Ilustrasi

PURWOKERTO, SATELITPOST- Beberapa petugas Pemilu 2019 di Banyumas meninggal dunia usai menjalankan tugasnya. Diduga, mereka meninggal dunia setelah kelelahan menjalankan tugasnya.

“Dari laporan yang sudah terverifikasi ada tiga petugas penyelenggara pemilu yang meninggal setelah menjalankan tugasnya. Kami menyampaikan turut berduka cita,” kata Ketua KPU Banyumas, Imam Arif Setiadi, Minggu (21/4/2019).

Petugas yang meninggal dunia ini yakni Sopiah yang bertugas sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tempat pemungutan suara (TPS) 09 Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian yang terbaru atas nama Slamet, anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Purwokerto Barat yang bertugas di TPS 09, Kelurahan Kober, Purwokerto Barat.

Untuk yang di Sokaraja, kata dia, petugas KPPS tersebut meninggal setelah mengalami kecelakaan di jalan raya. Diduga, karena faktor kelelahan, dirinya kurang berkonsentrasi ketika berkendara.

Baca Juga:

Petugas PPS Patikraja Banyumas Bobol 21 Kotak Suara, Dokumen C1 Dibawa Kabur

Kelelahan, Anggota KPPS di Pingit Lor Banjarnegara Meninggal Dunia

Sedangkan untuk anggota PPK Purwokerto Barat, dari informasinya, meninggal pada Minggu (21/4/2019). Sebelumnya, setelah selesai menjalankan tugasnya, ia pulang dalam kondisi kelelahan dan kondisi kesehatannya semakin menurun.

Terbaru, kata Imam,  Sudiran anggota Linmas Desa Cikakak Kecamatan Wangon juga meninggal dunia karena diduga kelelahan. Atas kejadian ini, Imam meminta dan telah menyampaikan ke jajarannya untuk melakukan pendataan secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas. “Saat ini kita belum mendata, karena semua petugas belum selesai karena masih fokus melakukan rekapitulasi,” katanya.

Sementara, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di TPS 5 Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum meninggal dunia. Diperoleh infrormasi, Sugiharjo (55) warga Desa Pingit Lor, Kecamatan Pandanarum yang merupakan anggota KPPS ini diketahui meninggal dunia pada Kamis 18 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIB.

Sebelumnya, Sugiharjo mengeluh sakit dan tidak enak badan usai menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS pada pemilihan umum serentak 17 April lalu. Terkait informasi tersebut, Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara Bambang Puji membenarkan adanya satu anggota KPPS yang meninggal dunia usai bertugas, diduga yang bersagkutan mengalami kelelahan. Sebab dari informasi sebelum meninggal petugas KPPS ini mengeluh sakit.

“Benar ada petugas yang meninggal usai bertugas, yang bersangkutan adalah anggota KPPS di TPS 5 Desa Pingit Lor yang meninggal pada Kamis 18 April sekitar pukul 19.00 WIB,” katanya.

Kasus meninggalnya petugas Pemilu 2019 tak hanya terjadi di Banyumas dan Banjarnegara. Di Bogor, Jawa Barat ada dua orang anggota KPPS yang meninggal dunia. Di Jawa Barat sampai Jumat pekan lalu ada 10 orang petugas pemilu yang meninggal dunia.

Di Jawa Timur, ada 9 petugas pemilu yang meninggal dunia. Di Jawa Tengah, total sudah ada 8 petugas pemilu yang meninggal dunia. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi petugas KPPS yang mengalami kecelakaan kerja saat mengawal Pemilu 2019. Banyak dari petugas KPPS yang sakit dan meninggal dunia karena kelelahan.

Titi mengatakan, hingga saat ini dirinya belum melihat petugas KPPS yang sakit dan meninggal mendapat asuransi dari pemerintah. “Para petugas yang menjadi korban jiwa dan yang sakit atau pun luka karena kecelakaan kerja harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan,” kata Titi saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/4) seperti diberitakan suara.com.

Titi melihat banyaknya korban pada Pemilu 2019 ini disebabkan oleh beban kerja yang tinggi kepada tenaga kerja Pemilu 2019. Ia kemudian meminta pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tengan dengan cara membuat kebijakan maupun memberikan kompensasi.

“Presiden (Jokowi) saya kira bisa ambil tindakan cepat, untuk itu dengan tidak mempersulit mekanisme. Intinya adalah ini problem nyata yang kita hadapi. Apa yang mereka lakukan sebenarnya bukan hanya kontribusi untuk pemilu, tapi juga untuk negara,” kata Titi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, pemilu serentak bisa diubah teknisnya. “Sebenarnya istilah serentak bisa ditafsir tak harus harinya sama, bisa saja dipisah,” ujarnya seperti diberitakan tribunnews.

Diketahui, penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden terjadi karena adanya putusan MK pada tahun 2014. Saat itu, MK mengabulkan permohonan Effendi Gazali dan kawan-kawan terkait Pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres. Pemilu serentak kemudian dilaksanakan mulai tahun 2019 ini. (anas@satelitpost.com/maula@satelitpost.com)