Tidak ada sosialisasi kepada warga, di tanah saya ada yang kena pembangunan tetapi pekerjanya tidak kulonuwun atau permisi dulu, tahu-tahu sudah sedang dalam pengerjaan.

Rindang Suroto
Warga Desa Pesanggrahan

CILACAP, SATELITPOST-Rindang Suroto warga Desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan mempersoalkan pembangunan jalan di desa tersebut dilakukan dengan sistem kontrak. Padahal, seharusnya pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan secara swakelola.

“Harusnya kan digarap dengan swakelola, melibatkan masyarakat. Ini dikontraktualkan, sudah menyalahi aturan,” katanya Selasa (5/12) kemarin kepada SatelitPost.

Rinto, begitu dia disapa mengatakan ada empat titik pekerjaan jalan desa dengan pengaspalan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Di antaranya Jalan Derik Sutumbu, Jalan Sawah Gemliwang, Jalan Pasar Hewan, dan Jalan Jambu Sari. Tidak hanya itu, ada pekerjaan Jalan Madroni yang masih kurang 18 meter dari perencanaan.

“Bahkan ada jalan yang seharusnya belum lahir (dibangun, red) tetapi sudah dibangun tidak pada waktunya dulu dan saat ini sudah rusak,” kata mantan Ketua Karang Taruna di Desa Pesanggrahan ini.

Bahkan, dalam pembangunannya, tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa kepada warga sekitar. Terutama kepada pemilik lahan yang terdampak.

“Tidak ada sosialisasi kepada warga, di tanah saya ada yang kena pembangunan tetapi pekerjanya tidak kulonuwun atau permisi dulu, tahu-tahu sudah sedang dalam pengerjaan,” katanya.

Pihaknya berharap kepada Inspektorat Kabupaten Cilacap untuk bisa turun ke Desa Pesanggrahan untuk melakukan pengawasan. Sehingga pelaksanaan pembangunan di desanya ini bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Desa Pesanggrahan, Tugiman saat dikonformasi di kantornya mengatakan tidak benar jika pembangunan jalan desa dikontrakkan atau dipihakketigakan.  Pelaksanaannya tetap swakelola oleh masyarakat, hanya ada tenaga ahli yang dilibatkan dalam pengaspalan jalan desa.

“Tetap swakelola, tapi ada tenaga ahli yang dilibatkan. Karena tidak semua warga desa ini mengetahui bagaimana pengaspalan. Jangan sampai nanti salah malah tidak awet. Kita tetap melaksanakan pembangunan sesuai aturan, karena yang ngawasi kan polisi, kejaksaan,” ujarnya, kemarin.

Pelibatan masyarakat ini, kata dia, memang sudah sesuai dengan aturan. Namun, agar pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan tenaga ahlinya.

Selain itu, terkait dengan pekerjaan yang belum waktunya dikerjakan, tetapi sudah dilaksanakan, dan bahkan sudah rusak, pihaknya menampiknya. Pasalnya, menurutnya uang dari mana untuk melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan waktunya.

“Kita juga selalu melakukan sosialisasi kepada warga sebelum melaksanakan pembangunan, sebagai pemberitahuan nanti ada swadaya dari masyarkaat, terutama untuk kerja bakti,” katanya.

Tugiman, mengatakan pihak desa selalu transparan dengan anggaran yang diterima oleh desa dan peruntukkannya. Terutama dengan dipampangnya infografis APBDes 2017 di kantor desa, sehingga seluruh warga bisa mengawasi anggaran tersebut. Selain itu, saat ini pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan juga masyarakat.

Pada APBDes yang terpampang diketahui pendapatan desa sebesar Rp 2 miliar lebih, berasal dari PAD, Dana Desa, ADD, BHP, Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Provinsi. Anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp 925 juta lebih atau 45,5 persen, untuk pembangunan sebesar 46,6 persen atau senilai Rp 941,5 juta, serta untuk pembinaan kemasyarakatan sebesar 5,35 persen atau Rp 108,6 juta.  (ale_rafter@yahoo.co.id)

Komentar

komentar

BAGIKAN