PURWOKERTO, SATELITPOST-Menjelang Hari Raya Idulfitri yang berbarengan dengan masa kampanye Pilkada 2018, Panwas Kabupaten (Panwaskab) Banyumas menilai bisa berpotensi besar meningkatnya pelanggaran pemilu terutama money politic yang dilakukan pasangan calon (paslon).

Komisioner Panwaskab Banyumas Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Miftakhudin mengatakan, pelanggaran ini bisa berupa penyalahgunaan sedekah atau infak demi kepentingan politik. Seperti memberikan persel atau pemberian bentuk lain. “Ini riskan sekali, adanya infak dengan bungkus kepentingan politik,” katanya, Senin (11/6).

Menurutnya, Panwas sudah melakukan antisipasi sejak awal bulan Ramadan, dengan mengeluarkan edaran terkait sosialisasi batasan-batasan kepada paslon dan tim suksesnya yang boleh dan tidak dilakukan dalam konteks bulan Ramadan dan Lebaran.

Satu contoh imbauan yang diberikan, yakni tentang pemberian infak dan sedekah kepada masyarakat Banyumas bisa melalui pihak ketiga badan penyalur resmi. Hal itu, kata Miftah, bisa meminimalisir pelanggaran money politic.

Walaupun potensi pemberian dari paslon ke masyarakat Banyumas bisa berpotensi pelanggaran money politic, Panwas tetap memperbolehkan beberapa barang yang bisa diberikan. Barang tersebut seperti peci, kerudung, sarung, atau baju itu diperbolehkan dengan pertimbangan mengacu dalam aturan PKPU Nomor 4 Tahun 2017. Peci dan kerudung bisa diartikan sebagai bahan kampanye penutup kepala.

“Itu boleh, namun ada batasan mengenai harga yang tidak boleh melebihi Rp 25.000 dan dalam penyalurannya harus disertai dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) karena sudah masuk dalam ranah penyebaran bahan kampanye,” katanya.

Ketika ditemukan adanya paslon yang menyalahi ketentuan itu, maka akan masuk dalam ranah tindak pidana pelanggaran pemilu karena merupakan tindak politik uang, Selain itu, bisa juga masuk pelanggaran administrasi, jika tidak disertai STTP.

Sementara itu, sebelumnya kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas juga menyatakan komitmennya untuk tidak bermain money politic. Hal ini, mereka wujudkan dengan pembuatan satgas anti money politic.

Tim Pemenangan Mardjoko-Ifan, Rachmat Imanda mengatakan, kubunya tetap berkomitmen untuk menjadikan Pilkada 2018 tetap berjalan aman, tenang, dan damai. “Adanya satgas Ini kan hanya untuk mengantisipasi saja supaya tidak ada kecurangan yang terjadi,” katanya.

Meski, Imanda menyadari dalam dinamika politik, potensi adanya pelanggaran bisa saja terjadi. “Namun, saya kira masyarakat sudah punya kesadaran yang tinggi dan semakin cerdas dalam memilih pemimpinnya, tentu saja praktik-praktik semacam itu tidak bisa dibenarkan,” kata dia.

Ia menambahkan, terlebih dengan adanya badan yang secara khusus mengawasi jalannya Pilkada. Panwas dalam hal ini, punya kewenangan yang lebih untuk mengawasi dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Sedangkan, tim pemenangan Husein-Sadewo, Guno Purtopo mengakui telah meningkatkan komunikasi dan kinerja dari satgas anti money politic yang sudah dibentuk. “Satgas di tingkat kabupaten semakin intens berkomunikasi dengan satgas yang bertugas di daerah,” katanya.

Menurutnya, satgas yang ditempatkan sebanyak 3 orang dalam satu desa ini hanya bersifat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jalannya pilkada yang bebas dari money politic, tidak sampai ikut bertindak. Pembentukan satgas money politic ini juga menjadi bukti penegasan, kata dia, untuk tidak melakukan pelanggaran tersebut.

“Kalaupun, dari kita akan memberikan sesuatu, kita lakukan sesuai dengan peraturan yang disepakati. Misalnya, tentang bazar murah yang sudah disepakati harga minimalnya, kemudian tentang barang yang boleh dibagikan seperti penutup kepala, juga sudah disepakati batasan-batasannya,” kata dia. (nns)