GURU Wiyata Bakti menangis saat audiensi dengan DPRD Cilacap dan Plt Sekda Cilacap di Kantor DPRD Cilacap, Rabu (4/10/2017).Satelitpost/Dok

CILACAP, SATELITPOST-Pemerintah Kabupaten Cilacap mengumumkan ada sebanyak 4.366 guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT PTT) di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri yang dinyatakan liner. Jumlah ini diumumkan pada penjelasan hasil verifikasi GTT PTT SD dan SMP se-Kabupaten Cilacap di Ruang Jalabumi Setda Cilacap, Jumat (12/1) kemarin.

Sekretaris Daerah Drs Farid Ma’ruf MM mengatakan verifikasi tersebut dilakukan oleh tim teknis. Dari jumlah tersebut, jika dijabarkan, adalah untuk GTT TK, SD dan SMP Negeri sebanyak 3.480 orang, dan untuk PTT SD dan SMP Negeri ada sebanyak 886 orang.

“Hasil verifikasi terhadap wiyata bakti dan PTT ini akan segera ditandatangani dengan menerbitkan surat perintah tugas (SPT) dari pemkab sebagai dasar kepala sekolah untuk membayar honor atau kesra GTT dari dana BOS yang diterima sebagaimana di Permendiknas,” ujar Sekda.

Sekda menambahkan jika dengan hasil verifikasi ini, pemkab sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 30,3 miliar untuk bantuan transportasi (bantras) kepada para GTT PTT. Sehingga nantinya para GTT PTT ini akan mendapatkan bantras sebesar Rp 590 ribu per bulan. Bertambah sebesar Rp 290 ribu dibandingkan bantras di tahun 2017.

“Pemkab akan memberi bantras sebesar Rp 500 ribu dari dana APBD dari kegiatan pemberdayaan pendidik dan tenaga non PNS sebesar Rp 25,7 miliar, serta dana insentif sebesar Rp 90 ribu dari kegiatan pendamping BOS dengan anggaran sebear 4,6 miliar. Jadi guru WB dan PTT akan meneriman bantras sebesar Rp 590 ribu,” ujarnya.

Khusus GTT PTT yang ada di Kecamatan Kutawaru akan menerima bantuan transport per bulan sebesar Rp 800 ribu, dan di Kecamatan Kampung Laut menerima bantuan bantras Rp 1 juta, dengan total anggaran Rp 926,4 juta. Sementara untuk Paud mendapatkan insentif sebesar Rp 200 ribu.

Selain itu, dengan adanya SPT yang dikeluarkan oleh pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, menjadi payung hukum kepala sekolah memberikan honor kepada GTT PTT sebesar 15 persen dari dana BOS. Besarannya, bervariasi tergantung dari masing-masing sekolah.

“Jadi diimbau kepada kepala SD dan SMP dana yang dulunya digunakan untuk membeli ATK dan sebagainya, tolong diberikan kepada GTT PTT yang sudah punya surat penugasan dari  kepala dinas,” katanya.

Surat penugasan dari pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ditetapkan pada bulan Januari 2018 ini. Hal senada juga diberlakukan pada pembayaran bantuan transport dan insentif dan pendamping bos dilakukan per Januari 2018.

Setda menyatakan jika dengan adanya jumlah GTT PTT, maka jumlah pendidik yang ada di Cilacap baik PNS sudah cukup sesuai dengan standar pendidikan. Karena itu pemkab meminta agar komite sekolah dan kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru wiyata bakti atau tenaga honorer dengan alasan apapun.

“Kalau memang butuh nanti harus ada koordinasi dari kepala dinas, dan ada tim verifikasi apa betul butuh linier dan sudah S1. Karena kalau memang bukan S1 belum bisa,” ujarnya.

Dengan sudah adanya hasil linier ini, pemkab meminta agar GTT PTT tetap fokus untuk bekerja secara maksimal kepada anak didik. Dia berpesan agar tidak usah melakukan demo, ataupun cuti bersama, karena ada waktunya sendiri.

Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rahman mengatakan jika keresahan dari GTT PTT ini sudah terjawab. Hal ini sudah menjadi komitmen dari bupati kepada GTT PTT yang ada di Cilacap.

“Jika membandingkan ke daerah lain memang tidak seberapa, tapi jika dibandingkan dengan jumlah yang ditangani sudah sangat luar biasa. Kalau PAD kita semakin meningkat, pasti akan terus kita pikirkan, selama lima tahun ke depan akan perbaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forum GTT PTT Kabupaten Cilacap, Sulthoni menyampaikan pihaknya berterimakasih dengan keputusan yang sudah diberikan oleh pemerintah. “Kami syukuri apa yang sudah menjadi keputusan, dan berterimakasih kepada pemkab yang sudah memperhatikan kami dengan maksimal,” ujarnya.

Meski demikian, GTT PTT akan kembali berkoordinasi dengan para pengurus. Karena mereka juga akan memperjuangkan GTT PTT yang tidak linier. (ale_rafter@yahoo.co.id)