Ilustrasi

PURWOKERTO, SATELITPOST-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas menggelar Sosialisasi Pencalonan Perseorangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas di Aula KPU Banyumas, Kamis (12/10).

Ketua KPU Banyumas, Unggul Warsiadi SH MH mengatakan, KPU Banyumas sengaja mengundang tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga atau organisasi sosial lain yang ada di Kabupaten Banyumas. Untuk sosialisasikan pencalonan Gubernur dan Bupati dari jalur perseorangan atau independen.

“Ranahnya perseorangan bukan parpol. Karena biasanya muncul dari tokoh yang ada di Banyumas, baik ormas, tokoh masyarakat, LSM, atau organisasi sosial lainnya,” kata dia.

Menurut dia persyaratan dan teknisnya sama dengan daerah lain. Yakni untuk penduduk di atas 2 juta orang, menggunakan 6,5 persen dari DPT terakhir. Syaratnya mendapat dukungan sebanyak 6,5 persen dari DPT terakhir yakni 85.719 orang yang mempunyai hak pilih.

KETUA KPU Banyumas, Unggul Warsiadi (tengah) bersama anggota KPU Jateng dan Komisioner KPU Banyumas melakukan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan di Aula KPU Banyumas, Kamis (12/10).

‎”Dukungan tersebut dibuktikan dengan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) disertai tanda tangan pendukung terkait. Selain itu, sebaran pendukung tersebut harus lebih dari 50 persen jumlah Kecamatan di Banyumas yakni sebarannya di 14 kecamatan. Tidak harus sama rata, asalkan di setiap 14 Kecamatan itu ada pendukungnya,” katanya.

Bagi dukungan, menurut dia, pendukungnya juga bukan Tentara Negara Indonesia (TNI), satuan Polisi Republik Indonesia, pegawai negeri sipil, anggota KPU di Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa, dan perangkat desa.

Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Diana Ariyanti mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan, dan dibuat lebih awal agar calon yang akan maju bisa mempersiapkan berkas lebih awal. Tahapan Pilkada tersebut meliputi dua tahapan besar yakni, tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Pilkada yang dilakukan secara serentak menurut dia bisa membuat penyelenggaraan Pilkada lebih efektif dan efisien. “Dengan Pilkada serentak, anggarannya bisa lebih efisien,” kata Diana. (alf)

Syarat Calon Independen:

  1. Punya dukungan 85.719 orang dibuktikan dengan salinan KTP elektronik
  2. Dukungan terbesar di 14 Kecamatan
  3. Dukungan bukan dari :
  • TNI, Polri, PNS, Anggota KPU di Kabupaten/Kota
  • PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwas Kabupaten dan kota
  • Panwascam, PPL, Pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan
  • Kepala Desa dan Perangkat Desa

Komentar

komentar