PURWOKERTO, SATELITPOST- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKDD) Kabupaten Banyumas belum mendapat kepastian mengenai tanggal dan tahapan dari seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Banyumas.

“P3K ini kan program nasional, jadi untuk daerah tinggal mengikuti dan menyesuaikan program dari pusat. Sampai saat ini memang untuk seleksi pertama akan diperuntukkan bagi tenaga honorer K2 untuk tiga formasi yakni tenaga kesehatan, guru, dan tenaga pertanian,” kata Kepala BKDD Kabupaten Banyumas, Ahmad Supartono, Kamis (24/1).

Begitu juga terkait penentuan jumlah rekrutmen dalam P3K ini, BKN pusat yang mengalokasikan langsung. Tidak seperti dalam rekrutmen CPNS lalu, kata dia, Pemeritah Kabupaten Banyumas tidak mengajukan usulan berapa jumlah formasi yang akan dibuka.

Baca Juga:

Februari, Honorer Bisa Ikut Tes P3K

P3K Dinilai Tak Sesuai Tuntutan Honorer

Guru Tolak Wacana P3K

“Kalau untuk P, semua data ada di BKN pusat, tinggal kita akan dikasih berapa. Sehingga Kabupaten Banyumas tidak mengajukan berapa jumlah alokasi yang dibutuhkan,” katanya.

Seperti tercantum dalam pasal 16 PP Nomor 49 Tahun 2018 menyebutkan,  ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya, berusia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar, tidak pernah dipidana dan diberhentikan dengan tidak hormat, tidak menjadi pengurus atau anggota partai, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan, dan persyaratan lainnya.

Sedangkan dalam tahapan seleksi, ada beberapa tahapan yang dilalui peserta yakni seleksi administrasi di tahap awal, kemudian seleksi kompetensi yang terkait manajerial, sosiokultur, dan teknis. “Setelah melalui tahap itu, peserta akan tes wawancara untuk menilai integritas dan moralitas serta sebagai bahan penetapan hasil evaluasi,” katanya.

P3K ini, kata dia, memiliki masa hubungan perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan bisa diperpanjang dengan dasar pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi.

Diketahui, ada perbedaan antara PNS dengan P3K. PNS bekerja sampai masa pensiun, sementara P3K bekerja minimal 1 tahun dan bisa diperpanjang. PNS bisa dimutasi dan dirotasi, sementara P3K hanya menetap di instansi yang dilamar.

Selain itu, PNS menempati jabatan struktural, sementara P3K menduduki jabatan fungsional. PNS memiliki kesempatan sampai jenjang pimpinan utama. Sementara, P3K jika ingin sampai ke tingkat itu, harus mengikuti seleksi.

Sementara itu, Wakil Ketua Forum Honorer K2 Banyumas, Tusti Winarni menyambut baik dengan adanya pembukaan rekrutmen P3K tahap satu yang terlebih dahulu diperuntukkan bagi honorer K2. Mengingat masih ada sekitar 593 tenaga honorer K2 di Banyumas secara keseluruhan sedangkan untuk guru ada 225 orang.

Meski begitu, dirinya berharap, tes yang dilakukan hanya melalui portofolio. Kalaupun nantinya ada tes, pemerintah tidak menetapkan standar kelulusannya terlalu tinggi mengingat usia dan lamanya pengabdian mereka.

“Intinya dipermudah lah, karena kami kan sudah berumur dan tes itu sudah kita lalui dengan lamanya pengabdian yang kami berikan,” katanya

Efek di Purbalingga

Sementara di Purbalingga, perekrutan P3K berdampak pada beberapa hal. Realisasi perubahan status Puskesmas di Purbalingga menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk sementara ditunda. Sebab, perekrutan untuk tenaga BLUD seperti pejabat BLUD, pejabat teknis, administrasi, akuntan akan dibarengkan dengan perekrutan P3K.

Begitu pun dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, tidak diperbolehkan mengadakan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) sebelum perekrutan P3K. Kepala Dinkes Purbalingga, drg Hanung Wikantono MPPM menjelaskan hal tersebut berdasarkan surat edaran Sekda Purbalingga Nomor 814/0626/2019 tertanggal 22 Januari lalu.

“Intinya, sambil menunggu peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang P3K semua dipending, BLUD tetap jalan, hanya menunggu peraturan itu,” ujarnya.

Lanjut Hanung, 22 Puskesmas di Purbalingga telah siap menerapkan aturan baru sebagai BLUD. Dalam bulan ini, semua Puskesmas tengah memenuhi berkas-berkas dan persyaratan lain terkait peralihan status. Untuk mendukung kinerja BLUD, Dinas Kesehatan membutuhkan 107 P3K.

“BLUD ada peraturan khusus Permendagri, bahwa fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit bisa merekrut sendiri. Tetapi, berdasarkan surat edaran dari Sekda itu, perekrutan dijadikan satu dan itu memudahkan kami juga. Sebab semua kebutuhan OPD di Purbalingga diwadahi dalam satu panitia seleksi,” katanya.

Terkait peralihan status, skema BLUD mendukung keleluasaan dalam mengelola anggaran. Tujuannya, agar fasilitas kesehatan bias memberikan pelayanan cepat, efektif, dan efisien,

Seperti kemudahan pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung di atas Rp 500 juta, pendapatan dari hibah bantuan bisa langsung digunakan, kemudahan perekrutan pegawai, pengadaan obat, alat-alat kesehatan, dan bahan habis pakai.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Purbalingga, Heriyanto menegaskan larangan perekrutan pegawai non PNS harus dilaksanakan oleh semua OPD. “Sekda sudah jelas mengatur melalui surat edaran dan termasuk tentunya ditindaklanjuti OPD bersangkutan,” ujarnya. (nns/cr3)