logo satelitpost

PURBALINGGA, SATELITPOST–Program Smartdes di Purbalingga ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terjadi saat KPK meminta keterangan Kades Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Masikin pada 25 September lalu.

Kades Candinata, Masikin membeberkan cerita itu pada SatelitPost, Selasa (9/10/2018). Masikin menjelaskan, dirinya dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan suap yang menimpa Bupati Purbalingga nonaktif Tasdi. Ternyata, saat itu, Masikin dimintai keterangan soal program Smartdes Purbalingga.

Dia menjelaskan, pemeriksaan oleh penyidik KPK berlangsung sekitar empat jam. Pertanyaan yang diajukan seputaran program Smartdes.  “Sekitar empat jam dimintai keterangan, saya sampaikan apa adanya yang saya tahu. Itu soal Smartdes, dan soal pelatihan PKK, tidak ada yang lain,” ujarnya.

Masikin menjelaskan, mengenai program Smartdes, pada sekitar tahun 2016, para kades mendapatkan undangan dengan kop surat tertulis Setda Purbalingga, guna pelatihan Smartdes. Pelatihan dilakukan selama lima hari di hotel Aston Purwokerto. Pada kesempatan itu, dari Candinata dihadiri oleh Kaur Umum dan Bendara Desa. Sedangkan Pelatihan PKK waktu itu diselenggarakan di wilayah Baturraden, dengan menggeluarkan uang sekitar Rp 2,5 juta.

“Pelatihan itu sekitar tahun 2016, lima hari pelatihan di Aston Purwokerto, karena saya pikir itu penting untuk diketahui oleh bidangnya, yang berangkat adalah kaur keuangan dan kaur umum,” katanya.

Baca Juga: KPK Panggil Kades Candinata, Bapermasdes Tuding Paguyuban Kades sebagai Inisiator

Pada program Smartdes, masing-masing desa di Kecamatan Kutasari, dimintai untuk membayar Rp 17,5 juta. Saat itu, semua desa di Kecamatan Kutasari mendapatkan talangan dana dari UPK setempat. Selanjutnya, masing-masing desa membayar ke UPK dengan cara diangsur.

“Waktu itu banyak Rp 17,5 juta, semua desa ditalangi oleh UKP kecamatan, lalu desa bayar ke UPK, kami (Desa Candinata, red) bayar dua kali angsuran, menggunakan dana retribusi pajak desa,” katanya.

Masikin menambahkan, setelah ada pelatihan dan membayar Rp 17,5 juta, disampaikan masing-masing desa akan mendapatkan aplikasinya. Namun, hingga saat ini tidak ada bentuk bantuan apapun yang sampai pada desa. “Tidak ada apa-apa, lha wong saya kira ada laptop atau komputer tapi ngga ada,” katanya.

Dari jabatan Kades, hanya dia yang mendapatkan undangan untuk menjadi saksi kasus dugaan suap Tasdi. Namun dia sendiri sampai sekarang tidak mengetahui apa sebabnya. “Hanya sekali, dan untuk pas sidang belum tahu, sampai sekarang belum ada pemberitahuan. Cuma anehnya kan kenapa harus Candinata (yang dimintai keterangan KPK, red), di sini tidak mendapat apa-apa,” ujarnya.

Dipanggilnya dia menjadi saksi tersangka Tasdi, dia mengaku sangat rugi. Pasalnya, hal tersebut berdampak pada nama baiknya di lingkungan. Tidak bisa dipungkiri, persepsi masyarakat kepada dia adalah tersangkut kasus korupsi. Terlebih saat ini menjelang momen pemilihan kepala desa (pilkades). “Ya tentunya orang menilai saya ikut terlibat, saya menjadi pihak yang dirugikan, apalagi menjelang pemilihan kepada desa,” katanya.

Masikin menambahkan, dirinya dimintai keterangan oleh KPK pada 25 September lalu. Dia diminta datang ke gedung KPK Jakarta untuk menjadi saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Tasdi. Tentu saja, dia merasa kaget dan bingung. Pasalnya, baik secara kelembagaan sebagai Kades maupun secara personal dia mengaku tidak terlalu intens dengan Tasdi. “Setelah dapat surat undangan itu, saya ceritakan pada beberapa rekan Kades, kemudian saya datang ke Jakarta juga akhirnya ditemani beberapa kades dan perangkat,” kata Masikin.

Meskipun secara resmi yang diundang hanya Masikin, namun mengetahui ada beberapa kades dan perangkat yang ikut, akhirnya semua dimintai keterangan oleh penyidik KPK.

Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di Purbalingga. KPK telah menetapkan Bupati Purbalingga Tasdi sebagai tersangka dan menahannya, Selasa (5/6/2018). Sebelumnya, KPK telah menangkap Tasdi bersama tiga orang lainnya di Purbalingga, Senin (4/6/2018).

Tasdi tersangkut dugaan suap pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC). Dalam proyek tersebut, Tasdi meminta jatah fee Rp 500 juta. Namun, baru akan menerima termin pertama senilai Rp 100 juta, Tasdi sudah diciduk KPK.

Uang sebanyak Rp 100 juta itu diduga merupakan bagian dari commitment fee 2,5, sebesar Rp 500 juta. Adapun nilai proyek adalah Rp 22 miliar. Selain Bupati Tasdi, KPK menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hadi Iswanto yang saat dugaan kasus terjadi adalah Kabag BLP Pemkab Purbalingga, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan. Tiga nama terakhir adalah pihak swasta.

Dari kasus tersebut Tasdi dan Hadi diduga sebagai penerima uang dalam kasus itu. Sementara, tiga orang dari pihak swasta yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan diduga sebagai pemberi uang.

Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan sudah disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semaran dan sudah dituntut penjara 3,5 tahun. Sementara,  Hadi Iswanto yang juga sudah disidang di Pengadilan Tipikor Semarang dituntut 4 tahun penjara.

Sementara, Tasdi belum disidang.  “Pak Tasdi hari ini (Senin, 8 Oktober 2018, red) pelimpahan ke pengadilan, sidang kurang lebih pekan depan,” kata Pengacara Tasdi, Endang Yulianti. (amin@satelitpost.com)