Agunan Belum Bisa Diambil, Nasabah KSU BCA Mulai Khawatir, Diduga Ada Pembobolan Dana di BRI Cabang Purbalingga

SITUASI kantor KSU Bumi Citra Artha nampak sepi di Jalan Jatisari Purwokerto, Jumat (30/11).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURWOKERTO, SATELITPOST-Merasa dirugikan, nasabah dan pihak lainnya berbondong mendatangi kantor Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Citra Artha (BCA) yang juga jadi kantor Citra Grup Purwokerto di Jalan Jatisari, Sumampir, Purwokerto Utara. Padahal, kegiatan operasional kantor tersebut sudah dihentikan sejak Kamis (29/11).

Diketahui, ada dugaan pembobolan dana BRI Cabang Purbalingga dan terkait dengan Citra Grup Purwokerto, perusahaan milik Firdaus Vidhyawan. Alur kasus ini adalah ada nasabah yang meminjam uang ke KSU BCA, salah satu unit usaha Citra Grup Purwokerto. Untuk bisa mendapatkan pinjaman ke KSU BCA, maka nasabah memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat.

Kemudian, sertifikat nasabah KSU BCA itu digunakan Citra Grup Purwokerto untuk mendapatkan pinjaman uang dari BRI Cabang Purbalingga dan beberapa bank lainnya. Belakangan, Citra Grup Purwokerto kesulitan membayar utang pada beberapa bank tersebut. Utang Citra Grup Purwokerto ke sejumlah bank totalnya Rp 40 miliar. Utang terbanyak ada di BRI Cabang Purbalingga.

Kemudian, yang menjadi kekhawatiran dari nasabah KSU BCA adalah agunan mereka yang saat ini ternyata berada di beberapa bank, termasuk BRI Cabang Purbalingga. Padahal, sebagian nasabah KSU BCA yang sudah melunasi utangnya.

Saat ini, kasus dugaan pembobolan dana bank itu sedang diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah (Jateng). Bahkan, Kamis (29/11) pihak Kejati Jateng telah melakukan penggeledahan di dua tempat, yakni KSU BCA dan Banyumas TV. KSU BCA dan Banyumas TV adalah dua di antara enam unit usaha Citra Grup Purwokerto.

Penasihat Hukum Citra Grup Purwokerto, Joko Susanto mengatakan, nasabah yang datang kebanyakan adalah yang ingin mengambil sertifikat karena utang ke KSU BCA sudah lunas. “Operasional kantor sudah dihentikan, tetapi masih ada nasabah yang datang, meski tidak sebanyak pada sehari sebelumnya. Permasalahannya tetap sama, yakni terkait agunan atau jaminan yang belum bisa diambil,” katanya saat ditemui di Kantor Citra Grup Purwokerto, Jumat (30/11).

Menurutnya, setelah penggeledahan yang dilakukan tim Kejati Jawa Tengah, selama dua hari terakhir sekitar belasan orang datang seperti nasabah yang merasa dirugikan. Selain itu ada juga yang datang untuk menagih tanggungan setoran jaringan telepon dan internet.

Ia menjelaskan, dari ratusan nasabah KSU BCA yang sudah melunasi utang sekitar 15 orang. Masih ada dana sekitar Rp 3 miliar yang belum dilunasi nasabah. “Masih banyak yang utang. Untuk besaran utang jumlahnya beragam mulai dari Rp 10 juta sampai Rp 20 juta. Dengan utang sebesar itu, jaminan yang mereka berikan nilainya lebih besar. Ini yang menjadi persoalan karena agunan dari nasabah yang dijadikan agunan ke BRI nilainya lebih dari itu,” katanya.

Dari hasil rekapan kemarin, menurut Joko ada sebanyak 320 sertifikat dan surat-surat berharga lain dari nasabah koperasi dan karyawan Citra Grup. Ketidaktahuan nasabah dan karyawan terkait adanya pinjaman ke Bank BRI, kemungkinan besar, mereka hanya akan menjadi saksi.

“Sementara ini belum ada pemanggilan kembali. Setelah ke BRI Purbalingga, tim kejati sudah kembali ke Semarang. Namun, kemungkinan besar akan lanjut sampai tingkat tipikor,” katanya.

Terkait dengan agunan milik nasabah, Joko menjelaskan, masyarakat tidak perlu resah karena jaminan yang diserahkan ke BRI tidak ada hak hipotik atau hak tanggungan. Pasalnya, nasabah tidak membuat hak kuasa untuk menandatangani hak hipotik.

“Saya kira sertifikat akan dikembalikan, cuma masyarakat harus bersabar menunggu penyidikan di tipikor terlebih dahulu, karena agunan saat ini masih menjadi barang bukti,” katanya.

Rupanya, tidak hanya nasabah yang agunan pinjamannya ke koperasi menjadi agunan ke BRI, tetapi juga sejumlah karyawan yang bernaung di bawah Citra Grup. Korban tidak hanya sampai situ, ada juga orang yang menginvestasikan sejumlah uang dengan janji bagi hasil dan diberi bunga keuntungan.

Saat ini, kata dia, semua aset perusahaan dan milik pribadi Firdaus dan keluarganya, sudah masuk dalam agunan di sejumlah perbankan. Namun jika ditotal, kata dia, tetap tidak cukup untuk menutup tanggungan perbankan mencapai Rp 40 miliar tersebut.

“Kalau yang terkait tanggungan langsung dia (Firdaus) dan keluarganya, ditambah direksi CV Cahaya dan Koperasi BCA, informasi awal sekitar Rp 8 miliar. Sisanya memakai atas nama-atas nama karyawan dan pihak luar yang namanya dipakai,” katanya.

Kasus pembobolan dana BRI Cabang Purbalingga ini membuat Kejati Jateng memeriksa pemilik Citra Grup, Firdaus Vidhyawan, kemudian  Direktur CV Cahaya sekaligus Manajer Koperasi BCA, Aang Eka. Kasus ini diduga menyeret oknum pihak bank. Ini karena terkait dugaan korupsi dana perbankan milik negara.

Citra Grup mulai bermasalah dengan perbankan dua tahun terakhir ini, di antaranya terbelit kredit macet. Selama ini sumber keuangan utama ditopang dari pinjaman bank dan menghimpun dana masyarakat.

Sayap usaha yang sudah berbadan hukum, ada enam jenis. Yakni  PT Bumi Citra Satria (BCS) beregerak  di bidang properti, PT BMS TV, CV Cahaya, SMK Bintra, STKIP BCB dan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Citra Artha (BCA).

Sementara, dengan adanya penggeledahan yang dilakukan Kejati Jawa Tengah terkait dugaan pembobolan dana Bank dan penipuan terhadap nasabah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mendorong proses hukum yang tengah berlangsung atas apa yang terjadi pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bumi Citra Artha (BCA).

Kepala OJK Purwokerto, Sumarlan mengatakan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan pihaknya akan mendukung dan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung. Menurutnya, badan yang menghimpun dana tersebut merupakan berbentuk koperasi, jadi bukan dalam ranah wewenangnya. “Pada prinsipnya OJK mendorong proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jateng,” katanya.

Meski demikian, pihaknya berharap masyarakat bisa mendapat perlindungan hukum yang jelas. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih jeli dalam mempertimbangkan produk yang ditawarkan lembaga jasa keuangan.

Begitu juga dalam hal investasi, kata dia, masyarakat perlu memahami produk, lalu melihat risiko, dan meneliti perijinan yang mengeluarkan terhadap lembaga keuangan tersebut. “Jangan sampai, masyarakat yang dirugikan,” katanya. (anas@satelitpost.com)