logo satelitpost

PURBALINGGA, SATELITPOST–Eks Kepala Unit Lelang Pengadaan (ULP) Purbalingga Hadi Iswanto, yang terlibat kasus suap Bopati non aktif Tasdi, divonis 4 tahun penjara. Selain hukaman penjara Hadi juga diminta bayar denda sebesar Rp 200 juta, dan jika tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan satu bulan. Putusan tersebut tidak beda jauh dari apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya.

Hangsi Priyanto SH MH, penasihat hukum Hadi mengatakan, sidang putusan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (31/10/2018). Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Aloysius Priharnoto Bayuaji. “Putusan tidak beda dengan tuntutan, yaitu 4 tahun denda 200 juta rupiah dengan subsidair 1 bulan. Kalau di tuntutan subsidarnya tiga bulan kurungan,” kata Hangsi, dihubungi SatelitPost, Kamis (1/11/2018).

Disampaikan, pada perkaran ini Hadi dinilai terbukti melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hadi terbukti  menjadi perantara penerimaan suap Rp 115 juta untuk Bupati Tasdi. Suap berasal dari tiga pengusaha yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinita.  “Ya kalau pasal 12 huruf a paling tidak 4 tahun,” ujarnya.

Setelah dibacakan putusan oleh majelis hakim, tim penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dahulu. Pihaknya belum bisa memastikan akan mengajukan banding atau tidak. Namun, kesempatan pikir-pikir mereka ambil terlebih dahulu.

“Kami pikir-pikir dulu, jadi barang kali ada komunikasi dari keluarga terdakwa, bisa kita ajukan banding. Jika dalam sepekan tidak ada konfirmasi kepada kami, ya kita terima putusan itu,” katanya.

Pada perkara ini, Hadi dinyatakan tidak ikut menikmati hasil uang suap oleh kontraktor kepada terdakwa Tasdi. Peran Hadi lebih sebagai pada perantara, karena dia pegawai yang menuruti permintaan pimpinan. “Hasilnya tidak, cuma bertindak atas perintah pimpinan,” ujarnya.

Selain Hadi, majelis juga memutuskan hukuman pada 3 tahun 6 bulan penjara kepada tiga orang pengusaha yang terbukti menyuap Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi. Ketiganya adalah Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinita. Selain dihukum pidana, Librata dan Ardirawinata juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan Hamdani diharuskan membayar denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Jika kasus empat terdakwa sudah sampai putusan di tingkat pertama, maka satu terdakwa lain yakni Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Proses persidangan Tasdi sampai tahap pemeriksaan saksi-saksi.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka dan menahannya, Selasa (5/6). Sebelumnya, KPK telah menangkap Tasdi bersama tiga orang lainnya di Purbalingga, Senin (4/6).

Tasdi tersangkut dugaan suap pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC). Dalam proyek tersebut, Tasdi meminta jatah fee Rp 500 juta. Namun, baru akan menerima termin pertama senilai Rp 100 juta, Tasdi sudah diciduk KPK.

Uang sebanyak Rp 100 juta itu diduga merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen, sebesar Rp 500 juta. Adapun nilai proyek adalah Rp 22 miliar. Selain Bupati Tasdi, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hadi Iswanto selaku Kepala ULP Pemkab Purbalingga, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan. Tiga nama terakhir adalah pihak swasta.

Dari kasus tersebut Tasdi dan Hadi diduga sebagai penerima uang dalam kasus itu. Sementara, tiga orang dari pihak swasta yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan diduga sebagai pemberi uang. (amin@satelitpost.com)