Grafis Boodie Sipon

PURWOKERTO, SATELIRPOST-Kabupaten Banyumas menempati peringkat kedua untuk penderita HIV/AIDS terbanyak dari 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan HIV-AIDS, dilaporkan sampai Juni 2018 setidaknya sudah ditemukan 45 kasus. Sedangkan pada 2007 tercatat ada 156 orang yang terkena HIV/AIDS.

Dilihat dari sisi pekerjaan, terbanyak yang terkena adalah karyawan, buruh kasar dan pekerja swasta. Sedangkan dilihat dari usia, adalah  usia produktif (24-34 tahun). Sementara dari jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki.

Pejabat (Pj) Bupati Banyumas, Budi Wibowo mengatakan, dengan melihat tingginya angka tersebut, Ia menilai jumlah kasus HIV-AIDS yang dilaporkan terbanyak nomer dua di Jateng, harus ditelusuri lagi. Karena dia menganggap, sebanyak 1.126 kasus HIV-AIDS di Banyumas, akumulasi sejak tahun 1993 sampai Juni 2018, tidak valid.

“Angka itu tinggi karena dulu untuk pemeriksaan (VCT) di wilayah sini (Barlingmascakeb) dan sekitarnya hanya ada di RS Margono Purwokerto dan ini dikunjungi dari mana-mana,jadi tidak murni semua dari Banyumas. Pertayaan saya, ini kan hanya tempat, tapi kenapa saat orang luar Banyumas periksa di sini, datanya dimasukkan sini,” katanya, Kamis (9/8).

Seharusnya, kata dia, mereka yang mendata, saat ada pemeriksaan, dilihat identitasnya dulu. Jika mereka ber-KTP luar Banyumas, semestinya disebutkan dari daerah asal, bukan masuk ke Banyumas. “Misalnya KTP-nya Tegal atau Banjarnegara, ya sebutkan saja dari sana. Yang terjadi, karena di sini hanya tempat pemeriksaan saja, yang dari luar saat periksa juga didata masuk sini. Ini yang salah,” katanya.

Ia menambahkan, tingginya angka penderita yang dilaporkan di Kabupaten Banyumas masih diragukan. Budi merasa janggal, di Kabupaten Banyumas yang tidak seramai kota lain seperti Semarang, Solo, maupun daerah Pantura malah berada di posisi tertinggi kedua.

Pj Bupati juga minta KPA dan OPD untuk segera melakukan pengecekan atas data yang ada. Menurutnya, kasus terbesar penyebab penyakit HIV-AIDS adalah akibat hubungan seks antara laki-kali dan perempuan, kemudian hubungan sesama jenis (homoseksual).

Meski begitu, Budi tetap harus ada peningkatan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Banyumas. Untuk itu, kata dia, harus sudah ada perubahan dalam penanganan penanggulangan HIV/AIDS dengan tidak hanya bergantung pada komisi penanggulangan AIDS (KPA) tingkat kabupaten.

“Metode ini harus diubah, KPA hanya menyiapkan program dan anggaran yang tersedia hanya untuk operasional saja. Untuk rencana aksi dalam bentuk kegiatan, ini harus bisa melekat ke semua OPD, sehingga untuk pencegahan dan penanggulangan menjadi kewajiban semua OPD terkait,” katanya.

Ia juga meminta ke KPA untuk segera menyusun program dan kegiatan di APBD perubahan dan di APBD 2019  untuk merencanakan apa yang bisa dilakukan, baik sosialisasi terkait pencegahan, penanggulangan, monitoring, dan evaluasi serta laporan.

Hasil penyusunan laporan oleh KPA tersebut, lanjut dia, nanti  akan ditindaklanjuti semua OPD, sehingga  harus ada perubahan kultur dan mental dalam penanganan dan penanggulangan penyakit yang mematikan ini.

“Kegiatan di lapangan ini harus dilaksanakan oleh OPD melalui belanja langsung, untuk kegiatan bisa pembinaan dan kegiatan fisik lain. Kalau biaya yang ada di KPA hanya untuk operasional saja,” katanya. (anas@satelitpost.com)