ilustrasi

BANYUMAS, SATELITPOST-Dua kejaksaan negeri (kejari) mengusut dugaan korupsi kasus dana hibah KONI Banyumas. Setelah Kejari Purwokerto beberapa waktu lalu membeberkan pengusutan, kini Kejari Banyumas juga melakukan pengusutan. Namun, belum diketahui apakah item yang dibidik dua Kejari itu adalah item yang sama atau berbeda.

Dugaan kasus dana hibah ini mencuat setelah KONI Banyumas mendapatkan dana hibah untuk kepentingan Porprov tahun lalu. Dana hibah yang digelontorkan ke KONI Banyumas disetujui Rp 29,303 miliar dan baru dicairkan sebesar Rp 26,8 miliar. Dengan dana sebesar itu, ditarget capai 100 emas, Banyumas hanya mampu menduduki peringkat 5 di Porprov 2018 dengan mengumpulkan 50 keping emas.

Pada Rabu (27/2) hari ini, Kejari Banyumas akan meminta keterangan pada staf Asosiasi Kabupaten (Askab) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Banyumas. Hal itu dibenarkan Kepala Kejari (Kajari) Banyumas R Raharjo Yusuf Wibisono SH MH. “Ya benar besok (hari ini, red) ada permintaan keterangan pada staf Askab PSSI Banyumas, ini terkait dana hibah KONI,” ujarnya ketika dihubungi SatelitPost, Selasa (26/2).

Baca Juga:

Audit Dana Hibah KONI Selesai Januari

KONI Banyumas: Gagal Masalah Nasib

Kata Bupati Banyumas Soal Prestasi di Porprov: “Jangan Tanya Itu, Saya Kelu”

Hanya saja, Kajari belum menjelaskan detail soal item hibah KONI yang sedang diusut. Dia mengatakan, teknis tentang pengusutan tersebut bisa diketahui usai pemeriksaan. Sementara, Ketua Askab PSSI Kabupaten Banyumas, H Sutarno membenarkan jika ada stafnya yang telah dipanggil Kejari Banyumas untuk dimintai keterangan terkait dana hibah KONI. Pemanggilan ini mulai dilakukan dari Senin (25/2) lalu dan berakhir Rabu (27/2).

“Undangan dari Kejari terhadap Askab PSSI itu benar. Askab itu sudah mulai dimintai keterangan dari Senin sampai Rabu. Untuk pemanggilan dari Kejari Banyumas ini, tidak hanya PSSI Banyumas, tetapi seluruh cabang olahraga yang berada di naungan KONI Banyumas,” katanya.

Menurutnya, Kejari Banyumas memanggil seluruh cabang termasuk PSSI untuk mengonfirmasi dan meminta keterangan terkait dana hibah KONI Banyumas. “Kalau cabang olahraga yang lain, saya tidak tahu jadwalnya. Namun yang jelas, semuanya ikut dimintai keterangan,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk PSSI Banyumas sendiri, pihaknya mendapatkan anggaran dari APBD sekitar Rp 600 juta dalam tahun 2018 ini, kemudian ditambah Rp 90 juta untuk pelaksanaan Porprov di Solo. “Alhamdulillah dengan dana yang minim ini, kita berhasil mendapat emas. Bahkan dua kali berturut-turut mempertahankan gelar,” katanya.

Menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai tujuh kegiatan seperti di antaranya liga junior, Piala Suratin, kesekretariatan, belanja pegawai/honor staf, kompetisi internal 3 divisi, kepanitiaan liga junior, dan tim porprov sendiri. “Dengan adanya pemeriksaan ini, PSSI siap terbuka. Hal ini bisa dilihat dari laporan kegiatan yang sudah kita sampaikan,” katanya.

Sementara itu, Ketua KONI Banyumas, Bambang Setiawan tidak bisa dikonfirmasi ketika SatelitPost mencoba menghubungi melalui sambungan telepon tidak diangkat. Begitu juga ketika dimintai konfirmasi melalui pesan chat Whatsapp, pihaknya tidak membalasnya.

Untuk lebih memperdalam data terkait pemeriksaan ini, SatelitPost juga berusaha menghubungi Inspektorat Kabupaten Banyumas. Namun, ketika dihubungi, nomor telepon Sekretaris Inspektorat, Faturohman tidak aktif. Sedangkan Inspektur Kabupaten Banyumas, Muntorichin tengah menjalankan ibadah umrah.

Sementara itu, Kejari Purwokerto belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus KONI yang ditangani oleh Kejari Banyumas. “Memang dapat informasi (ada pemeriksaan Askab, red), tetapi belum sempat koordinasi ke Banyumas, apakah yang diselidiki itu sama. Kalau KONI kan mungkin ada item lain,” ujar Kasi Intelijen Kejari Purwokerto, Suryadi SH, kepada SatelitPost, Selasa (26/2).

Dari informasi terakhir ke pihaknya, menurut Suryadi, Kejari Banyumas pemeriksaan KONI sudah sampai ke tahap penyelidikan. “Tetapi benar tidaknya, belum dikonfirmasi lagi,” kata dia.

Kejari Purwokerto, saat ini menurutnya baru ke tahap pengumpulan data dan keterangan saja serta menunggu hasil audit dari pihak Inspektorat Kabupaten Banyumas. “Baru tadi siang kami mendapat hasil audit dari inspektorat, dan diserahkan ke Bu Kajari,” kata dia.

Ketika ditanya terkait isi audit dari inspektorat tersebut. Suryadi enggan memberikan keterangan lebih lanjut, karena belum mempelajarinya. “Nanti kami pelajari dulu, koordinasi dengan Bu Kajari. Jadi belum bisa,” ujarnya.

Diketahui, Kabupaten Banyumas memang memiliki keunikan dibandingkan dengan kabupaten lain. Kabupaten Banyumas memiliki dua kejaksaan negeri, yakni Kejari Purwokerto dan Kejari Banyumas. Selain itu, Kabupaten Banyumas juga memiliki dua pengadilan negeri, yakni Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto. (cr2/anas@satelitpost.com/shandi@satelitpost.com)