PURBALINGGA, SATELITPOST-Setelah diberitakan beroperasi tanpa izin yang lengkap, kejanggalan lain yang berkaitan dengan PT Nina Venus Indonusa kembali terkuak. Kali ini setelah Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kabupaten Purbalingga merasa kecolongan dengan beroperasinya perusahaan tersebut.

Masalah yang dimaksud adalah penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang tidak disertai izin sesuai prosedur. Selain itu, PT NVI juga dinilai tidak menjalankan wajib lapor ke Dinaker.

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Jateng, Bidang Pengawas Tenga Kerja, Angkat Lujeng membenarkan hal ini. Menurutnya, pihaknya melakukan klarifikasi, ternyata PT Nina Venus Indonusa ini belum melaksanakan wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja. Padahal hal itu menjadi bagian yang wajib dilakukan oleh perusahaan ketika sudah beroperasi.

“Setelah kita klarifikasi di sana (PT NVI, red), masalah perizinan ranahnya kantor perizinan dan DLH, yang ada keterkaitan dengan kami adalah terkait UU ketenagakerjaan. Ternyata PT Nina belum melaksanakan wajib lapor sebagaimana UU 7 tahuh 81, wajib lapor ke dinas kami, kalau tidak dilaksanakan dalam waktu satu minggu ini kami langsung tindaklanjuti Tipiring,” kata Angkat, Selasa (3/12).

Selain masalah wajib lapor, diketahui juga kesalahan lain yakni terkait dengan Keselamatan kesehatan kerja yang juga belum ada sama sekali. Di antaranya, penangkal petir, jenset, dan hal-hal yang menyangkut instalasi. “Padahal, sebelum dioperasionalkan harus diperiksa, diuji, oleh pengawas spesialis atau pihak ketiga, itu belum dilaksanakan,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengakuan dari manajemen, pekerja di PT NVI memang belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, ternyata ada TKA yakni Mr Pak. Saat dilihat data dan berkas-berkasnya, diketahui izin kerja Mr Pak itu ada di Sukabumi bukan di Purbalingga.

“Setelah saya minta datanya, memang adanya pelanggaran bahwa Mr Pak izin kerjanya di kabupaten dan Kota Sukabumi, ternyata yang bersangkutan kerja di Purbalingga. Sudah saya tegur, kita tidak mentolelir, saudara Mr Pak harus keluar dari Purbalingga,”katanya.

Saat klarifikasi, Angkat mengaku dibawa ke ruangan oleh Mr Kim. Mr Kim meminta untuk dibantu dalam membereskan kekurangan dan memberikan toleransi. “Mr Kim juga sempat minta tolong, saya dibawa ke ruang, minta dibantu, saya jawab tidak bisa. Sementara Mr Pak tidak bisa kerja di wilayah Purbalingga. Jadi dari aspek tenaga kerja, memang PT Nina sama sekali belum memenuhi aturan,” kata Angkat.

“Kita beri waktu 14 hari (untuk melengkapi persyaratan, red), itu SOP, harus bisa memenuhi. Termasuk TKA, tapi kalau TKA saya jamin waktunya habis, harus keluar dari Purbalingga,” kata Angkat.

Kalau ternyata 14 hari tidak selesai, maka akan dikeluarkan surat teguran kedua, yang batas waktunya 7 hari. Tetapi jika perpanjangan tujuh hari tetap tidak selesai, maka akan meningkat kita pada penyelidikan dan penyidikan. “Kalau tujuh hari belum juga selesi, maka kita tingkatkan lidik dan sidik. Kalau tenaga asing langsung, kita terbitkan surat peringatan. Selama melengkapi ini Mr Pak ini tidka boleh ada di Purbalingga,” katanya.

Sebelumnya dikabarkan, sejumlah personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga mendatangi PT Nina Venus Indonesia (NVI), Kamis lalu. Kedatangan mereka didasari laporan warga terkait beroperasinya pabrik rambut palsu di Desa Kalikabong, Kecamatan Kalimanah meski dokumen perizinannya belum lengkap.

Kasi Dikduk Satpol PP Purbalingga, Sugeng Riyadi membenarkan kabar ini. Menurutnya, saat mendatangi PT NVI, ia ditemui oleh Rina, HRD perusahaan tersebut.  “Ketemu dengan Rina selaku HRD, hasil penjelasannya, 70 persen proses perizinan sudah dilalui,” kata Sugeng.

Meski demikian, perusahaan tersebut belum mengantongi dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL). Padahal dokumen ini menjadi hal sangat penting dimiliki oleh perusahaan, karena terkait dengan dampak lingkungan.(min)

 

 

Dikira Milik Perusahaan Lain

Berkaitan dengan persoalan tenaga kerja, Kasi Pengupahan Dinas Tenaga Kerja Purbalingga, Purwanto menjelaskan, gedung PT Nina sebelumnya merupakan gedung PT Yuro. Sedangkan karyawan yang saat ini bekerja di PT Nina juga merupakan pekerja di PT Yuro.

“Itu dulu direkrut oleh PT Yuro, karena Yuro yang merekrut jadi kita pedoman kita itu masih karyawannya Yuro. Terkait dengan statusnya,apakah kontrak atau gimana nanti kita klarifikasi,” katanya.

Terkait dengan masa peralihan, apakah bertepatan dengan habisnya kontrak pekerja atau tidak, pihkanya belum mengkonfirmasikannya. Jika para karyawan PT Nina sudah beralih dari karyawan PT Yuro, maka PT Nina wajib memberikan laporan berupa berita acara. Diketahui, untuk PT Yuro ada sekitar 500 karyawan. Sedangkan yang dipekerjakan di PT Nina sekitar separuhnya.

“Kalau sudah peralihan yang sudah jelas resmi, kita minta juga statusnya, kalau habis kontrak gimana, kalau belum habis kontrak gimana, tapi dilimpahakan itu gimana, jadi nanti kita minta semacam berita acara. Secara regulasi kalau ada peralihan ada berita acara pelimpahan, sementara ini belum ada komunikasi dengan Dinaker,” kata Purwanto.

Dia menambahkan, untuk kondisi bangunan PT Nina memang belum 100 persen siap. Dikabarkan PT Nina akan launching pada bulan Januari 2020. Oleh karena itu, Dinaker meminta dipersiapkan semuanya secara administrasi dan status karyawannnya.

“Rupanya tempatnya belum 100 persen isap artinya belum semuanya. Oleh karena itu kita pesen pada saatnya per kapan PT Nina ini pindah atau berstatus PT kita minta berita acara, stausnya apa kita minta, belum semuanya karyawan pindah, karena ini peralihan,” katan