Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Muhammad Hanif Dakhiri

PURBALINGGA, SATELITPOST–Jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia masih masuk kategori kecil. Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Muhammad Hanif Dakhiri, Sabtu (14/4/2018). Dia juga membantah bahwa, jumlah TKA asal China, jumlahnya sampai angka jutaan orang.

M Hanif Dakhiri mengatakan, TKA yang saat ini berada di Indonesia, dari segi jumlah masih sangat aman dan rasional. Bahkan jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

“Kenapa saya katakan begitu (aman dan rasional, red), jika dibanding dengan tenaga kerja asing di negara-negara lain, di Indonesia jumlahnya masih relatif kecil. Dibandingkan dengan jumlah TKI kita yang bekerja di luar negeri juga masih sangat kecil,” katanya M hanif, saat berkunjung ke Pendapa Kabupaten Purbalingga, Sabtu (14/4).

Terkait keresahan masyarakat Indonesia tentang banyaknya jumlah TKA asal China yang mencapai jutaan orang, M Hanif membahtahnya. Menurutnya jumlahnya masih dalam angka puluhan ribu. Tidak benar jika jumlahnya sudah sampai juataan, seperti yang tersebar di masyarakat.

“Jumlahnya hanya 36 ribu orang, tidak sampai jutaan seperti yang diberitakan. Jangan merespons isu-isu yang berkembang dengan emosi. Angka jutaan itu dimakan mentah-mentah, kan bahaya itu,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, membandingkan jumlah TKA di Indonesia dengan TKI yang berada di luar negeri. TKI yang ada di Hongkong sekitar 170 ribu orang, di Makau sekitar 20 ribu orang dan di Taiwan sekitar 200 ribu orang. “Total TKI di luar negeri mencapai 9 juta orang,” ujarnya.

Disinggung mengenai adanya aturan pemerintah yang mempermudah TKA, M Hanif berdalih hal itu lebih dari sekadar dari sisi birokrasi dan prosedurnya saja. Bukan berarti pemerintah membebaskan dan memperbolehkan TKA masuk ke Indonesia seenaknya.

“Contohnya, pekerja kasar, ya sampai sekarang tetap tidak boleh masuk. Kalau TKA harus memenuhi syarat kualitatif tertentu di dalam aturan sebelumnya, di aturan sekarang juga sama. Misalnya ada syarat pendidikan, kompetensi, hanya boleh menduduki jabatan tertentu dan hanya boleh bekerja dalam kurun waktu tertentu,” katanya.

Perihal investasi asing, imbuhnya, pasti ada tenaga kerja asing. Pemerintah memudahkan hal itu, justru memudahkan lapangan kerja di Indonesia juga. Kalau ada lapangan kerja, tentunya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Secara logika, investor asing membawa tenaga kerja asing hanya yang di butuhkan saja.

“Dalam aturan kita, hanya level menengah ke atas yang boleh dibawa, paling tidak teknisi. Tidak sampai pekerja kasar, kalau toh ada kasus pekerja kasar yang masuk ke Indonesia, tidak memungkirinya, pasti ada TKA ilegal. Namun demikian, pemerintah juga tidak tinggal diam,” kata dia.

Dia juga mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa TKI asal Banyumas yang selama 14 tahun tidak digaji oleh majikannya di Arab Saudi dan Inggris. Parinah (50) warga Desa Petarangan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas berangkat pada 1999 ke Arab Saudi dan pindah ke Inggris ikut majikannya pada 2001.

Pihak keluarga kehilangan kontak dengan Parinah sejak 2004. Parinah akhirnya berhasil dipulangkan ke Indonesia pada Kamis (12/4). Dia pulang ke rumah anaknya di Desa/Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap.

Perihal pengurusan gaji itu, Menaker mengatakan, penanganan gaji tergantung majikannya apakah kooperatif atau tidak. “Namun prinsipnya apa pun permasalahannya, pemerintah lakukan untuk diselesaikan,” kata M Hanif. (min)