Ilustrasi

PURBALINGGA, SATELITPOST–Rencana dibukanya bandara komersial di Kabupaten Purbalingga terus diupayakan. Setelah masalah pembebasan lahan diselesaikan, selanjutnya bisa dimulai dengan pengerjaan fisik. Rencananya, pekan ini para pemangku kepentingan akan melakukan pertemuan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

 

Danlanud Jenderal Besar Soedirman, Letkol Penerbang Putu Sucahyadi mengatakan, setelah pada April 2018 dilakukan kunjungan Presiden Joko Widodo, sampai saat ini proses pengerjaan masih dilakukan. Saat ini juga sudah selesai dibahas mengenai masterplan dan daerah lingkungan kerja (DLKR).

 

“Proses sampai dengan saat ini sudah selesai pembahasan masterplan dan DLKR, sudah selesai dibahas. Selanjutnya kami tinggal menunggu surat dari AP II yang nanti diterima di KASAU, selanjutnya tinggal menunggu persetujuan beliau (KASAU, red),” kata Putu Sucahyadi, di sela-sela kegiatan bersepeda bersama Bupati, di lokasi Bandara Jenderal Besar Soedirman (BJBS), Sabtu (3/11).

 

Dia menambahkan, dalam waktu dekat juga direncanakan akan ada pertemuan sejumlah instansi terkait. Pertemuan ini dengan agenda akan membahas mengenai Amdal. Pertemuan ini mulai dilakukan agar nantinya dalam pembangunan, kemungkinan-kemungkinan dampak bisa dianalisis.

 

“Minggu depan (pekan ini, red) akan dimulai kickoff meeting atau dilakukan pembahasan tentang study Amdal.  Ini juga kaitannya dengan prosedur pembangunan bandara ini. Kalau study Amdal ini ada beberapa instansi yaitu Angkasa Pura II, Pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, TNI AU,” katanya.

 

Putu Sucahyadi menjelaskan, pembahasan ini juga menjadi bagian prosedur dalam pembangunan. Sebelum nantinya masuk ke proses pelelangan untuk dilakukan pembangunan fisik, seperti terminal dan sarana lainnya. “Ini persyaratan masuk lelang untuk pembangunan lelang pembangunan fisik,” ujarnya.

 

Sementara itu, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi melalui Kepala Dinas Perhubungan, Imam Wahyudi menyampaikan, untuk kapasitas Pemkab, saat ini sudah diselesaikan pembangunan jalan tembus dari Jalan Raya Tidu menuju bandara. “Jalan tembus dari Tidu ke bandara, untuk masuk ke terminal sudah,” kata Imam.

 

Diketahui, BJBS merupakan bandara militer yang nantinya juga akan menjadi bandara komersial. Oleh karenanya, akses masuk nantinya juga akan dipisah, untuk yang komersial dan kepentingan militer. “Jadi dipisahkan untuk kepentingan sipil dan militer. Nanti untuk komersial masuknya sana (Jalan tembus Tidu, red),” ujarnya.

 

Dia menambahkan, untuk tahun 2019 kewajiban Pemkab Purbalingga sudah tidak ada lagi. Selanjutnya, mulai menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Tengah. Pemkab hanya membantu soal pembebasan lahan. Baik untuk penambahan lintasan maupun untuk sarana pendukung lain.

 

“Kalau 2019 ini sudah selesai, selanjutnya dari Pemprov Jawa Tengah. Pembebasan lahan air strip dan landasaan. Untuk saat ini landasan 1600 sudah, juga sudah yang run away 1600. Provinsi juga sudah survey ke sini, terkait air strip yang 3000 meter,” katanya.

 

Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berharap pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman bisa menjadi sumbu yang memicu perekonomian di Purbalingga, terutama sektor pariwisata. Purbalingga mesti berbenah untuk menjadi destinasi wisata nasional, bahkan dunia.

 

Masyarakat Purbalingga diminta bukan hanya menjadi penonton saja namun bisa mendapatkan manfaatnya. Utamanya dalam mengembangkan Purbalingga sebagai tujuan wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. (amin@satelitpost.com)