KEPALA Bapermasdes Purbalingga tahun 2016, Imam Wahyudi, berbicara pada pembukaan pelatihan instalasi aplikasi Smartdes di Hotel Aston Purwokerto tahun 2016. SATELITPOST

PURBALINGGA, SATELITPOST-Program Smartdes yang dicanangkan pada tahun 2016, sampai saat ini tidak ada kejelasan. Padahal, masing-masing desa di Kabupaten Purbalingga sudah membayar biaya pelatihan dan pembelian aplikasi sebesar Rp 17,5 juta. Dana ini ada yang dikeluarkan masing-masing kepala desa dari anggaran desa, ada juga yang dikeluarkan dari kantong pribadi kades.

Sekjen Paguyuban Kelapa Desa Wirapraja Purbalingga, Ngudi Wismantoro, mengatakan, sekitar tahun 2016 memang pernah dilakukan pelatihan terkait program Smartdes. Namun ia menegaskan Wirapraja bukan sebagai penyelenggara. Bahkan, secara kelembagaan saat itu Wirapraja sempat menolak kegiatan itu.

“Wirapraja secara kelembagaan tidak ikut serta, kalau pun ada anggota yang ikut, itu murni sebagai peserta, bukan panitia atau penyelenggara,” katanya kepada SatelitPost, Jumat (12/10).

Dia mengatakan, program itu melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebab, desa-desa yang akhirnya mengikuti pelatihan yang dilakukan di Hotel Aston Purwokerto karena ada surat imbauan dari pemerintah kabupaten, baik dari Sekda maupun dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Kabupaten Purbalingga. Imbauan itu pada intinya meminta masing-masing desa untuk mengikuti pelatihan.

“Sebelum kegiatan di Aston, kami (Wirapraja, red) diundang Bapermades ke Purbasari, dikatakan waktu itu undangan buka bersama, ada sekitar 40 orang. Ada Bapermades, pemkab, dan pihak luar yang mengenalkan sistem Smartdes,” katanya.

Toro yang saat itu sebagai Kades Klapagading, menilai, kalau melihat program dan sistem kerjanya, Smartdes memang bagus. Sebab, program ini menurutnya bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dan tenaga dalam kinerja pemerintahan. Hanya saja, saat itu pelatihan dijadwalkan bulan April, sehingga untuk pendanaan tidak bisa mengalokasikan dari anggaran desa.

“Tetapi waktu itu kan sudah tidak bisa dianggarkan pakai uang desa, jadi kami sebenarnya minta untuk diterapkan di tahun 2017 saja, sehingga sejak awal desa bisa menyusun perencanaan dalam penganggaran, tapi tetap dipaksakan tahun itu (2016, red),” ujarnya.

Akhirnya, karena ada imbauan, desa pun mengikuti program pelatihan di Aston sekitar empat hari. Uang sebesar Rp 17,5 juta itu, termasuk untuk biaya menginap, dan pembelian aplikasi Smartdes. Namun sampai saat ini, desa-desa di Purbalingga belum bisa menerapkannya. Jika ada desa yang menerima aplikasinya, tetap saja tidak bisa membuka karena tidak diberikan kata kuncinya.

“Sampai sekarang tidak ada yang pakai sistem itu. Pada biaya Rp 17 juta itu ada yang uang pribadi kadesnya, ada yang pengajuan bank, ada yang memang ditalangi oleh UPK Kecamatan. Yang hasil utang, ada juga yang sampai sekarang belum lunas,” ujarnya.

Toro mengaku, waktu itu hanya mengikuti saat pembukaan, selebihnya ada perangkat desanya yang mengikuti pelatihan. Saat pembukaan, hadir Bupati Purbalingga, Tasdi, Kepala Bapermades saat itu Imam Wahyudi, dan Kepala Kejaksaan T Banjar Nahor yang juga memberikan sambutan. Selain itu, dari Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD) yang mengenalkan Smartdes.

Dia menambahkan, setelah pelatihan di Aston, selang beberapa waktu desa-desa juga sempat dikagetkan dengan adanya surat penagihan. Desa diminta membayar sewa penginapan langsung dari Aston. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan bagi para perangkat desa.

Menurutnya, jika dimintai pertanggungjawaban, maka pemda juga harus ikut bertanggungjawab. Sebab, sejak awal di Purbasari yang mengenalkan PKPD adalah Bapermades. Sedangkan sampai terlaksana kegiatan pengenal dan Aston, itu juga sepengetahuan Bupati dan Kajari Purbalingga saat itu.

“Siapa yang bertanggungjawab? Pemda harus ikut tanggungjawab karena ada restu melalui surat, bahkan saat pembukaan juga ada bupati,” katanya.

