PURWOKERTO, SATELITPOST- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto mencatat perbankan di wilayah eks-Karesidenan Banyumas tumbuh positif dan terjaga pada Agustus 2019. Kepala OJK Purwokerto, Sumarlan mengatakan pertumbuhan tersebut terlihat dari aset bank yang tercatat tumbuh sebesar 11 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 41.860 miliar.

“Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,420/0 (yoy) menjadi sebesar Rp 32.641 miliar. Penyaluran kredit tumbuh sebesar 9,17 persen (yoy) menjadi Rp 31.560 miliar,” kata dia.

Secara umum di Eks Karesidenan Banyumas NPL (Non Performing Loan) tercatat sebesar 3,02 persen, menurun dibanding periode sebelumnya sebesar 3,03 persen,  yang menunjukkan risiko kredit masih terjaga karena rasio NPL masih di bawah 5 persen. Kinerja fungsi intermediasi perbankan kata dia juga relatif optimal, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96,69 persen.

Sementara perkembangan Bank Umum di wilayah eks-Karesidenan Banyumas pada bulan Agustus 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Aset bank umum tumbuh 10,46 persen (yoy) menjadi Rp 34.847 miliar. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1 1,23 persen (yoy) menjadi Rp 27.636 miliar.

Sedangkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 8,27 persen (yoy) dengan outstanding kredit sebesar Rp26.17 3 miliar. Kualitas kredit atau NPL tercatat 2,23 persen, menurun atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,49 persen.

“Kinerja fungsi intermediasi bank umum relatif optimal tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 94,7 1 persen,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan. Yakni OJK bersama dengan Pemerintah Daerah eks-Karisidenan Banyumas (Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara) mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“TPAKD yang telah dikukuhkan ini diharapkan untuk dapat menyiapkan serangkaian program kerja yang hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan tingkat indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional yang ditargetkan sebesar 35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 7.500 pada tahun 2019,” ujarnya. (alf)