya kesadaran masyarakat dapat dilihat dari,  banyak pasien BPJS yang membayar premi ketika sedang sakit dan dalam keadaan yang mendesak.

“Banyak yang sakit secara mendesak dan mendadak lalu menjadi peserta BPJS. Setelah sembuh, dia lupa dengan kewajibannya. Nah, yang seperti ini tentu akan merugikan orang lain dan diri sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa kerugian pada diri sendiri yang dimaksud yakni kepesertaan BPJS bisa dibekukan jika premi yang dibebankan tidak dibayarkan. Dia berharap kepada peserta BPJS, khususnya yang mandiri, untuk selalu membayarkan kewajibannya maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Sehingga kepesertaan tidak dibekukan dan tetap bisa dimanfaatkan. “Monggo sebelum tanggal 10 peserta BPJS khususnya yang mandiri untuk membayarkan kewajibannya sehingga BPJS bisa terus dimanfaatkan,” ujarnya.

Mengatasi masalah tersebut, BPJS membentuk  kader yang ada di desa untuk senantiasa melakukan tagihan ke masyarakat agar tidak ada keterlambatan dalam pembayaran premi. Dia mengajak warga masyarakat yang ada di desa untuk ikut dalam kader lapangan tersebut. “Silakan ikut menjadi kader BPJS yang mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk membayar premi dengan tepat waktu,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Adi Yuwono mengatakan, pihak BPJS tidak boleh menyalahkan masyarakat, terkait menunggaknya anggaran peserta BPJS mandiri. Sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan iuran yang harus dikeluarkan. Jika memang pelayanan peserta BPJS bisa optimal dan membuat nyaman.

“BPJS tidak bisa menyalahkan masyarakat pada umumnya. Saya yakin mereka patuh. Justru BPJS pelayanan birokrasinya rumit, sehingga masyarakat enggan. Belum lagi nanti di puskesmas ngurus rujukannya belum tentu mudah,” kata dia. Kebijakan pelayanan peserta BPJS yang harus menggunakan rujukan, dinilai bertentangan dengan Undang-undang Kesehatan.

Di sisi lain, Adi mencontohkan, sakit typus, dimana harus istirahat lama, tetapi belum sampai sembuh, tiga hari harus pulang. “Nah ini yang tidak bagus juga. Ada juga aduan masyarakat ke saya, dia perempuan sakit ngguling-ngguling di rumah sakit, dia harus pulang karena perawatnya ngga mau tahu harus ada rujukan. Faktor birokrasi rumit sementara masyarakat butuh pelayanan yang baik,” kata dia.

Politisi Gerindra ini mengimbau, BPJS, rumah sakit, dan puskemas, agar melayani dengan praktis dan dengan baik. Karena versi BPJS dan rumah sakit, penyakit gawat darurat harus menggunakan rujukan. Tapi, versi gawat darurat dari pasien kan berbeda, pasien merasakan kesakitan ingin segera ditangani. “Tolong BPJS dan rumah sakit, layani dengan cara praktis. Jadi urusan perizinan bisa dilakukan oleh pihak keluarga atau yang mewakili, tapi pasien harus ditangani dulu,” ujarnya. (amin@satelitpost.com)