PARA calon kades konsultasi dengan kuasa hukumnya terkait dugaan adanya masalah pada 125 desa saat pelaksanaan pilkades di Kabupaten Purbalingga, Sabtu (23/2).SATELITPOST/AMIN
PARA calon kades konsultasi dengan kuasa hukumnya terkait dugaan adanya masalah pada 125 desa saat pelaksanaan pilkades di Kabupaten Purbalingga, Sabtu (23/2).SATELITPOST/AMIN

PURBALINGGA,SATELITPOST–Banyak pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 16 Desember 2018 lalu, di Kabupaten Purbalingga, diduga bermasalah. Dari 184 desa yang menyelenggarakan, 125 desa menyatakan keberatan dengan hasil keputusan. Mereka menolak pelantikan para kades terpilih dan meminta pelantikan ditunda.

 

Pengacara dari Kantor Hukum Garda Manunggal, Alex Irawan dan Slamet Rijadi mengatakan, yang mendasari ketidakpuasan hasil ada beberapa sebab. Di antaranya, terlalu banyak surat suara yang dinyatakan tidak sah. Hal itu terjadi, sebab dinilai adanya perbedaan persepsi antar panitia pelaksana dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah. Selain itu, penyikapan terhadap aturan lainnya juga dinilai kurang pas.

 

“Ada sekitar 125 desa yang bermasalah, dan  menyatakan keberatan. Sedangkan 40 calon kades yang saat itu ikut mencalonkan, sudah melimpahkan kuasa hukum kepada kami. Keluhan yang disampaikan sebagian besar terkait banyaknya suara yang dinyatakan tidak sah, bahkan melebihi suara yang sah. “Dari 125 desa, sudah 40 yang menyerahkan kuasa pada kami,” kata Alex, Sabtu (23/2).

 

Masih dari Alex, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah purna, itu langsung membentuk BPD dan langsung membuat panlak sekaligus. Seharusnya setelah purna, pembentukan BPD harus melalui surat khusus atau edaran. Sebab, di Purbalingga, bupatinya masih berstatus Plt, maka menjadi kewenangan gubernur. “Selanjutnya gubernur bisa menunjuk, entah sekda atau siapa. Tapi BPD yang sudah purna ini, langsung membentuk sekalian panlaknya.  Mereka tidak ada dasarnya,” katanya.

 

Dia menambahkan, untuk pelaksanaan pilkades di Desa Tidu, Bukateja, yang terjadi adalah satu pasangan calon melawan kotak kosong. Karena satu bakal calon sebenarnya mengundurkan diri, disebabkan sakit. Tetapi, dipaksa untuk tetap mengikuti. Bahkan, ada pejabat dari pemda yang membujuk langsung.

 

“Bakal calon karena sakit, sehingga mengundurkan diri 9 Desember 2018. Mestinya pilkades tersebut ditunda 20 hari kemudian. Jika tidak ada yang mendaftarkan lagi, maka harus dilaksanakan tahun berikutnya. Praktiknya dipaksakan untuk ada pemilihan, akhirnya kotak kosong menjadi lawan,” katanya.

 

Sementara itu, di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari, masalah perbedaan pengertian surat suara sah dan tidak sah menjadi penyebabnya. Menurut Alex, adanya tatib dan turunan perbup nomor 63 tahun 2018, menyebutkan mana kala ada kertas suara yang dilipat dan dicoblos, pada angka atau gambar pasangan calon tertentu, itu mestinya sah. Tapi di Candiwulan menjadi tidak sah. Pasal 99 ayat 2 huruf (f) tentang tata tertib dan pencalonan  dan pemilihan Kepala Desa Candiwulan, surat suara yang terlipat dua, secara horizontal.  Sehingga coblosnya tembus ke halaman judul dinyatakan sah, tapi dalam praktiknya dinyatakan tidak sah. “Jadi itu merugikan calon yang bersangkutan. Kami mengharapkan ketegasan bupati untuk tidak melakukan pelantikan, harapan kami untuk ditunda,” katanya.

 

Calon Kades Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Sodikun menjelaskan, menjelang H-7 pelaksanaan pilkades, ia sakit  sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga dia mengundurkan diri sebelum dilakukan penetapan calon.  Karena di Desa Tidu hanya ada dua calon, maka jika ada yang mengundurkan diri, panitia harus menambahkan waktu pendaftaran 20 hari ke depan. Tetapi panitia pelaksana tetap memaksa agar proses tetap berjalan. Sehingga di Desa Tidu, saat pemilihan hanya ada satu calon melawan kotak kosong.

 

ʺHarapan saya, dengan saya mengundurkan diri, maka sesuai aturan panitia akan memperpanjang pendaftaran. Sambil menunggu kondisi kesehatan saya pulih, dalam waktu 20 hari masa perpanjangan tersebut, saya akan kembali mendaftar. Tetapi ternyata panitia memaksa untuk tetap melanjutkan proses sesuai jadwal. Ini jelas menyalahi aturan, tim saya sudah protes, tetapi tidak digubris,ʺ kata dia.

 

Sementara itu, kontestan calon kades di Desa Candiwulan,  Kecamatan Kutasari, Edy Sukono mengatakan, di desanya, suara tidak sah menjadi pemenang pilkades. Hal itu terjadi karena berbeda persepsi tentang surat suara yang coblosannya tembus horizontal. Kertas suara itu dinyatakan tidak sah.

 

Salah satu calon Kades Hartoyo mengatakan, pemahaman panitia pelaksana dalam menterjemahkan perbup tidak sama. Ia mencontohkan, surat suara yang posisi terlipat dua, sehingga menimbulkan coblosan tembus ke halaman judul ada yang dinyatakan sah, namun oleh panitia desa lain dinyatakan tidak sah. Kondisi tersebut membuat calon kades merasa dirugikan.

 

ʺSudah ada panduan yaitu Perbup nomor 63 tahun 2018 tentang petunjuk, pelaksanaan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan tata tertibnya, namun perbup tersebut tidak disertai dengan sosialisasi, pelatihan atau diklat, sehingga panitia pelaksana di bawah tidak satu persepsi,ʺ katanya.

 

Sementara itu, Jumat (21/2) di sebuah acara yang digelar di Pendapa Dipokusumo, Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyatakan bahwa pelantikan kepada desa terpilih tetap akan dilaksanakan pada 13 Maret 2019. Hal itu bertepatan dengan habisnya masa jabatan kades lama. “Saya Pihaknya tidak ingin ada kekosongan walaupun satu hari di tingkat pemerintahan desa. Nanti serentak akan diselenggarakan di Alun-alun Purbalingga,” kata Tiwi. (amin@satelitpost.com)