WARTAWAN Metro TV Darbe Tyas (kiri) didampingi Kabiro Metro TV Jateng- DIY melaporkan kasus kekerasan yang dia alami saat meliput demo penolakan PLTB di SPKT Polres Banyumas, Selasa (10/10).

PURWOKERTO, SATELITPOST-Kepala Biro Metro TV DIY-Jateng, Nizar Kherid melaporkan kasus kekerasan aparat pada wartawan Metro TV, Darbe Tyas. Kasus tersebut dilaporkan tersebut ke Polres Banyumas, Selasa (10/10) sore.

Selain disambut oleh Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK, pelaporan tersebut diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dengan nomor LP/B/165/X/2017. “Kehadiran kami dari Redaksi Metro TV Jakarta, persoalan ini bisa berjalan secara tuntas. Sudah banyak barang bukti seperti visum, ada saksi gambar dan banyak sekali yang bisa memberikan keterangan bahkan dari warga bukan hanya wartawan. Artinya tidak sulit untuk menuntaskan kasus ini,” kata Nizar.

Lebih lanjut pihaknya mengecam dengan aksi pengroyokan tersebut, karena menurutnya pengroyokan terhadap wartawan Negara menjadi berjalan mundur seperti pada orde baru. “Wartawan adalah profesi mulia, profesi yang mendorong penyehatan demokrasi. Apapun bentuknya kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan adalahh perbuatan pidana, sesuai dengan UU 40/99 tnetang pers. Dengan ancaman hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 500 juta,” kata dia.

Nizar menambahkan, persoalan ini sebaiknya bisa diselesaikan secara cepat dan tepat, kalau tidak diselesaikan secara cepat bisa berbahaya. Karena menurutnya banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan dibiarkan lama kemudian kasus tersebut menghilang. “Kami ini kasus seperti ini tidak terjadi kepada teman-teman wartawan yang lainnya lagi,” ujarnya.

Sedangkan menurut Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun, dari hasil penyelidikan pihaknya yang melibatkan anggota dari Polda Jawa Tengah, sudah ada empat orang dari satuan Sabhara yang diduga terlibat aksi pengeroyokan tersebut. “Sudah ada empat orang. Saat ini prosesnya masih terus berlanjut. Kita lakukan pemeriksaan, dan dari keterangan ada oknum intansi lain yaitu Satpol PP,” kata Kapolres.

Kapolres juga mengaku sudah berkoordinasi dengan bupati, karena diduga ada oknum Satpol PP yang terlibat. Untuk sanksinya menurut Kapolres ada tindakan disiplin, bahkan bisa melakukan pencopotan sebagai anggota kepolisian hingga persoalan tersebut ke ranah pidana dan ditahan. (san)

1. Aksi Solidaritas Merebak

Kekerasan yang dialami wartawan di Banyumas mengundang aksi solidaritas di berbagai daerah. Aksi solidaritas itu mengecam tindakan kekerasan pada wartawan.

Satu di antara aksi solidaritas terjadi di Cilacap. Wartawan di Cilacap melakukan aksi di depan halaman Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cilacap, Selasa (10/10).

Aksi dilakukan dengan membentangkan poster dan tulisan penolakan kekerasan terhadap wartawan. “Jurnalis adalah pewarta bukan pembawa petaka”. Pada aksi ini, para wartawan juga meletakkan ID card dan juga alat kerja sebagai sikap protes terhadap aksi kekerasan.

Ketua PWI Cilacap, Mohamad Sobirin mengatakan ada empat pernyataan sikap dari PWI Cilacap atas kekerasan yang terjadi baik secara fisik maupun verbal terhadap sejumlah wartawan.

“Pertama sebagai rekan sejawat, teman-teman PWI Cilacap merasa prihatin, dan mengutuk keras kekerasan terhadap sejumlah wartawan di Purwokerto oleh sikap anarkis aparat,” ujarnya.

Kedua, PWI Cilacap meminta apabila ada properti milik wartawan yang bersangkutan hilang atau mengalami rusak, baik ID Card dan juga alat kerja seperti kamera, dan kacamata untuk segera dikembalikan. Apabila terjadi kerusakan untuk segera mengganti kerusakan tersebut.

“Ketiga, PWI Cilacap mengimbau kejadian ini tidak terjadi lagi, karena bagaimanapun wartawan adalah rekan bagi siapapun, baik bagi pengambil kebijakan dan juga aparat keamanan,”  katanya.

Selain itu, kata Sobirin, apabila memang ada tindak kriminal dan melanggar aturan hukum pidana maupun perdata, harus ditindaklanjuti. Dengan melalui proses hukum ini, maka ada semacam syok terapi kepada pelaku, sehingga tidak terjadi kekerasan serupa di manapun.