Toro menyampaikan, secara kelembagaan, Wirapraja sempat mengejak pemda dan PKPD untuk meminta pertanggungjawaban. Namun, pihaknya merasa kesulitan saat menemui orang-orang yang bersangkutan.

“Kami ke pemda, terus sempat juga mengajak bu Nunik (dari PKPD) kan kantornya di Jakarta, tapi sulit sekali ditemui. Saya milihat pemda tidak serius menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bapermades saat itu (sekarang menjabat Kepala Dinhub) Imam Wahyudi, justru memberikan tanggapan berbeda. Ia mengatakan, program Smartdes merupakan inisiasi paguyuban kepala desa dengan PKPD.

“Saya tidak tahu persis, kan kegiatan itu dulu diinisiasi oleh paguyuban dengan PKPD. Kalau yang dilaksanakan oleh Bapermasdes pada waktu itu Suskeudes,” kata Imam.

Imam menambahkan, kegiatan di Aston masih sebagai taraf sosialisasi penerapan program Smartdes. Dia juga mengakui, kalau dari Bapermasdes waktu itu sempat menolak dilaksanakannya program itu.

“Setahu saya, memang waktu itu baru taraf sosialisasi, karena pada waktu itu dari Bapermasdes tidak mengizinkan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang belum dianggarkan dalam APBDes,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kades Candinata, Kecamatan Kutasari mengakui pernah dipanggil oleh penyidik KPK bulan lalu. Masikin menjadi satu di antara puluhan orang yang menjadi saksi atas kasus yang menimpa tersangka Tasdi. Pada saat itu, penyidik KPT menggali keterangan terkait program Smartdes.

Masikin mengatakan, undangan dari KPK datang pada sekitar tanggal 25 September lalu. Dia diminta datang ke gedung KPK Jakarta untuk menjadi saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Tasdi. Dia mengaku merasa kaget dan bingung. Pasalnya, baik secara kelembagaan sebagai kades maupun secara personal dia mengaku tidak terlalu intens dengan Tasdi.

“Setelah dapat surat undangan itu, saya ceritakan pada beberapa rekan kades, kemudian saya datng ke Jakarta juga akhirnya ditemani beberapa kades dan perangkat,” kata Masikin, Rabu(10/10/2018).

Dia menjelaskan, pemeriksaan oleh penyidik KPK berlangsung sekitar empat jam. Pertanyaan yang diajukan seputaran program Smartdes. Meskipun secara resmi yang diundang hanya Masikin, namun mengetahui ada beberapa kades dan perangkat yang ikut, akhirnya semua dimintai keterangan oleh penyidik.

“Sekitar empat jam dimintai keterangan, saya sampaikan apa adanya yang saya tahu. Itu soal Smartdes, dan soal pelatihan PKK, tidak ada yang lain,” ujarnya.

Masikin menjelaskan, mengenai program Smartdes, pada sekitar tahun 2016, para kades mendapatkan undangan dengan kop surat tertulis Setda Purbalingga, untuk mengikuti pelatihan Smartdes. Pelatihan dilakukan selama lima hari di hotel Aston Purwokerto. Pada kesempatan itu, dari Candinata dihadiri oleh Kaur Umum dan Bendahara Desa. Sedangkan Pelatihan PKK waktu itu diselenggarakan di wilayah Baturraden, dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 2,5 juta.

“Pelatihan itu sekitar tahun 2016, lima hari pelatihan di Aston Purwokerto, karena saya pikir itu penting untuk diketahui oleh bidangnya, yang berangkat adalah Kaur Keuangan dan Kaur Umum,” katanya.

Pada program Smartdes, masing-masing desa di Kecamatan Kutasari dimintai untuk mebayar Rp 17,5 juta. Saat itu, semua desa di Kecamatan Kutasari mendapatkan talangan dana dari UPK setempat. Selanjutnya, masing-masing desa membayar ke UPK dengan cara diangsur.

“Waktu itu sebanyak Rp 17,5 juta, semua desa ditalangi oleh UPK kecamatan, lalu desa bayar ke UPK, kami (Desa Candinata, red) bayar dua kali angsuran, menggunakan dana retribusi pajak desa,” katanya.

Masikin menambahkan, setelah ada pelatihan dan membayar Rp 17,5 juta, masing-masing desa dijanjikan akan mendapatkan aplikasinya. Namun, hingga saat ini tidak ada bentuk bantuan apapun yang sampai pada desa. “Tidak ada apa-apa, lha wong saya kira ada laptop atau komputer tapi nggak ada,” katanya. (amin@satelitpost.com)