logo satelitpost

PURWOKERTO, SATELITPOST-Bupati Banyumas, Achmad Husein memprotes terkait penggunaan nama Banyumas sebagai merek dagang yang dimiliki perajin keripik dari Jakarta, Sonya Handayani.

 

Husein mengaku baru mengetahui nama daerah yang dipimpinnya digunakan orang untuk menjual produknya. “Saya malah baru tahu setelah membaca SatelitPost. Tentu kita nggak terima, nama Banyumas dimanfaatkan buat merek dagang,” katanya ketika dihubungi SatelitPost, Jumat (5/10).

 

Menurutnya, dengan penggunaan merek tersebut akan merugikan banyak orang tidak hanya pemkab karena Banyumas sudah menjadi nama umum dan lambang milik umum. Pemkab Banyumas, kata dia, akan melayangkan dua surat yang ditujukan ke pemilik hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

 

“Setelah tahu hal ini, saya langsung perintahkan ke asisten ekonomi dan pembangunan (Asekbang) untuk membuat surat protes dan mengirimkannya,” katanya.

Baca Juga: Selain Cilacap, Ternyata ‘Banyumas’ Juga Jadi Merek Dagang, Produknya Keripik Milik Warga Jakarta

Ia menjelaskan, surat yang ditujukan ke pengusaha itu untuk bisa melepas hak paten yang dipegangnya. ”Kita akan jelaskan, Banyumas itu milik umum, tidak bisa dimiliki secara eksklusif oleh satu orang, sedangkan ke Kemenkumham, ia meminta untuk bisa mencabut hak paten tersebut,” katanya.

 

 

Permasalahan terait merek dagang ini, kata dia, sudah pernah terjadi sebelumnya yakni mendoan yang dijadikan nama produk, dan sang pemilik sudah melepas hak patennya. “Kita berharap ini juga bisa diselesaikan secepatnya seperti permasalahan sebelumnya,” katanya.

 

Seperti diberitakan SatelitPost, Jumat (5/10), kata ‘Banyumas’ menjadi merek dagang. Hal itu seperti dikutip dari website milik Kementerian Hikum dan HAM (Kemenkumham), pdki-indonesia.dgip.go.id.

 

Merek ‘Banyumas’ ini digunakan untuk mereka kacang-kacang yang sudah dimasak dan keripik. Merek ini menjadi milik Sonya Handayani, warga Jalan Mandala Selatan I/28, Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

 

Sonya memiliki hak merek ‘Banyumas’ mulai 18 Juni 2007. Sesuai dengan aturan, maka hak mereka itu akan berlaku sampai 18 Juni 2017 atau 10 tahun. Tapi jika mengacu pada website pdki-indonesia.dgip.go.id, hak milik merek tersebut berlaku sampai 18 Juni 2027. Maka, kemungkinan Sonya sudah memperpanjang hak merek Banyumas sehingga berlaku sampai 20 tahun.

 

Adanya nama ‘Banyumas’ sebagai nama merek dagang ini menambah daftar nama merek dagang yang merupakan suatu daerah. Sebelumnya, kata ‘Cilacap’ juga menjadi merek dagang perajin batik asal Kroya.

 

Kata ‘Cilacap’ sudah jadi merek dagang batik. Pemilik merek ‘Cilacap’ itu adalah Lauchul Munir. Dia merupakan warga Jalan Betet RT 3/8 Desa Bajing Kulon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Munir pun sudah mendapatkan sertifikat merek ‘Cilacap’ dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian merek ‘Cilacap’ pada Munir itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

 

Perlindungan hak atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan yakni 8 Desember 2016 sampai dengan 8 Desember 2026. Jangka waktu pelindungan merek itu dapat diperpanjang. Munir mengajukan nama ‘Cilacap’ pada 2016 dan secara resmi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) merek ‘Cilacap’ menjadi milik Munir sejak tahun ini.

 

Merek dagang ‘Cilacap’ ini untuk beberapa item barang, seperti tekstil, handuk, kain tenun, kain sutera, kain batik, kain halus, kain kombinasi tulis, kain batik cap, kain sablon manual, kain buat gamis, kain sarung, sprei, sarung bantal, sarung guling, selimut, saputangan, taplak meja, bed cover (kain penutup tempat tidur), kain wol, kelambu, kain drill, kelambu nyamur, kain sarung batik, tilam-tilam tempat tidur.

 

Atas munculnya mereka batik ‘Cilacap’ yang dimiliki Munir membuat perajin batik lainnya di Cilacap gerah. “Nama daerah kok jadi merek, ini membuat banyak pihak khawatir ketika mencantumkan nama Cilacap akan digugat (oleh Munir, red),” ujar Anshor Balasik, satu perajin batik di Kroya, Selasa (2/10).

 

Terkait merek ‘Cilacap’ ini, Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman meminta kepada perajin batik Subama, yakni Lauchul Munir, yang memiliki hak atas kekayaan intelektual (HAKI) ‘Cilacap’ sebagai merek dagang untuk dicabut. Pasalnya sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, karena menggunakan nama umum dan atau lambang milik umum. (anas@satelitpost.com/ale@satelitpost.com)