Kekerasan kepada wartawan yang dilakukan oleh aparat ini terjadi pada Agus Wahyudi dan Dian Aprilianingrum dari Suara Merdeka, M Wahyu dari Radar Banyumas, Aulia El Hakim dari SatelitPost, dan Darbe Tyas dari Metro TV. Para wartawan ini sedang melakukan peliputan pembubaran massa yang melakukan aksi dari Komunitas Selamatkan Slamet  di Alun-alun Purwokerto.

Pada saat pembubaran massa, polisi menghalang-halangi kerja wartawan dengan meminta tidak mendokumentasikan proses pembubaran masa yang berada di tenda. Darbe Tyas  dipukuli oleh oknum polisi dan Satpol PP sehingga mengalami luka.

Aksi solidaritas juga terjadi di Purbalingga. Kelompok wartawan di wilayah Purbalingga turut prihatin dengan peristiwa penganiayaan terhadap rekan wartawan di Purwokerto oleh anggota polisi dan Satpol PP Banyumas. Sebagai bentuk solidaritas rekan satu profesi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purbalingga dan  Forum Wartawan Purbalingga (FWP) menuntut pelaku penganiayaan diproses hukum.

Ketua PWI Wilayah Purbalingga, Joko Santoso menyampaikan pihaknya mengecam keras tindak kekerasan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab, masalah tersebut harus diselesaikan secara hukum  “Kami meminta para pelakunya ditindak dan diproses secara hukum dan tidak boleh terjadi lagi seperti ini,” kata Joko yang juga sebagai wartawan Wawasan, kemarin.

Senada dengan yang disampaikan ketua PWI, FWP Muhammad Wachyono mengutuk keras aksi arogan yang dilakukan oleh aparat terhadap wartawan. Masalah tersebut harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum. Menurutnya, profesi wartawan diatur dan dilindungi oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Menghalangi wartawan yang sedang meliput saja sudah melanggar undang-undang, terlebih lagi melakukan tindak penganiayaan. Masih banyak aparat hukum yang belum memahami profesi wartawan. Pelakunya harus dikenakan pasal berlapis. Pelanggaran terhadap UU Pers dan KUHP tentang penganiayaan,” kata dia.

Di Kendal, puluhan jurnalis dari berbagai media baik cetak maupun elektronik menggelar aksi solidaritas di Alun-alun Kabupaten Kendal, Selasa (10/10). Mereka menumpahkan kekecewaan dan mengutuk peristiwa yang menimpa wartawan di Banyumas pada tulisan yang tertuang di spanduk dan kertas.

Wahyudi, jurnalis dari Metro TV ini mengecam tindakan oknum aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan kekerasan pada empat wartawan termasuk rekannya dari Metro TV saat bertugas.

Yudi menegaskan wartawan dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers. “Kami jurnalis itu kerja dilindungi undang-undang, mestinya oknum aparat polisi maupun Satpol PP tahu aturan, ” katanya seperti diberitakan Tribunnews. Selain di ketiga tempat itu, aksi solidaritas juga terjadi di beberapa daerah, di antaranya di Pekalongan, Grobogan, Magelang. (ale/min)

2. Tak Seharusnya Jadi Korban

PUSAT Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Purwokerto (PSDKP UMP) menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oknum aparat Polisi dan Satpol PP terhadap sejumlah jurnalis yang sedang bertugas meliput Aksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Alun-alun depan Pendapa Sipanji, Senin (9/10) malam.

PSDKP UMP mengaku mengutuk keras dan turut berbelasungkawa atas tindakan kekerasan aparat kepada jurnalis dalam aksi tersebut. “Kami menyayangkan tindakan kekerasan terhadap jurnalis. Tidak seharusnya mereka menjadi korban kekerasan aparat,” kata Direktur Eksekutif PSDKP UMP, Dr Anjar Nugroho MSIMHI Selasa (10/10).

Jurnalis menurut Anjar merupakan dosen bagi mas-beryarakat, yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengedukasi masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. “Jurnalis di masyarakat posisinya sebagai dosen. Karena jurnalis memang lebih banyak tahu dan berpengetahuan serta berwawasan luas daripada masyarakat pada umumnya.

Selain itu, jurnalis juga punya tugas mengedukasi masyarakat,” kata dia. Selain itu, Anjar juga mengungkapkan, akademisi menyayangkan tindakan aparat yang brutal terhadap jurnalis. Sebab, kerja jurnalis dilindungi oleh Undangundang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (alfiatin)

Komentar

komentar